Muslimah News, NASIONAL — Fenomena jalan dan jembatan rusak yang tidak diperbaiki oleh pemerintah selama bertahun-tahun terjadi di berbagai daerah.
Kerusakan jalan di Dusun Linggamanik, Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, sudah sangat parah. Menurut warga, sudah banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat kerusakan fasilitas infrastruktur publik itu. “Protes tidak pernah digubris,” kata Asid, salah seorang tokoh masyarakat
Di tempat lain, Desa Kuro Tidur, Kabupaten Bengkulu Utara, warga melakukan aksi memancing di jalan rusak sebagai bentuk unjuk rasa. Hal ini sudah lama dilakukan, tetapi tidak juga mendapat respons dari pemerintah daerah setempat.
Fenomena jembatan rusak pun membuat miris. Puluhan pelajar yang bermukim di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, harus menyeberangi sungai dengan kedalaman setinggi pinggang orang dewasa untuk sampai ke sekolah. Sungguh sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa mereka.
Masih di Bengkulu, jembatan gantung desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sangat memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga. Jembatan gantung yang dilalui sudah sangat tidak layak dan perlu perbaikan secepatnya agar tidak terjadi korban jiwa seperti sebelumnya.
Saat dikonfirmasi terkait jembatan gantung, Kepala Desa Keban Jati Ahmad Narjon berkata, “Jembatan gantung ini satu-satunya akses masuk kelahan-lahan pertanian, ada lebih kurang 67 hektar sawah dan ratusan hektar kebun kelapa sawit warga. Keadaan jembatan saat ini sudah mengkhawatirkan dan mengancam jiwa serta keselamatan petani sawah dan kebun kelapa sawit yang melewati jembatan ini,” katanya.
Menurut laporan Statistik Transportasi Darat 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS), total panjang jalan di seluruh Indonesia mencapai 546.116 km pada 2021. Jalan yang kondisinya baik mencapai 232.644 km atau 42,6% dari total panjang jalan di Indonesia. Kemudian sepanjang 139.174 km jalan berada dalam kondisi sedang (25,49%), 87.454 km jalan rusak (16,01%), dan 86.844 km jalan rusak berat (15,9%).
Secara kumulatif, panjang seluruh jalanan yang rusak di Indonesia pada 2021 mencapai 174.298 km (31,91%). Total jalanan dengan kondisi rusak dan rusak berat mencapai 31,91% atau sepanjang 174.298 km. Ini mencakup jalan pusat, jalan provinsi, serta jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia .
Mengenai data jembatan pada 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat di Indonesia ada 12.484 jembatan yang rusak sedang. Sebanyak 2.287 jembatan mengalami rusak berat, 261 jembatan kritis, dan 122 jembatan runtuh atau putus.
Ironis!
Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak di tengah maraknya pembangunan jalan tol dinilai oleh pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati sebagai hal ironis.
“Ironis! alih-alih menyelesaikan masalah jalan dan jembatan rusak, Pemerintah justru terus memperbanyak jalan tol yang tidak bisa diakses oleh semua orang, bahkan pengerjaannya pun dikebut,” tuturnya kepada MNews, Rabu (22-11-2023).
Menurutnya, kerusakan jembatan yang tidak diperbaiki oleh pemerintah membuat masyarakat sangat kesulitan menjalankan aktivias kesehariannya.
“Pemerintah sendiri beralasan tidak diperbaikinya jembatan yang rusak atau putus disebabkan alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan preservasi dan kemantapan jalan di seluruh Indonesia sangat terbatas,” bebernya.
Mirisnya, ia menerangkan, pemerintah tetap lalai dengan kondisi jalan rusak dan jembatan rusak. Pemerintah, lanjutnya, justru lebih memerioritaskan pembangunan infrastruktur jalan tol, bahkan pemeliharaannya pun dilakukan secara intensif.
“Pembangunan jalan tol ini menghabiskan dana yang sangat besar, namun manfaatnya bagi rakyat sudah dapat diprediksi tidak akan banyak karena hanya orang tertentu yang akan dapat mengakses jalan tersebut,” kritiknya.
Ia membeberkan, apa yang disebutkan oleh Presiden Jokowi, saat ini Indonesia memiliki 2.040 km ruas jalan tol yang baru, sedangkan ruas tol yang lama sepanjang 780 kilometer.
“Ini artinya, Indonesia memiliki 2.820 km jalan tol. Biayanya pun tidak tanggung-tanggung, seperti biaya investasi jalan tol Indralaya—Prabumulih yang panjangnya 65 km mencapai Rp 12,5 triliun,” ulasnya.
Menurutnya, dana yang besar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun banyak infrastruktur jalan maupun jembatan di berbagai daerah yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ia beralasan, pembangunan infrastruktur jalan seharusnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat.
Kapitalisme
Iin menilai, kelalaian negara dalam mengurusi urusan rakyatnya bersumber dari penerapan kapitalisme dalam kehidupan.
“Kapitalisme yang melahirkan konsep good governance membuat negara beralih fungsi sebagai pelayan korporat. Pembangunan jalan tol digencarkan bahkan dikebut dengan tujuan melayani korporasi dalam memperoleh cuan,” sesalnya.
Sementara itu, sambungnya, nasib rakyat yang sangat membutuhkan infrastruktur jalan, maupun jembatan tetap diabaikan pemerintah.
“Jalan umum di daerah maupun jembatan yang tidak menghasilkan materi bagi korporat, menurut konsep good governance pembangunannya bukanlah menjadi prioritas,” imbuhnya.
Ia menyesalkan, konsep good governance produk kapitalisme yang batil, telah membuat fungsi negara sebagai pelayan publik menjadi mandul.
Khilafah
Dalam pandangan Iin, pembangunan Infrastruktur untuk kemaslahatan publik hanya ada dalam Khilafah.
“Di dalam Khilafah, pembangunan infrastruktur merupakan bentuk pelayanan negara kepada publik. Khalifah akan mempreoritaskan pembangunan infrastruktur yang mendesak dibutuhkan oleh publik yang jika ditunda pembangunannya akan menimbulkan bahaya pada publik,” bebernya.
Ia mencontohkan, banyaknya jalan umum yang rusak parah, jembatan di atas sungai yang rusak, belum adanya akses jalan menuju sekolah, rumah sakit, ke ladang atau sawah, yang hal itu dapat menimbulkan bahaya pada publik, bahkan sampai terjadi hilang nyawa diperjalanan, tidak boleh ditunda lagi untuk segera dibangunkan infrastruktur tersebut.
“Khalifah berupaya mencegah terjadinya bahaya, karena Nabi saw. bersabda,
لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ
Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada memudaratkan, baik diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya menyebut hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daruquthni.
Ia melanjutkan, khalifah merupakan orang yang bertanggung jawab atas rakyatnya, sebagaimana sabda Nabi saw.
اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”
“Biaya pembangunan infrastruktur yang mendesak tersebut tidak memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau baitulmal, harus tetap dibangun. Jika ada dana APBN atau baitulmal, maka wajib dibiayai dari dana tersebut secara maksimal. Namun, jika tidak mencukupi, maka negara bisa memungut pajak (dharîbah) dari publik,” urainya.
Jika waktu pemungutan dharîbah memerlukan waktu yang lama, jelasnya, sedangkan infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain.
“Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana dharîbah yang dikumpulkan dari publik setelahnya. Namun, terdapat batasan yang sangat jelas bahwa pinjaman ini tidak ada unsur riba atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman,” tandasnya.
Ia memastikan, Khilafah tidak akan membebani publik dengan menarik biaya pada jalan umum, sebagaimana jalan tol.
“Bahkan layanan terbaik Khilafah kepada publik diwujudkan juga dengan membangun infrastruktur jalan dengan standar teknologi paling mutakhir, seperti jalan umum diaspal dengan aspal terbaik yang mampu mencegah terjadinya selip kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan,” terangnya.
Iin menegaskan, pembangunan infrastruktur dalam Khilafah sejatinya adalah untuk kemaslahatan publik, bukan untuk melayani korporasi.
“Negara dengan tanggungjawab yang diberikan Allah Swt. kepadanya sebagai pelayan publik akan tulus melayani hingga kemaslahatan pada publik tercapai di seluruh wilayah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Infrastruktur umum tidak menjadi prioritas dalam pembangunan karna dinilai tidak mengahsilkan keuntungan yang maksimal, begitulan kerja penguasa hari ini