Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Bagaimana pendapat Anda dengan hilirisasi pangan asal ternak? Mendengar istilah tersebut, masyarakat Indonesia pasti mendukung karena menilai konsep tersebut akan menguntungkan rakyat. Namun, benarkah demikian?
Untuk diketahui, pemerintah akan melakukan hilirisasi pangan asal ternak. Dengan adanya konsep ini, pemerintah merancang akan melakukan ekspor berbagai makanan olahan yang berasal dari ternak, seperti nugget, ayam, daging, dsb. Program ini diharapkan mampu menaikkan nilai tambah pangan sehingga dapat dijual sampai luar negeri. Dengan adanya program hilirisasi, negara berharap akan menyejahterakan peternak dan masyarakat. (Republika, 22-9-2023).
Namun, terlebih dahulu, mari kita bahas mengenai hilirisasi. Istilah “hilirisasi” artinya proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku, sekarang diolah lebih dahulu menjadi barang setengah jadi atau jadi. Adapun tujuan utamanya adalah membesarkan nilai ekspor yang harapannya akan memajukan perekonomian.
Sayangnya, program hilirisasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus berhadapan dengan banyak rintangan, salah satunya adalah besarnya pengaruh korporasi. Sudah menjadi rahasia umum, jikalau korporasi saat ini menduduki berbagai bidang dan menguasai semua industri hulu, tidak terkecuali bidang peternakan.
Sebagai contoh, pakan ternak olahan saat ini dikuasai para pengusaha besar. Mereka adalah para kapitalis yang memiliki teknologi tinggi dan modal besar. Di Indonesia sendiri setidaknya ada empat perusahaan besar yang bergerak di bidang pakan ternak, yaitu Charoen Pokphand Tbk., Japfa Comfeed Tbk., Malindo Feedmill Tbk., dan Sreeya Sewu Indonesia Tbk. Seluruhnya merupakan perusahaan swasta, bahkan banyak yang berkantor di luar negeri.
Seluruh pengusaha tersebut tidak mungkin mau rugi menjalankan usahanya. Mereka mencari untung, jadi tidak mungkin akan menjual pakan ternak dengan harga murah. Karena prinsip ekonomi yang dipakai mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk laba yang sebanyak-banyaknya. Mereka, sebagai pengusaha besar akan mementingkan keuntungan pribadi sehingga secara mudah dapat menentukan patokan harga.
Selain itu, kalaupun hilirisasi ini berjalan, perusahaan besar itu juga yang akan untung. Kalau kita bicara masalah ekspor, komoditas yang ada perlu bersaing dengan produk negara lain. Itu butuh persiapan yang besar, seperti butuh standardisasi yang ditopang oleh riset, teknologi, promosi, bahan baku yang biaya produksinya mahal (misal pakan), dll. Bagi perusahaan kecil setingkat UMKM, tidak mungkin dapat menyiapkan sendiri. Kalaupun ada keuntungan yang didapat, besarnya tidak seberapa.
Butuh Pelindung
Dari sini terlihat jelas bahwa konsep hilirisasi yang direncanakan belum matang. Program ini tidak mungkin menyejahterakan rakyat dan peternak jikalau negara masih membolehkan perusahaan-perusahaan besar memegang hulu. Di satu sisi ingin perekonomian maju dengan program hilirisasi, di sisi lain tidak berdaya dengan kuasa para korporasi yang bergerak di hulu.
Sangat terlihat bahwa pemerintah pada posisi regulator, yaitu sekadar membuat regulasi antara pengusaha dan masyarakat. Dengan adanya perusahaan besar tadi, pemerintah sebenarnya mengambil untung dengan menarik pajak.
Inilah gambaran bahwa negeri yang kaya ternyata tidak mampu mengendalikan para kapitalis. Ini menguatkan dugaan bahwa Indonesia sedang menerapkan aturan kapitalisme, sebuah sistem hidup yang memihak kepada para kapitalis, bukan masyarakat.
Islam itu Melindungi
Islam sebagai sistem hidup yang sempurna memiliki pandangan khusus mengenai rakyat. Dalam Islam, pemerintah wajib mengurusi rakyat. Islam mengibaratkan seorang pemimpin sebagai penggembala yang semestinya memperhatikan gembalaannya. Selain itu, iman kepada yaumulhisab juga menjadi pendorong para pemimpin bertanggung jawab memenuhi amanahnya.
Berkenaan industri pangan, Islam tidak akan membiarkan swasta menguasai bidang-bidang strategis seperti pusat pakan ternak. Islam akan memberikan perhatian khusus, seperti standardisasi riset, modal, teknologi pengolahan, hingga promosi. Semua biaya itu akan dibantu negara sehingga komoditas pangan akan mampu bersaing di kancah internasional.
Namun, sebelum melakukan ekspor pangan, Islam terlebih dahulu memperhatikan kondisi rakyatnya. Islam mewajibkan pemimpin memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk pangan. Sudahkah rakyat dapat makan dengan layak, cukup, dan bergizi?
Proses hilirisasi juga erat kaitannya dengan modal besar. Negara mendapatkan modal tersebut dari kas baitulmal yang berasal dari pengelolaan SDA, jizyah, ganimah, fai, kharaj, dll. Umat muslim tidak perlu berpangku pada bantuan asing atau swasta. Dengan modal ini, negara bisa berdikari, membiayai komoditas pangan asal ternak agar dapat bersaing di dunia luar. Keuntungan yang diperoleh tetap akan dapat dinikmati masyarakat dan secara perlahan, kedaulatan pangan pun akan tercapai.
Inilah kehebatan sistem Islam dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Hanya saja, program seperti ini tidak akan dapat dilakukan pada sistem buatan manusia. Kebijakan ini hanya akan dapat terwujud dengan penerapan Islam secara sempurna. Wallahualam. [MNews/Gz]

konsep melindungi kalau berhadapan dengan pengusaha besar los bahkan memudahkan mereka, kok ya gimana gitu..