Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Proyek Strategis Negara (PSN) adalah program negara yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, dalam perjalanan proyek ini, muncul berbagai masalah.
Pada Konferensi Tenurial, Selasa (17-10-2023), Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menjelaskan bahwa sejak 2020—2023 sudah terjadi 660 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 105 konflik terjadi imbas rencana proyek strategis nasional (PSN). (CNN Indonesia, 18-10-2023).
YLBHI juga menyampaikan temuan yang sama. YLBHI menyatakan bahwa PSN justru menimbulkan kerusakan alam dan berbagai konflik besar. Bahkan, agar ambisi program tersebut tercapai, pemerintah justru memakai aparat keamanan untuk mengendalikan masyarakat yang menolak. Mereka melakukan tindakan represif, bahkan menggunakan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) kepada warga yang mempertahankan tanah, air, dan ruang hidupnya. (Situs YLBHI, 24-9-2023).
Penyebab Konflik
Untuk menjalankan PSN, pemerintah memerlukan banyak lahan. Wilayah yang akan dipakai untuk PSN ini ternyata merupakan tempat tinggal masyarakat, wilayah pertanian, perkebunan, pantai, hingga perairan. Saat terjadi proses pembebasan lahan, tidak semua unsur masyarakat setuju sehingga tidak jarang ada perlawanan dari mereka.
Pemerintah terus berusaha agar proyeknya terus berjalan, sedangkan masyarakat bersikeras mempertahankan ruang hidup mereka. Mereka berjuang mempertahankan lahan mereka karena tidak ada pengganti yang layak ketika pindah dari sana. Alhasil, terjadilah kekerasan dari pihak yang berkuasa kepada masyarakat kecil yang tidak berdaya.
Siapa yang Untung?
Nyatanya, pembangunan proyek strategis itu tidak murni dijalankan oleh pemerintah, melainkan menggandeng pengusaha (swasta) dalam mewujudkannya. Ini karena dengan APBN yang ada, mustahil negara dapat mewujudkan seluruh PSN dalam waktu singkat. Alhasil, investasi dipandang sebagai metode terbaik untuk menopang proses pembangunan PSN.
Namun, namanya pengusaha, tentu tidak ada yang mau rugi. Mereka jelas berbisnis untuk mencari untung besar. Alhasil, ketika proyek sudah berjalan, mereka bisa mendapatkan kemudahan proyek berupa pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pabrik-pabrik, ataupun pertambangan.
Dari sini, dapat kita lihat bahwa pengusahalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan. Pemerintah juga mendapat untung berupa pemasukan (pajak), meski tidak sebesar keuntungan pengusaha yang terlibat. Belum lagi oknum-oknum penguasa yang mengurusi tender suatu proyek, sudah rahasia umum biasanya akan dapat seseran besar karena telah “membantu” meloloskan perusahaan untuk mengerjakan suatu proyek.
Sementara itu, posisi rakyat hanya sebagai objek yang mau tidak mau mengikuti perintah penguasa. Rakyat pula yang menjadi pihak pertama yang menerima imbas negatif dari berbagai proyek yang ada. Gambaran ini memperlihatkan bahwa para kapitalis—khususnya kaum oligarki—memiliki kekuasaan yang sebenarnya.
Penggusuran yang terjadi secara paksa dari PSN, misalnya, jelas menimbulkan masalah baru, apalagi jika uang ganti rugi dari lahan yang diambil tidak sepadan. Sudahlah kehilangan tempat tinggal, rakyat akan kehilangan mata pencarian. Para petani akan kehilangan lahan garapan. Para nelayan terancam tidak lagi bisa melaut atau mencari ikan. Belum lagi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan, seperti tercemarnya air tanah, air laut, sungai, tanah, udara, dan lainnya.
Jerat Kapitalistik
Semua kondisi di atas bisa terjadi karena pemerintah saat ini mengambil kapitalisme sebagai pijakannya. Mereka memakai konsep kapitialistik dalam setiap kebijakan. Apa pun aturan yang terlahir, semua atas dasar keuntungan.
UU Ciptaker dan UU IKN, misalnya, disebutkan bahwa keduanya untuk menggenjot pembangunan demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan yang merasakan keuntungan dari investasi dalam proyek-proyek PSN itu bukanlah rakyat biasa, melainkan “rakyat pengusaha”. Tengok pembangunan jalan tol, nyatanya yang bisa memanfaatkan jalan tol itu bukan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, melainkan mereka yang kaya, yang memiliki usaha, atau yang beruanglah yang bisa menikmati semua fasilitasnya.
Itulah konsep kapitalistik yang dipakai penguasa untuk menjalankan kebijakannya. Wajar saja sebab mereka memang menganut sekularisme sebagai landasan mengatur segalanya dan tidak melibatkan agama (Islam) dalam mengambil keputusan.
Selain itu, penguasa juga menganggap bahwa tugasnya hanya membuat regulasi. Alhasil, mereka sekadar regulator yang mengeluarkan kebijakan untuk mengatur rakyat dan korporasi. Asalkan bisa mendapat untung, apa pun akan dijalani.
Proyek Strategis Islam
Sangat berbeda dengan sistem Islam. Islam memiliki sistem pemerintahan (Khilafah) yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan bernegara. Khalifah selaku kepala negara akan membuat kebijakan berdasarkan tuntunan Al-Qur’an dan Sunah. Tugas khalifah adalah mengurusi urusan rakyat. Alhasil, ketika mencanangkan program strategis, tujuannya adalah untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya.
Perihal pembangunan, misalnya, negara akan mempertimbangkan banyak hal, seperti subur ataukah tandus, berpenghuni ataukah tidak, wilayah hutan, ataupun yang memiliki kekayaan alam besar. Islam juga akan mengurusi lahan yang boleh dimiliki individu, milik rakyat (umum), dan milik negara.
Semuanya akan diatur sebagaimana kebijakan syariat Islam. Ketika ada proyek strategis, khalifah dan jajarannya wajib mengkaji proyek itu sampai detail mengenai, bahkan hingga dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan. Negara pun tidak akan menyerahkan proyek tersebut kepada swasta, melainkan membangun di bawah departemen perindustrian dengan pengawasan ketat. Adapun biayanya berasal dari baitulmal, seperti harta yang diperoleh dari pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ganimah, dan sebagainya.
Dengan demikian, tidak akan ada pihak yang menzalimi ataupun terzalimi. Catatannya, hanya dengan sistem Islam semua itu mampu terwujud hingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Wallahualam. [MNews/Gz]
