Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — PBB memperingatkan bahwa pada 2030, diperkirakan ada lebih dari 342 juta perempuan dan anak perempuan, atau sekitar 8% populasi perempuan di dunia, hidup dalam kemiskinan ekstrem. (Antara News, 8-9-2023).
Kemiskinan ekstrem itu hanyalah sebagian kecil permasalahan perempuan secara global. Menurut payung informasi yang lebih luas, berdasarkan kutipan dari VOA Indonesia (7-9-2023), pada Juli 2023 lalu PBB telah memperingatkan bahwa secara keseluruhan, program global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berada dalam bahaya. PBB pun menyerukan dibuatnya rencana penyelamatan sebelum digelarnya KTT pada 18—19 September 2023.
Hal ini terkait laporan terbaru UN Women yang meninjau kemajuan capaian 17 poin SDGs. Adopsi SDGs oleh negara-negara di dunia pada 2015 awalnya adalah dalam rangka menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang pada 2030. Namun ternyata, hasilnya suram.
Wakil Direktur Eksekutif UN Women Sarah Hendriks bahkan mengatakan dunia ini gagal memajukan dan mencapai kesetaraan gender. Pasalnya, menurut laporan UN Women tersebut, banyak hasil dari upaya mewujudkan seluruh SDGs berdampak lebih buruk bagi perempuan dibanding umat manusia secara keseluruhan.
Realitasnya, separuh jalan menuju 2030, dunia dianggap mengecewakan perempuan dan anak-anak perempuan. Contohnya perihal kemiskinan ekstrem yang tentunya sangat jauh dari cita-cita PBB dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
Potret Buram Perempuan Dunia
Selama akhir dekade ini, SDGs berfokus pada realisasi kesetaraan gender untuk menghapus diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, kawin paksa, dan mutilasi alat kelamin. Juga untuk membuat beban pekerjaan rumah tangga lebih adil, menjamin akses ke layanan kesehatan reproduksi, serta memastikan keterlibatan perempuan dalam kehidupan berpolitik dan ekonomi.
Mirisnya, semua itu diiringi oleh potret buram nasib perempuan yang tidak kunjung tuntas. Berdasarkan data UN Women, setiap tahunnya 245 juta perempuan berusia di atas 15 tahun menjadi korban kekerasan fisik oleh pasangan mereka sendiri dan 20% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga 2,8 jam lebih banyak dibandingkan laki-laki, tanpa dibayar. Perempuan juga hanya mewakili 26,7% dari seluruh pembuat kebijakan di seluruh dunia.
Hendriks sendiri mengeklaim bahwa solusi permasalahan perempuan dunia membutuhkan pembiayaan sekitar $360 miliar per tahun di 50 negara berkembang, yang mewakili 70% populasi dunia. Dana tersebut disebut mampu mengangkat seluruh agenda SDGs. Di samping itu, katanya, kesetaraan gender harus menjadi tujuan khusus SDGs sehingga arahnya akan berubah dalam rangka memperkuat pertanggungjawaban bersama untuk menempatkan perempuan dan anak-anak perempuan sebagai prioritas utama.
Namun, benarkah permasalahan global perempuan—khususnya kemiskinan ekstrem mereka—di seluruh dunia hanya soal dana? Yakinkah bahwa solusinya adalah dengan memperkuat kesetaraan gender? Jika memang begitu, pantaslah mereka menganggap bahwa SDGs dalam bahaya.
Lebih dari itu, jika memang SDGs sejauh ini dinilai belum berhasil, bukankah langkah yang lebih tepat adalah menggantinya dengan solusi yang lebih mengakar dan mampu menuntaskan problematik perempuan? Separuh jalan SDGs (sejak 2015) rasanya sudah cukup menjadi pelajaran untuk tidak dilanjutkan.
Kita Hendak “Merem”?
Kapitalisme yang selalu menebar benih masalah, pastilah akan menuai masalah juga pada masa selanjutnya. Akarnya, yakni sekularisme, adalah bukti bahwa kapitalisme sudah gagal sejak awal dalam menyelesaikan permasalahan global kaum perempuan.
Keberadaan SDGs hanyalah upaya tambal sulam untuk menutupi borok kapitalisme yang senantiasa menghasilkan kezaliman dan kerusakan pada manusia, tidak terkecuali perempuan. Dengan berlindung di balik nama besar SDGs, ide sesat kesetaraan gender justru hanya akan makin kuat menenggelamkan kaum perempuan dalam kehancuran.
Jelas sekali, keserakahan kapitalisme tidak layak lagi membuat kita “merem” sehingga ideologi fasad itu akan terus mencari mangsa untuk ditumbalkan, demi kejayaan semu yang mereka dambakan. Prediksi kemiskinan ekstrem kaum perempuan 2030 hanyalah secuil bukti keserakahan itu. Nyatanya, angka kemiskinan perempuan saat ini sejatinya sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
Khilafah Menjamin Kehidupan Kaum Perempuan
Semua kondisi ini, bahkan yang lebih luas lagi, tidak semestinya kita biarkan terus terjadi. Bagaimanapun, dunia butuh perubahan hakiki sebagaimana Allah Taala perintahkan kepada manusia untuk mengelola sesuai perintah dan larangan-Nya.
Allah berfirman, “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’” (QS Al-Baqarah [2]: 29—30).
Ayat di atas adalah legalitas bahwa pengaturan dunia dan seluruh isinya hanya layak dengan aturan Islam. Penanggulangan kemiskinan global bagi perempuan jelas tidak bisa kita lepaskan dari pengaturan Islam karena perempuan juga bagian dari makhluk Allah Taala.
Kebijakan praktis penanggulangan kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup bagi perempuan yang dilakukan sistem Islam (Khilafah), di antaranya adalah dengan menegakkan jalur nafkah bagi mereka. Ketika seseorang masih kecil, nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya. Ketika sudah menikah, nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Ketika dirinya janda, nafkahnya wajib ditanggung oleh anak laki-laki atau saudara laki-lakinya. Jika semua orang di jalur nafkah ini miskin sehingga tidak mampu menafkahi atau bahkan orang tersebut memang tidak ada, nafkah perempuan tersebut akan menjadi tanggungan baitulmal.
Konsep distribusi harta dalam bentuk nafkah ini adalah sesuatu yang penting dalam mengatasi kemiskinan karena Islam menetapkan kebutuhan primer setiap individu, yakni terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, konsep penanggulangan kemiskinan dalam persepsi SDGs adalah semata-mata mencari investor untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa memikirkan konsep distribusi yang sahih. Bahkan, sudah rahasia umum bahwa kapitalisme hanya mampu mengatasi masalah dengan masalah yang baru. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
