[Kabar] Pakar: Membangun Infrastruktur Harus dengan Parameter Islam

[Kabar] Pakar: Membangun Infrastruktur Harus dengan Parameter Islam

Muslimah News, NASIONAL — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan belanja negara untuk perkembangan proyek infrastruktur di era pemerintahan Jokowi mencapai Rp2.778 triliun.

“Kita telah membelanjakan untuk infrastruktur 9 tahun ini Rp2.778 triliun,” kata Suahasil saat menghadiri kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Jumat (29-9-2023).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penambahan jalan pada era pemerintah Jokowi sejak 2014 sampai 2020 mencapai 30.613 kilometer atau 5,91% dari 548.366 kilometer pada 2020. “Tol yang beroperasi kita naikkan, pembangkit listrik kita naikkan, bandar udara kita perbanyak, jalan umum ini maksudnya adalah termasuk pemeliharaan, kapasitas bendungan ini kita tingkatkan dengan cepat, lalu pelabuhan juga,” jelasnya.

Selain itu, era pemerintah Jokowi juga masif membangun 12 bendungan. Secara keseluruhan, ada 30 bendungan yang selesai dibangun. Kemudian, data Kementerian PUPR, terdapat 1.655 unit pelabuhan pada 2014, jumlah tersebut naik menjadi 3.157 unit pada 2022.

Ia juga menuturkan, pemerintah terus melakukan utang produktif guna menyejahterakan masyarakat. Penggunaan utang, kata Suahasil, adalah untuk menghindari opportunity loss. “Utang itu diperlukan kalau kita ingin sejahtera lebih cepat, cara untuk menghindari opportunity loss,” bebernya.

Parameter

Mengulas hal ini, pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. mengungkapkan, untuk membangun infrastruktur mestinya menggunakan Islam sebagai parameter.

“Kalau kita lihat dari sistem Islam dengan ekonomi syariahnya sebagai parameter untuk mengukur sesuatu itu benar atau salah, maka sistem Islam memiliki mekanisme prioritas bagi kepala negara untuk membangun infrastruktur yang besar,” ujarnya kepada MNews, Jumat (6-10-2023).

Memang, ujarnya, Wamenkeu mengatakan dari aspek kuantitatif, jumlah pembangunan infrastruktur ada banyak penambahan.

“Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah betul hal ini berkorelasi dengan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat luas atau rakyat di negeri ini?” tanyanya lugas.

Ia mengutip dalam buku Ekonomi Makro Islam yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah. “Tujuannya agar orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik unta. Perjalanan yang jauh dan lama bisa langsung dipotong karena mereka bisa menyeberang dari Sinai langsung menuju Laut Merah,” urainya.

Jadi, jelasnya, filosofi pembangunan infrastruktur adalah untuk memudahkan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. “Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab juga beliau menginstruksikan kepada walinya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluarannya untuk infrastruktur,” terangnya.

Namun, lanjutnya, perbedaan dengan yang terjadi hari ini, ketika tidak digunakan prinsip syariat dalam pembangunan ekonomi, maka filosofi pembangunan infrastruktur untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tidak terealisasi.

“Pembangunannya secara kuantitas memang ada penambahan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena perbedaan pokoknya adalah setiap aset, benda, atau infrastruktur di dalam syariat dikategorikan sebagai kepemilikan umum, di antaranya jalan dan fasilitas umum, maka siapa pun, baik yang kaya maupun miskin bisa menikmatinya tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun,” paparnya.

Regulasi

Lalu, sambungnya, apa regulasi negara agar bisa membayar pembangunannya jika tidak dipungut biaya, termasuk bagaimana negara melakukan pemeliharaan yang juga membutuhkan biaya besar agar jangan sampai ada orang yang celaka akibat tidak ada pemeliharaan fasilitas infrastruktur?

“Dalam hal ini, tampak regulasi yang dikeluarkan Khalifah Umar bin Khaththab dalam sistem Khilafah Islam. Selain ada instruksi untuk mengatur alokasi dari 1/3 belanja keuangan negara tadi, baik untuk membangun maupun memelihara., negara juga memiliki jumlah dana yang besar karena pemasukan negara sangat banyak dan beragam,” jelasnya.

Ia menuturkan, ini terjadi karena menggunakan prinsip syariat. “Sumber daya alam dikelola sendiri oleh negara, aset-aset negara dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, kemudian kepemilikan umum dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat, salah satunya berupa alokasi belanja infrastruktur, termasuk pemeliharaannya,” bebernya.

Bahkan, tambahnya, pendapatan negara yang besar ini tanpa bergantung pada pajak dan utang.

“Sebaliknya, pajak dan utang itu pada hari ini justru menjadi pemasukan utama. Sudah terbukti, jika negara memberlakukan pajak dan utang sebagai pemasukan utama, niscaya tidak pernah berhasil menciptakan pos pemasukan yang besar dan beragam,” cetusnya.

Jadi, ulasnya, semestinya negara sudah harus berpikir ulang bahwa untuk mengatur keuangan negara itu solusinya sudah ada di dalam sistem keuangan Islam, yaitu baitulmal.

Opportunity Loss

Kemudian tentang opportunity loss, Nida menegaskan, inilah cara berpikir khas korporasi.

“Terkait penggunaan utang adalah untuk menghindari opportunity loss, yakni jika tidak segera dibangun, maka akan ada kerugian. Ini artinya, ketika jembatan, bandara, pelabuhan tidak dibangun, maka tidak ada pemasukan yang bisa diambil dari masyarakat. Inilah cara berpikir khas korporasi, bukan layaknya sebuah negara,” kritiknya.

Ia menerangkan, kalau dalam bisnis, ketika ada jumlah konsumen yang besar yang sangat menginginkan suatu produk, tetapi produk itu tidak segera diluncurkan, maka keuntungannya hilang atau malah kerugian yang timbul. “Ini opportunity loss tadi. Namun seharusnya negara tidak boleh terlintas pemikiran seperti itu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya,” tegasnya.

Dalam hal ini, imbuhnya, Islam mengajarkan bahwa imam adalah junnah (perisai-red.). Artinya, rakyat bisa berlindung, mencari keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, bisa bersandar kepada kepala negara. “Bukan justru memandang rakyatnya sebagai konsumen yang besar,” cetusnya.

Jadi, ia menuturkan, infrastruktur itu memang penting, bahkan Islam telah menjalankannya sejak lama, yakni dalam sistem Khilafah Islam. “Pada masa itu, infrastruktur melejit dengan pesat. Perbedaannya, semua orang bisa menikmati tanpa pungutan biaya. Jadi negara tidak perlu merasa rugi jika jalannya dilewati rakyatnya,” tukasnya..

Selain itu, ungkapnya, ketika Islam tidak memperbolehkan utang, di sini negara wajib membangun industri berat, termasuk industri peralatan secara mandiri.

“Jika negara membutuhkan untuk membangun jalan, jembatan, dan lainnya, maka negara tidak perlu bergantung pada pihak lain atau negara lain. Inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam,” ungkapnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *