Penulis: M.R. Kurnia
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, perkara kedua, jemaah yang diperintahkan didirikan dalam ayat itu adalah partai politik. Di dalam ayat itu (Ali Imran: 104) dijelaskan bahwa jemaah yang harus dibentuk itu memiliki dua tugas, yaitu menyerukan al-khair dan amar makruf nahi mungkar. Imam Ibnu Katsir memaknai menyeru kepada al-khair sebagai mengikuti Al-Qur’an dan Sunah (Iihat: Imam lbnu Katsir, Tafsirul Qur’anil Azhim, juz 1, hal. 478). Sementara itu, Imam Jalaluddin mengartikan al-khair dalam ayat tersebut dengm al-Islam (Lihat:Tafsir Jalalain, juz 1, hal. 57).
Dengan demikian, menyeru kepada al-khair artinya menyeru atau mendakwahkan Islam secara keseluruhan. Sementara itu, memerintahkan perkara makruf berarti memerintahkan segala perkara yang sesuai dengan Islam dan mencegah yang mungkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, Allah Swt. dalam ayat tersebut mewajibkan kaum muslim untuk memiliki kelompok yang mengajak orang untuk menerapkan Islam secara keseluruhan dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Dengan kata lain, ayat itu memerintahkan adanya kelompok yang mengemban dakwah Islam dan melanjutkan kehidupan Islam, yakni memerangi hukum kufur beserta kekuasaannya dan mewujudkan hukum Islam beserta kekuasaannya.
Satu hal yang penting dipahami adalah teks perintah dalam surah Ali Imran ayat 104 tadi, siapa pun yang mengetahui bahasa Arab sekalipun hanya sedikit saja akan memahami hal ini, bukanlah perintah untuk melakukan dua aktivitas tersebut, melainkan perintah untuk mendirikan kelompok yang melakukan dua kewajiban itu.
Perintah amar makruf nahi mungkar dalam ayat itu bersifat umum. Hal ini disebabkan dengan adanya alif dan lam dalam kata makruf dan mungkar (Lihat: Al Baidhawi, Minhajul Wushul fi ‘Ilmil Ushul, juz 2, hal. 61 – 63). Baik pada rakyat biasa ataupun pada penguasa. Padahal, seringkali kejahatan di tengah masyarakat lahir dari kejahatan dan kezaliman penguasanya. Oleh karenanya, tidak mengherankan banyak hadis yang menyinggung persoalan penguasa, di antaranya,
“Sesungguhnya pemimpin yang paling jahat adalah pemimpin yang Ialai, maka jangan sampai kamu termasuk golongan mereka.” (HR Bukhari dan Muslim).
Begitu pula, kemungkaran yang dilakukan penguasa sungguh tidak sebanding dengan kemungkaran seseorang secara individual. Malapetaka yang diakibatkan kemungkaran penguasa sungguh amat dahsyat dalam kehidupan Islam. Lebih dari itu, amar makruf nahi mungkar kepada penguasa merupakan aktivitas amar makruf dan nahi mungkar terpenting dan terbesar pahalanya. Berkaitan dengan persoalan ini, Rasulullah saw. bersabda,
“Berjuang yang paling utama adalah mengatakan keadilan pada penguasa yang menyeleweng (dari Islam).” (HR Abu Daud dan At-Turmudzi).
Dari Abu Abdillah Thariq bin Syihab Al Bajaly Al Ahmasy ra. bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi saw., padahal ia sudah meletakkan kakinya di atas pelana, “Manakah perjuangan yang paling utama?” Beliau menjawab, “Mengatakan kebenaran pada penguasa yang menyeleweng (dari Islam).” (HR An-Nasa’i).
Dengan demikian, perintah dominan dalam ayat tadi adalah pembentukan jemaah yang aktivitasnya adalah mendakwahkan Islam dan mengoreksi penguasa melalui jalan amar makruf dan nahi mungkar. Jemaah dengan karakteristik demikian tidak mungkin selain partai politik. Sebab kelompok yang terus menerus melakukan amar makruf nahi mungkar pada penguasa adalah hanya partai politik.
Bila kelompok yang dimaksud adalah bukan bersifat politik, maka kelompok tersebut berarti tidak melakukan amar makruf nahi mungkar pada penguasa, padahal hal tersebut diperintahkan bahkan merupakan amar makruf nahi mungkar terpenting. Atau boleh jadi melakukannya, tetapi bukan sebagai jemaah (yang memiliki ikatan dan kepemimpinan) melainkan secara individual atau kerumunan temporer. Padahal, kewajiban tersebut merupakan kewajiban akan adanya jemaah yang melakukan aktivitas tersebut, bukan menegaskan kewajiban aktivitasnya itu sendiri. Jelaslah, perintah itu merupakan kewajiban untuk mendirikan partai politik (Lihat: Taqyuddin an-Nabhaniy, Muqaddimah al-Dustur; hal. 98, materi 19).
Selain itu, kewajiban untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui tegaknya al-jamaah (Khilafah Islamiah) tidak mungkin terbentuk tanpa adanya partai demikian. Berdasarkan kaidah usul fikih yang disepakati para ulama, “ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib (suatu kewajiban yang tidak sempurna terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib adanya)”, maka partai politik Islam itu wajib keberadaannya. Tentu saja, partai yang dimaksud sesuai dengan isi ayat itu, yaitu partai politik Islam yang dasarnya Islam, ide-idenya Islam (termasuk tidak menyerukan demokrasi, HAM, sinkretisme, dan menentang semua ide yang bertentangan dengan Islam), metodenya Islam (termasuk tidak turut serta dalam pemerintahan dan parlemen kufur), tujuannya menegakkan hukum Islam, ideologinya Islam, anggotanya muslim, dan dalam setiap pemikiran dan geraknya terikat pada Al-Qur’an dan Sunah.
Adapun penamaan kelompok dimaksud dengan partai (dalam bahasa Arabnya hizb) merupakan perkara alami. Allah Swt. sendiri menggunakan nama seperti itu di dalam Al-Qur’an. Dia Swt. menamai orang-orang yang menjadikan-Nya sebagai wali dengan nama hizb (partai). Firman-Nya,
“Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi walinya, maka sesunggnhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang.” (QS Al-Maidah: 56).
“Allah meridai mereka dan mereka pun merasa rida terhadap-Nya. Mereka itulah partai Allah (hizbullah). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang beruntung.” (QS Al-Mujadilah: 22).
Selain partai Allah, ada pula partai setan. Allah Swt. menegaskan,
“Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah partai setan (hizbusy syaithan). Ketahuilah bahwa sesungguhnya partai setan itulah golongan yang merugi.” (QS Al-Mujadilah: 19).
Partai setan inilah yang digambarkan Allah sebagai, “Tiap-tiap partai bangga dengan apa yang ada pada mereka” dalam surah Ar-Rum: 32. Berdasarkan hal di atas, menjadi terang bahwa jemaah dakwah yang diwajibkan didirikan tersebut haruslah berbentuk partai politik Islam. [MNews/Rgl]
Sumber: M.R. Kurnia, Menjadi Pembela Islam
