Penulis: Nida Alkhair
Sampai saat tanah moyangku
Tersentuh sebuah rencana
Dari serakahnya kota
Terlihat murung wajah pribumi
Terdengar langkah hewan bernyanyi
Di depan masjid, samping rumah wakil Pak Lurah
Tempat dulu kami bermain, mengisi cerahnya hari
Namun, sebentar lagi, angkuh tembok pabrik berdiri
Satu per satu sahabat pergi dan takkan pernah kembali
Muslimah News, OPINI — Penggalan lirik lagu karya Iwan Fals berjudul “Ujung Aspal Pondok Gede” tersebut menggambarkan perihnya penggusuran. Anak negeri kehilangan ruang hidup berikut lingkungan, masyarakat, sejarah, kenangan, persaudaraan, penghidupan, dan lainnya. Meski ada tempat tinggal baru, tetap tidak akan mampu menggantikan ruang hidup berikut segala keterkaitannya dengan alam dan masyarakat yang ditinggalkan.
Namun, pada rezim saat ini, penggusuran justru makin marak terjadi atas nama investasi. Di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, terjadi bentrokan antara masyarakat adat dan aparat sejak 7 September 2023. Bentrokan tersebut pecah karena adanya rencana penggusuran permukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco-City yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) pemerintah.
Pulau Rempang akan dijadikan kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru-terbarukan. Rempang Eco-City akan menjadi lokasi pabrik produsen kaca Cina, Xinyi Glass Holdings Ltd.. Masyarakat Rempang akan direlokasi ke Pulau Galang, tetapi mayoritas warga menolak relokasi.
Masyarakat adat telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun, tetapi pada 2004 pemerintah malah memberi konsesi selama 80 tahun kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merupakan anak perusahaan dari Artha Graha Network (AG Network) milik pengusaha Tomy Winata. PT MEG akan menguasai 17.600 hektare lahan di Pulau Rempang, termasuk 10.028 hektare hutan lindung yang ada di dalamnya. (CNBC Indonesia, 15-9-2023).
Perkembangan terakhir kasus Rempang, warga Pulau Rempang masih terus menyuarakan penolakan terhadap PSN Rempang Eco-City. Meskipun kondisi sudah kondusif, nyatanya warga masih terus mendapatkan intimidasi. (Tempo, 1-12-2023).
Konflik Agraria Akibat PSN
Selain kasus Rempang, banyak terjadi konflik agraria akibat pembangunan oleh pemerintah. Berdasarkan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2022 telah terjadi 32 letusan konflik agraria, 11 di antaranya terkait dengan PSN. Luasan konflik mencapai 102.752 hektare dan berdampak pada 28.795 KK. (Portal Informasi Indonesia, 16-10-2023).
KPA juga menyatakan terdapat 73 konflik agraria akibat PSN yang terjadi dalam kurun waktu delapan tahun pemerintahan Jokowi (2015—2023). Konflik agraria tersebut terjadi di proyek infrastruktur, properti, pertanian, agribisnis, pesisir, hingga tambang. (CNN Indonesia, 24-9-2023).
Pada proyek-proyek tersebut, rakyat harus kehilangan tanahnya. Akibatnya, mereka kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, lingkungan, dan masyarakat yang selama ini mereka tempati. Masyarakat menolak kebijakan pemerintah dan melakukan perlawanan sehingga terjadilah konflik. Namun, negara memiliki kekuatan aparat untuk menekan warga. Akhirnya di banyak kasus, rakyat menyerah dan meninggalkan tanah mereka.
Perampasan Ruang Hidup
Tindakan pemerintah yang mengambil alih tanah yang didiami warga sejak lama demi proyek nasional menunjukkan bahwa masyarakat sejatinya tidak memiliki hak pilih terhadap kebijakan penguasa. Mereka dipaksa untuk pindah dengan dalih tidak memiliki sertifikat tanah dan sebagainya. Bahkan, penguasa tega menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan warga dari tempat tinggalnya.
Pemerintah juga merasa sudah cukup dengan memberikan ganti rugi berupa rumah ataupun uang. Sedangkan relokasi sejatinya bukan hanya memindahkan tempat tinggal, melainkan mencabut seseorang dari akar masyarakatnya. Ingat, manusia bukan hanya butuh materi, tetapi juga makhluk sosial yang memiliki kebutuhan spiritual, emosional, dan sebagainya.
Namun, hal itu diabaikan oleh penguasa kapitalis yang menuhankan materi. Pemerintah melihat masalah konflik agraria hanya dari sudut pandang materi sehingga dengan memberi ganti rugi seolah-olah masalah telah selesai. Penguasa seolah tidak melihat rakyatnya sebagai manusia. Pemerintah tega mengusir rakyatnya sendiri dari tanah yang didiaminya sejak lahir dan memberikan tanah itu kepada kapitalis dengan harga murah.
Penguasa juga lebih mementingkan proyek strategis yang nyatanya hanya menjadi bancakan para pemilik modal dan tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Para kapitalis jelas diuntungkan karena bisa mendapatkan lahan dengan harga sangat murah, seperti nilai sewa Pulau Rempang oleh PT MEG yang hanya Rp26.000 per meter selama 30 tahun.
Sementara itu, masyarakat yang terusir dijanjikan akan pekerjaan di pabrik atau proyek pembangunan, sedangkan mereka kehilangan lahan, laut, kebun, pohon, dan lainnya. Tentu ini tidak sebanding dengan hilangnya ruang hidup yang dimiliki warga. Apalagi hampir semua PSN merupakan proyek padat modal, bukan padat karya sehingga hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah sedikit. Akibatnya, warga terpaksa melakukan urbanisasi, bahkan bekerja di luar negeri menjadi TKI. Sementara itu, tanah di negeri sendiri justru dikuasai para kapitalis yang dibekingi oligarki.
Dampak terhadap Ibu dan Generasi
Bentrok antara masyarakat dan penguasa juga berdampak besar pada ibu dan generasi. Di Pulau Rempang, misalnya, aparat menggunakan pendekatan kekerasan untuk menyelesaikan bentrok dengan warga. Anak-anak sekolah turut terkena gas air mata karena lokasi bentrokan dekat dengan sekolah mereka. Kondisi sekolah pun akhirnya ricuh. (Kompas, 8-9-2023).
Atas kejadian tersebut, KPAI menilai pemerintah lalai karena sampai jatuh korban anak-anak. Belasan siswa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat terkena gas air mata. Anak-anak juga trauma dan takut berangkat sekolah. Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan bahwa anak-anak di sana sangat rentan mengalami trauma psikis atau psikologis selama proses relokasi.
Reza mengatakan, “Inilah potret pemerintah memang tidak cukup ngeh bahwa anak-anak Rempang berhadapan dengan risiko trauma, depresi, kegagalan akademis, kendala bersosialisasi, dan konsekuensi buruk jangka panjang lainnya akibat dipaksa angkat kaki dari kampung halaman mereka.” (Bisnis Indonesia, 24-9-2023).
Namun, sekali lagi, pemerintah melihat dampak penggusuran terhadap generasi ini hanya dari sudut pandang materi, yaitu investasi. Hal ini tampak dari pejabat sekelas menteri yang diutus menangani kasus Rempang adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang tentu saja berkepentingan untuk menyukseskan investasi di sana.
Sedangkan terkait masalah trauma yang dialami perempuan dan anak-anak, penguasa seakan tidak peduli. Pemerintah tidak mengutus menteri yang terkait dengan generasi, seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walhasil, wajar muncul anggapan bahwa penguasa lebih mementingkan amannya investasi para pemilik modal daripada masalah penderitaan generasi.
Khatimah
Terbukti bahwa kebijakan pembangunan kapitalistik dari rezim oligarki benar-benar mengabaikan dan menyengsarakan generasi. Mereka tidak hanya menjadi korban secara fisik dan mental, bahkan masa depan mereka tergadaikan karena dipaksa pindah dari tempat hidupnya selama ini. Jika leluhurnya adalah petani, mereka tidak bisa bertani lagi. Demikian pula jika leluhurnya adalah pelaut, mereka tidak bisa melaut lagi.
Ironis, demi keserakahan para kapitalis, penguasa oligarki telah mencabut generasi dari akar kehidupannya. Mereka juga dipaksa hidup di tanah yang asing untuk menjadi buruh yang mengandalkan pekerjaan dan upah tidak seberapa, justru dari para kapitalis yang telah merampas tanah mereka.
Sungguh, ratapan anak negeri karena ancaman relokasi ini akan terus terjadi selama sistem kapitalisme masih mendominasi. Sistem ini menjadikan pemilik modal kongkalikong dengan oligarki demi memuluskan investasi yang sejatinya adalah penjajahan ekonomi. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
