Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Harga beras tampaknya masih enggan turun. Harga komoditas pangan pokok rakyat Indonesia ini masih melampaui harga eceran tertinggi, salah satunya harga beras premium yang rata-rata nasional berada di angka Rp15.110 per kilogram. Harga ini naik 1,61% dari pekan lalu, Rabu (27-9-2023).
Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras dan dampak kemarau panjang akibat El Nino, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyarankan masyarakat agar mengalihkan kebutuhan pangan mereka dari beras ke pangan lainnya yang sama-sama mengandung karbohidrat, semisal sagu, jagung, ubi, sorgum, dan sejenisnya. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mengandalkan beras sebagai makanan pokok sebagai upaya diversifikasi pangan dan menjaga stok beras dalam negeri. Sontak, pernyataan ini menuai reaksi masyarakat. Jika rakyat berhenti mengonsumsi beras, akankah masalah pangan tersolusi?
Saran Nyeleneh
Mendagri Tito mengungkap bahwa terdapat sumber pangan kaya akan karbohidrat selain beras. Ini karena beras mengandung banyak gula yang dapat menyebabkan penyakit diabetes jika dikonsumsi berlebih. Sekilas, alasan ini tampak masuk akal dan mengajak masyarakat untuk mengubah pola hidup lebih sehat. Namun, solusi tersebut lebih terlihat seperti dalih pembenar di balik kegagalan pemerintah mengantisipasi ancaman krisis beras dan komoditas pangan lainnya.
Pernyataan tersebut mengingatkan kita pada saran-saran nyeleneh dari pejabat negara terkait pangan. Belum lama ini, Penjabat (Pj) Bupati Flores Timur NTT Doris Alexander Rihi mengimbau warganya agar tidak makan nasi setiap Jumat. Pada 2022 lalu, Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat agar menanam cabai sendiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang kosong untuk menghadapi krisis pangan. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga pernah menyarankan agar masyarakat makan dua pisang sebagai pengganti nasi. Ia mengatakan seiring dengan gerakan diversifikasi pangan, kebutuhan nasi bisa digantikan dengan yang lain.
Solusi lain yang tidak kalah kontroversial adalah pernyataan Puan Maharani pada 2019. Ia meminta agar masyarakat tidak terlalu banyak makan. Senada dengan pejabat lainnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko bar-baru ini juga mengampanyekan sagu menjadi pangan alternatif dalam menghadapi krisis pangan global.
Pada dasarnya, memberi saran untuk mengurangi konsumsi beras memang tidak salah. Namun, kesannya akan berbeda jika yang memberi saran adalah pucuk pimpinan dan pejabat negara. Seolah-olah stok beras habis karena rakyat doyan makan dan bergantung pada beras sebagai makanan pokok.
Saran-saran itu lebih terlihat lucu dan menggelikan jika level menteri bahkan Presiden memberi solusi yang belum menyentuh akar masalah pangan di Indonesia. Sebelum meminta rakyat mengurangi konsumsi beras, harusnya para pejabat itu memberi teladan terlebih dahulu dengan mengurangi makan nasi dengan mengamalkan saran yang mereka lontarkan sendiri.
Masalah Pokok Pangan
Hingga hari ini, masalah krisis pangan tidak pernah tuntas tersolusikan. Pemerintah kerap mengambil solusi instan untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri dengan melakukan impor. Selama lima tahun terakhir Indonesia melakukan impor beras antara 350 ribu—450 ribu ton setiap tahunnya. Fakta ini sangat miris. Jika dahulu pada 1984—1986 Indonesia pernah swasembada pangan, sekarang malah ketergantungan beras dari negara lain.
Pada 2005, Indonesia pernah menduduki peringkat tiga produsen padi terbesar dunia setelah Cina dan India. Bahkan, pada 2014, posisi itu masih bertahan hingga lambat laun menurun dan mengubah status Indonesia menjadi negara importir beras. Apa penyebabnya?
Pertama, lahan pertanian banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri, perdagangan, perumahan, jalan tol, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Alhasil, lahan pertanian kian menyusut yang mengakibatkan produksi pertanian ikut menurun.
Kedua, kerdilnya peran negara dalam merawat, menjaga, dan menyejahterakan petani. Untuk menghasilkan produksi beras berkualitas, para petani membutuhkan bibit, pupuk, pengairan, dan sarana produksi pertanian (saprotan) yang memadai. Semua ini membutuhkan sumber daya dan biaya yang tidak sedikit. Sayangnya, negara mengabaikan peran tersebut. Banyak petani gigit jari setelah panen karena terjualnya harga gabah yang sangat rendah. Biaya produksi beras yang tinggi tidak sebanding dengan hasil penjualan gabah.
Pada akhirnya, banyak petani menjual sawahnya karena tidak kuat menahan kerugian ketika panen raya. Masalah ini jelas membutuhkan negara dalam memenuhi kebutuhan petani agar bergeliat Kembali. Negara bisa memberi subsidi, pemberian gratis, atau pembelian alat-alat produksi pertanian dengan harga murah dan terjangkau.
Ketiga, ketakseriusan negara memberantas mafia pangan. Jika dulu modus mafia pangan mengoplos beras Bulog, kini mengganti karung beras dengan merek lokal premium. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, modus ini membuat harga beras tidak kunjung turun. Buwas mengatakan saat ini mafia beras terus beroperasi meski Satgas Pangan telah melakukan pengawasan. Pertanyaannya, mengapa pengawasan yang dilakukan tidak berjalan efektif? Perangkat hukum tampak mandul dan belum mampu memberantas mafia beras.
Keempat, belum ada upaya terstruktur dan terukur dalam melakukan mitigasi krisis pangan. Sejauh ini, pemerintah hanya mengandalkan impor beras untuk memenuhi stok pangan di dalam negeri. Seakan tidak mau ruwet dan ribet mengurusi pertanian, solusi impor selalu jadi jurus jitu.
Kelima, dari keempat poin di atas, masalah pokok pangan sejatinya bermula dari penerapan sistem kapitalisme liberal. Sistem yang membuat negeri ini harus tunduk dan terikat pada liberalisasi pasar dan perdagangan bebas. Keberadaan mafia pangan merupakan dampak kebebasan kepemilikan lahan tanpa batas. Akibatnya, penguasaan lahan terpusat pada siapa saja yang bermodal besar. Petani harus menghadapi korporasi yang menguasai pertanian dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, perjanjian internasional membuat kebijakan impor makin tidak terkendali.
Mandiri Pangan dengan Islam
Saran nyeleneh yang dilontarkan para pejabat negara tidak akan terjadi jika tata kelola pangan negeri ini beres. Dalam sistem Islam, yaitu Khilafah, terdapat sejumlah mekanisme bagaimana mewujudkan kemandirian pangan tanpa bergantung pada negara lain.
Pertama, mengoptimalkan kualitas produksi pangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah mati. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan kualitas bibit, pupuk, dan saprotan dengan teknologi terkini.
Kedua, mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik riba, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.
Ketiga, manajemen logistik. Negara akan memasok cadangan lebih saat panen raya. Negara akan mendistribusikan secara selektif bila ketersediaan pangan berkurang.
Keempat, prediksi cuaca dan mitigasi kerawanan pangan. Yaitu, kajian mendalam tentang terjadinya perubahan cuaca dan dampaknya. Hal ini didukung fasilitas dan teknologi mutakhir. Fenomena El Nino bukanlah yang pertama terjadi. Artinya, hal ini dapat diantisipasi lebih dini untuk mengurangi dampak kemarau berkepanjangan yang berpengaruh pada produksi dan stok pangan dalam negeri. Negara harus siap siaga dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrem.
Sistem Islam dikenal memiliki tata kelola pangan yang hebat. Mulai dari pengaturan kepemilikan lahan, pengaturan SDA, larangan merusak alam yang berdampak pada perubahan iklim, hingga mitigasi bencana kekeringan dan krisis pangan.
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab, beliau menerapkan inovasi soal irigasi untuk mengairi area perkebunan. Ia sengaja menyulap kawasan delta Sungai Eufrat dan Tigris serta daerah rawa dengan mengeringkannya untuk menjadi lahan-lahan pertanian. Kebijakan itu diteruskan hingga Dinasti Umayyah. Swasembada pangan dengan sistem Khilafah sangat riil dan aplikatif. [MNews/Gz]
