Muslimah News, NASIONAL — Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tentang Penguatan Upaya Kesehatan melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu. Nota Kesepahaman ditandatangani keduanya dalam Rapat Koordinasi Nasional TP PKK, Senin (11-9-2023) di Jakarta.
Nota kesepahaman berisi sepuluh poin kesepakatan. Mulai dari penguatan upaya kesehatan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program kesehatan, penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan posyandu, pembinaan karakter keluarga, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, penguatan ketahanan keluarga, kesehatan keluarga dan lingkungan, serta pertukaran data dan informasi. Semuanya bertujuan agar para ibu dapat menyehatkan masyarakat.
Berbahaya
Pemerhati kemaslahatan publik Dr. Rini Syafri menilai, kesepakatan tersebut sangat berbahaya. “Sekilas kebijakan ini sangat berfaedah bagi upaya preventif kesehatan generasi, khususnya bonus demografi. Lantaran dipandang selaras dengan fungsi Ibu,” terangnya kepada redaksi MNews, Selasa (26-9-2023).
Hanya saja, lanjutnya, apabila ditelisik, menjadikan para ibu berada di garda terdepan dalam penyehatan generasi di tengah dicerabutnya fungsi ibu oleh kebijakan negara justru penegas kelalaian negara. “Ini akan memperparah kerusakan kesehatan yang melanda negeri ini,” jelasnya.
Program ini, menurutnya, hanya dalih untuk pemindahan tanggung jawab negara ke pundak para ibu. “Sementara itu, ibu dibandingkan negara, tidak memiliki sama sekali kekuasaan politik terhadap dirinya apalagi masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan, imbuhnya, fungsi sahih ibu—yang dengan itu ia bisa melakukan upaya preventif bagi diri dan keluarganya—sudah dicerabut di tengah tekanan hebat oleh berbagai kebijakan pemerintah sebagai regulator bagi korporasi. “Bahkan, abai dan nyaris nihil kepedulian terhadap kepentingan kehidupan masyarakat termasuk para Ibu tentunya. Karenanya, alih-alih menyehatkan masyarakat, untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri hampir tidak mampu,” bebernya.
Terbukti Gagal
Upaya preventif ini, terang Rini, merupakan konsep politik kesehatan kapitalisme yang terbukti gagal karena sudah diterapkan hampir setengah abad, tetapi kerusakan kesehatan tetap menimpa puluhan juta insan.
Sebab, tambahnya, hanya sebatas preventif klinis dan promosi kesehatan yang berefek terbatas, sedangkan aspek nonklinis yang fundamental diabaikan.
“Padahal, keberadaannnya hanyalah pabrik bagi faktor pemicu kerusakan kesehatan, yakni determinan sosial kesehatan kapitalisme, yaitu sistem kehidupan kapitalisme,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan, tidak hanya di hulu oleh berbagai kebijakan negara di luar sektor kesehatan, termasuk ketika tercerabutnya fungsi ibu. “Namun, juga di hilir pada sektor kesehatan sendiri, yakni pelayanan kesehatan yang mahal tapi belum tentu berkhasiat akibat terindustriaisasi,” ujarnya.
Upaya preventif stunting, ia memisalkan, berupa konsep ABCDE ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan di tengah kehidupan masyarakat yang masih diselimuti berbagai faktor pemicu stunting karena buruknya berbagai pemenuhan kebutuhan fisik. “Khususnya asupan gizi yang memadai di samping buruknya pemenuhan kebutuhan nonfisik,” jelasnya.
Ia menerangkan, poin A, yaitu aktif minum tablet tambah darah pada saat hamil, tetapi tetap dengan food habit kapitalistik yang miskin mikro nutrien tidak akan banyak faedahnya. “Demikian juga poin E, yakni ekslusif pemberian ASI hanyalah tinggal slogan belaka ketika ibu dituntut bekerja di tengah buruknya pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisiknya,” ungkapnya.
Sementara itu, imbuhnya, sebagaimana ditunjukan oleh banyak riset, asupan gizi ibu yang cukup selama masa kehamilan dan pemberian ASI ekslusif secara berkualitas merupakan cara efektif pencegahan stunting.
Keliru Besar
Rini menekankan, ini ada kekeliruan besar. “Singapura dan Jepang dijadikan negara model upaya preventif lantaran belanja kesehatan per kapita rendah, tetapi rata-rata usia hidupnya tinggi. Faktanya, generasi di kedua negara ini, kendati kesehatan fisik mereka relatif lebih baik, tetapi kesehatan mental mereka begitu buruk,” ucapnya.
Menurut survei UNESCO pada 2020, lanjutnya, 40% orang Jepang tidak bahagia dengan kehidupan mereka. Singapura pun tidak kalah memprihatinkan, ungkapnya, sebuah temuan awal survei nasional menunjukan satu dari tiga remaja di Singapura pengidap gangguan mental.
“Jika pemerintah tulus bermaksud menyehatkan masyarakat, termasuk generasi bonus demografi agar terawat kesehatannya sepanjang hayat, maka ia harus hadir bagi terwujudnya fungsi ibu secara normal. Di saat yang bersamaan, pemenuhan hajat hidupnya dijamin negara secara berkelanjutan. Ini satu hal. Yang lain, konsep preventif yang diterapkan haruslah dilangsungkan pada lanskap sistem kehidupan yang bersifat penyejahtera, yakni penjamin pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik setiap insan, khususnya ibu dan generasi,” urainya.
Hadirnya Negara
Rini menegaskan, hal ini jelas mengharuskan negara hadir sebagai pelaksana syariat kafah dalam bingkai Khilafah. “Kebijakan-kebijakan negara, termasuk sistem dan dalam pelayanan kesehatan dirancang sepenuhnya untuk meraih sejumlah tujuan keberadaan masyarakat Islam hingga puncaknya. Di sisi lain, penerapan kebijakan-kebijakan itu dilakukan negara dengan menggunakan falsafah amal dalam Islam,” paparnya.
Hasilnya, lanjutnya, berbagai aspek pemicu kerusakan kesehatan hari ini akan berganti dengan kehidupan baru. “Setiap individu masyarakat memenuhi berbagai hajat hidupnya dengan terikat pada syariat Allah atas dorongan ketakwaan kepada Allah Taala,” terangnya.
Ia menjelaskan, ini demi meraih keridaan Allah Taala sebagai puncak kebahagiaan yang diupayakan secara sungguh-sungguh oleh setiap muslim. “Ini adalah upaya preventif sesungguhnya bagi terawatnya kesehatan insan sepanjang hayat,” tegasnya.
Hal ini, ungkapnya, akan menjadi puncak kebaikan yang dirasakan umat manusia. “Generasi, khususnya bonus demografi dengan kesehatannnya yang terawat sepanjang hayat, menjadikannya mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang disyariatkan padanya, termasuk melakukan kewajiban apa saja bagi keberadaan masyarakat,” paparnya. [MNews/Hen]

Betul sekali…justru negara yg bertanggung jawab penuh utk menjamin keselamatan rakyat.
setuju..
Sistem kapitalisme gagal mensejahterakan rakyat… kembali kepada Sistem Aturan Islam. Aamiin
menarik… ini yang melihat bahayanya mou ini ada yg jadi kader ga ya? kok ya jadi bener banget… semua menjadi peran ibu.. jadi hilang kewarasan para ibu di sistem merusak ini.