![[Kabar] Aktivis: Program Ekonomi Perempuan Tidak Berpengaruh pada Pengentasan Problem Kemiskinan Perempuan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-03_05-56-14-1170x878.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Aktivis muslimah muda wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sepakat bergabung dalam Jaringan Aktivis dan Lembaga Muslimah Muda (JAM) for Islam Kaffah untuk memperjuangkan Islam Kafah. Mereka mendiskusikan program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP), dan menyimpulkan bahwa PEP sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan problem kemiskinan perempuan.
Hasil kesimpulan tersebut disampaikan oleh perwakilan muslimah muda Raden Ayu Ranty dalam Kongres Muslimah Muda (KMM) 2023, “Islam & Empowering Girls: Jadikan Hidup Lebih Mulia ” di Surabaya, Ahad (29-10-2023).
Ia menjelaskan, hampir 1,8 miliar (70%) penduduk dunia adalah pemuda yang berusia antara 10—24 tahun, di antaranya 49.9% atau hampir 9 miliar adalah anak perempuan.
“Dalam pandangan kapitalisme, besarnya jumlah demografi ini dianggap beban sekaligus peluang ekonomi. Dengan kondisi saat ini, dunia dalam adanya ancaman resesi global, mereka mengaruskan pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak perempuan. Ketua Umum Panitia Nasional Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) G20 2022 mengatakan, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi merupakan titik awal dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak,” terangnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, di Indonesia Presiden Jokowi terus mendorong perguruan tinggi agar menyiapkan seluruh mahasiswa termasuk mahasiswi untuk menguasai ekonomi digital dengan prediksi pada 2025 pasar digital Indonesia dapat meningkat sampai di angka US$146 miliar.
Menyibukkan Mahasiswa
Dengan adanya program kampus ini, ia sangat menyayangkan karena hal tersebut justru menyibukkan mahasiswa. “Sering kali kami berpikir ketika diaruskan perempuan muda bisnis digital, sementara itu tidak ada dukungan negara dalam kemandirian digital, bukannya justru menempatkan kita menjadi budak corporate digital asing?” tanyanya.
Ia pun menjelaskan bahwa kesibukan karena PEP itu justru menghilangkan kepedulian dan kekritisan mahasiswa bahwa sebenarnya penyebab utama krisis dan kemiskinan adalah penerapan sistem sekuler kapitalisme.
Selain itu, menurutnya, narasi PEP demi kesejahteraan perempuan dan anak perempuan perlu dipertanyakan. Di Indonesia, ungkapnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada 2021 meningkat 53,7%. “Sementara itu, perempuan tetap hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana data BPS 2023, ada 13 juta perempuan hidup di bawah garis kemiskinan,” jabarnya.
Gagal Menyejahterakan
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kapitalisme telah gagal menyejahterakan perempuan. “Tujuan PEP yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi kerja kaum perempuan demi kepentingan keuangan kapitalisme global,” urainya.
Buktinya, ia mengungkapkan pernyataan Hilary Clinton dalam sebuah konferensi di Peru. Hilary menyatakan pembatasan partisipasi ekonomi perempuan membuat dunia kehilangan banyak sekali pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di setiap wilayah di dunia, seperti di Asia Pasifik, lebih dari $40 miliar dari PDB hilang setiap tahun.
Lebih parah lagi, tambahnya, arus PEP mengantarkan pada kekerasan seksual yang dialami perempuan di dunia kerja. “Kasus pelecehan mahasiswi dalam program magang kerja hingga potensi kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) pada pekerja anak perempuan sebagaimana data BPS bahwa 2,3 juta pekerja yang ada saat ini adalah anak perempuan,” ungkapnya.
Jadi, lanjutnya menjelaskan bahwa PEP ala kapitalisme menjadikan perempuan sebagai komoditas dan “mesin pencetak” uang, sebagai tulang punggung ekonomi kapitalisme baik sebagai tenaga kerja murah produksi maupun sasaran pangsa pasar alias konsumen produk industri kapitalis.
Tanggung Jawab
Berkaitan dengan kemiskinan perempuan, ia mengingatkan, jika hal itu adalah tanggung jawab negara. “Negara memberikan jaminan terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan),” jelasnya.
Syariat Islam, imbuhnya, telah memerintahkan negara untuk mengelola semua sumber daya milik umum dan menggunakannya untuk kepentingan umum dan mengharamkan dikuasai individu atau kelompok. “Perempuan tidak dibiarkan sendirian dalam menghadapi beban hidup, ada para wali yang dimampukan negara untuk menjadi tulang punggungnya. Jika para wali tidak ada, maka negara yang bertanggung jawab menjadi tulang punggungnya,” terangnya.
Enam Poin
Pada kesempatan yang sama ia mengemukakan enam poin pernyataan sikap para aktivis muslimah muda terkait hal itu.
Pertama, pemberdayaan ekonomi perempuan bukanlah solusi wujudkan kesejahteraan perempuan.
Kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan adalah tipuan kapitalisme untuk eksploitasi perempuan untuk kepentingan ekonomi kapitalisme.
Ketiga, arus pemberdayaan ekonomi perempuan menjadikan generasi muda teralihkan dari penyebab hakiki kemiskinan adalah penerapan politik ekonomi sekuler kapitalis.
Keempat, menuntut peran negara menjamin kesejahteraan perempuan dengan menerapkan sistem politik ekonomi Islam dan mencampakkan sistem sekuler kapitalisme.
Kelima, menolak arus pemberdayaan ekonomi perempuan dan siap berjuang untuk Islam kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Keenam, menyeru seluruh aktivis dan lembaga muslimah muda bersatu bergerak dalam JAM for Islam Kaffah (Jaringan Aktivis & Lembaga Muslimah Muda for Islam Kaffah) sebagai wadah untuk memperjuangkan Islam kafah. [MNews/Hen]
