Bola Liar Proyek Mercusuar, Kebijakan IKN Nyatanya Sarat Sesumbar

Bola Liar Proyek Mercusuar, Kebijakan IKN Nyatanya Sarat Sesumbar

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Di sela-sela KTT APEC di San Francisco, AS, Presiden RI Jokowi memberikan kuliah tamu di Stanford University dan mengajak mahasiswa di sana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN jadi salah satu agenda yang dipromosikan, baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi. (Republika, 17-11-2023).

Belum Ada Investor?

Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengakui belum ada investor luar negeri yang menanamkan modalnya di mega proyek IKN di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun, Jokowi mencoba meyakinkan bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, makin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. (Katadata, 17-11-2023).

Tidak lupa, Jokowi menyatakan bahwa proyek IKN punya daya tawar yang menjanjikan bagi para investor luar negeri, antara lain proyeksi pemanfaatan 80% transportasi publik berbasis energi hijau dan konsep pembangunan ibu kota baru berbasis hutan dan alam dengan 70% area hijau. IKN, lanjutnya, juga terbuka bagi berbagai sektor infrastruktur, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan.

Sebagai informasi, sebelum bertolak ke KTT APEC tersebut, Jokowi sempat meresmikan sejumlah groundbreaking proyek pembangunan infrastruktur di IKN yang disponsori oleh pihak swasta dalam negeri. Infrastruktur tersebut di antaranya rumah sakit, sekolah internasional, hotel, mal, apartemen, bandara, serta PLTS.

Proyek Mercusuar

Jika menelusuri jejak tercetusnya kebijakan IKN, sungguh proyek ini tidak ubahnya proyek mercusuar. Proyek mercusuar sendiri adalah pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri.

Proyek mercusuar juga bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara besar. Proyek mercusuar juga sebutan terhadap sesuatu yang dipakai untuk memperoleh nama dan bergagah-gagahan. Pembangunan IKN yang sejak awal begitu kontroversial jelas-jelas sangat lekat dengan definisi proyek mercusuar. Semua asesorisnya adalah demi reputasi sesaat, bukan kepentingan rakyat.

Lihatlah jenis infrastruktur yang dibangun. Sebut saja sekolah internasional, apakah rakyat jelata yang akan bersekolah di sana? Juga apartemen, apakah masyarakat kalangan bawah yang akan tinggal di sana? Mirisnya, masih banyak hal lain yang bisa menunjang reputasi sejati suatu bangsa, tetapi justru diabaikan oleh penguasa.

Sarat Sesumbar

Pada titik ini kita harus membuka mata dan telinga bahwa ternyata pembangunan IKN adalah kebijakan yang sarat sesumbar. Alasan Jakarta yang rawan banjir ternyata hanya kamuflase demi membangun ibu kota “milik swasta”. Demikian halnya kegagalan pembangunan Meikarta dan reklamasi Teluk Jakarta, turut mewarnai kelahiran IKN.

Apalagi pendanaan pembangunan IKN yang katanya tidak akan membebani APBN, nyatanya begitu mudah ditarik ulur menurut stempel kebijakan ini dan itu. Pada akhirnya, pemerintah terpaksa mengerat APBN mengingat begitu seringnya terjadi bongkar pasang pihak investor, khususnya investor mancanegara.

Lebih parahnya lagi, pendanaan IKN yang juga “sangat mengharapkan” investor asing ini justru cepat atau lambat bisa menjadi bola liar sehingga memungkinkan terjadinya “Indonesia for sale”. Jika begitu, kedaulatan negeri ini rawan dipertaruhkan, bahkan bisa-bisa tergadaikan dan terjual.

Sebabnya, pemerintah tentu tidak mungkin menggunakan 100% APBN untuk membiayai IKN. Tidak heran, pemerintah juga berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan dana, meski harus menghalalkan segala cara termasuk tambal sulam kebijakan.

Pembangunan untuk Melayani Umat

Pembangunan IKN yang tidak tepat guna ini terjadi semata karena menggunakan kacamata kapitalistik. Ini sangat berbeda dengan pembangunan negara berdasarkan ideologi Islam dalam format negara Islam, Khilafah Islamiah.

Islam menjadikan pembangunan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat sehingga berbasis pada kebutuhan rakyat. Ibu kota juga akan difungsikan berdasarkan tanggung jawab syar’i seorang pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Atas dasar ini, pendanaan dan pembangunan ibu kota tidak bergantung pada penyediaan dana oleh investor swasta, melainkan menggunakan dana mandiri yang dimiliki negara. Perlu diketahui, jalur dan sumber keuangan Khilafah cukup banyak, misalnya dari hasil pengelolaan SDA, ganimah, fai, dan kharaj.

Pembangunan pun akan dilaksanakan jika memang pembangunan tersebut dirasakan penting dan perlu. Jika tidak, pembangunan akan ditunda atau tidak dilaksanakan.

Khatimah

Pembangunan IKN sungguh menegaskannya bahwa “ibu kota milik swasta”. Jargon kota pintar dan modern di IKN adalah semata ala kapitalisme yang tentunya demi merestui kepentingan pemodal.

Kebijakan pembangunannya yang sarat sesumbar dan membabi buta hingga mati-matian bergantung pada investor, nyatanya jauh sekali dari motivasi mengurusi urusan umat, bahkan sebaliknya justru berpotensi mengancam kedaulatan negara. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *