Situs Pemerintah Tersusupi Konten Judol, Keamanan Kian Jebol?

Situs Pemerintah Tersusupi Konten Judol, Keamanan Kian Jebol?

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Konten judol ‘judi online‘ di situs pemerintah, makin subur saja. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan sebanyak 9.052 situs pemerintah telah disusupi konten judol. Angka tersebut terjadi dalam kurun waktu 1 Januari hingga 8 September 2023. (Republika, 10-9-2023)

Sebelumnya, Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkapkan ada hampir empat juta halaman web judi di situs-situs pemerintah dan sekitar 1,2 juta halaman web judi di situs-situs akademik. Alhasil, pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat yang mengunjungi situs pemerintah malah langsung disuguhi informasi judol tersebut. (23-8-2023).

Adapun faktor yang cukup besar dan tersorot, di antara sebab situs pemerintah dan situs satuan pendidikan kian marak tersusupi konten judol adalah karena kemampuan teknologi informasi dan SDM yang tidak mumpuni. Kominfo sendiri mengakui masih banyak instansi pemerintah (khususnya di daerah) yang kemampuannya masih minim, baik dari sisi teknologi maupun SDM-nya.

Sungguh disayangkan, situs pemerintah bisa kebobolan konten judol. Bukankah seharusnya pemerintah memiliki sistem keamanan terbaik yang tidak bisa dijebol oleh pihak mana pun? Ini karena persoalannya tidak berhenti pada adanya konten judol dalam situs pemerintah, melainkan fakta bahwa ternyata situs pemerintah mudah untuk diretas, padahal situs negara menyimpan banyak data rahasia yang bisa saja menyangkut keamanan negara. Mengapa pemerintah seolah tidak memiliki daya untuk melindungi datanya?

Lemahnya Political Will

Hal ini sejatinya mengonfirmasi buruknya kualitas pengawasan negara, termasuk kinerja petugas yang bertanggung jawab atasnya. Kondisi ini pun sekaligus menunjukkan lemahnya political will pemerintah.

Kita tentu masih ingat, beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan kebocoran data pribadi dari situs pemerintah. Bukankah ini membuktikan lemahnya penjagaan negara terhadap rakyatnya?

Setidaknya ada dua sebab pemerintah tampak lemah dalam menjaga situsnya, termasuk sampai bisa tersusupi konten judol.

Pertama, sistem demokrasi melahirkan penguasa yang tidak kapabel dalam mengurusi umat. Kontestasi dalam politik demokrasi bukan beradu siapa yang paling cakap dalam memimpin, melainkan yang paling banyak cuan dan yang paling banyak “sponsor”. Alhasil, para kandidat yang tulus ingin mengabdi pada umat akan tergilas dan tidak naik ke permukaan jauh dari sponsor.

Sebaliknya, kandidat yang memiliki visi yang sama dengan sponsor alias cukong politik, kemungkinan besar akan menang karena kesatuan visi misi itu menjadi kekuatan utamanya. Tentu visi misi mereka tidak pernah menyentuh persoalan umat sebab kepentingan mereka adalah agar bisnis tetap aman dan kekuasaan tetap langgeng.

Inilah alasan sistem politik demokrasi tidak akan pernah melahirkan penguasa yang serius mengurusi umat. Efek dominonya, mustahil persoalan umat dapat terselesaikan dengan tuntas sebab fokus kerja mereka adalah memenuhi keinginan korporasi dan oligarki, bukan rakyat.

Di sisi lain, persoalan konten judol yang terus muncul, khususnya di situs pemerintah, adalah akibat minimnya teknologi dan SDM yang tidak mumpuni. Sebenarnya, Indonesia tidak kekurangan ahli IT untuk bisa mengurusi para peretas, tetapi lemahnya political will dari pemerintah menjadikan persoalan ini berlarut-larut. Akhirnya, bukan tidak mungkin kedaulatan negara pun terancam akibat mudahnya peretas masuk ke situs-situs pemerintah.

Kedua, kehidupan sekuler. Cara pandang ini yang paling bertanggung jawab terhadap maraknya konten judol. Kehidupan sekuler ditandai dengan hilangnya agama sebagai pedoman hidup sehingga tingkah laku setiap individu di dalamnya disetir oleh akal manusia semata yang penuh kelemahan.

Para pebisnis tidak peduli entah bisnisnya menjerumuskan seseorang pada kemaksiatan atau tidak. Buktinya, judi yang telah jelas haramnya, malah makin diminati tersebab keuntungannya yang “dianggap” melimpah.

Ironisnya, Indonesia sebagai negeri muslim kini menduduki peringkat pertama dengan jumlah slot judol terbanyak di dunia. Bukankah ini menunjukkan individu-individu muslim di negeri ini tidak menjadikan agama sebagai pedoman untuk hidup? Tolok ukur perbuatannya bukan lagi halal haram, melainkan manfaat dunia.

Sekularisme pula yang menyebabkan para petugas tidak serius memberantas judol. Andai saja mereka paham agama, memberantas judol dan menjaga situs pemerintah dari peretas, bukan sekadar tugas teknis, melainkan amanah besar yang menuai pahala melimpah. Mereka juga akan menjaga umat dari kemaksiatan dan melindungi keamanan negara.

Keamanan Situs Negara menurut Sistem Islam

Islam memandang keamanan negara sebagai satu hal yang sangat penting, termasuk situs-situsnya. Alhasil, para pejabatnya akan bersungguh-sungguh menjaganya. Terlebih konten judol yang itu mengajak pada kemaksiatan, petugas akan bersungguh-sungguh memberantas hingga akarnya. Setidaknya ada tiga sebab Islam dikatakan mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Pertama, Islam mewajibkan negara untuk memiliki teknologi terbaik. Negara tidak segan-segan menggelontorkan dana untuk keperluan pendidikan dan riset di bidang teknologi informasi. Semua semata untuk menjaga kedaulatan negara. Pengelolaan kas negara dalam Islam akan sangat mampu merealisasikannya. Berbeda dengan sistem pemerintahan dalam demokrasi yang kas negaranya defisit, sangat minim bujet untuk pendidikan dan riset.

Kedua, sistem politik Islam menjadikan para penguasa adalah mereka yang benar-benar amanah. Sedari awal kontestasinya, spiritnya adalah ruhiah. Seorang kandidat maju untuk pemilihan semata untuk meraih pahala tertinggi dengan mengurusi urusan umat, bukan ketamakan akan kekuasaan dan harta.

Sistem politik Islam pun akan melahirkan pemimpin yang kapabel sebab mereka paham ganjaran bagi penguasa yang lalai terhadap urusan umat adalah dosa besar dan tempatnya di neraka. “Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR Ahmad).

Dari sini, lahir keseriusan pemimpin untuk mengurusi urusan umat, termasuk memastikan setiap instansi dari pusat hingga daerah memiliki SDM yang mumpuni dalam teknologi informasi. Banyaknya kasus situs pemerintah daerah tersusupi konten judol karena SDM dan teknologi yang minim, tidak akan terjadi dalam pengurusan sistem pemerintahan Islam. Sebaliknya, keamanan situs pemerintah akan memiliki perlindungan terbaik yang tidak akan mampu diretas siapa pun.

Ketiga, kehidupan masyarakat Islam menjadikan setiap individu hidup dengan pedoman agama. Pebisnis, masyarakat, maupun para petugas, akan menjadikan halal haram sebagai tolok ukur perbuatannya. Inilah yang akan melenyapkan praktik judi apa pun bentuknya.

Khatimah

Tersusupinya banyak situs pemerintah dengan konten judol sejatinya menunjukkan kelemahan negara dalam melindungi rakyatnya. Ini bukan hanya berbicara konten judol, melainkan juga kedaulatan negara. Kelemahan ini muncul akibat dari sistem politik demokrasi dan sistem kehidupan sekuler. Dengan demikian, untuk melindungi situs pemerintah dari peretas, urgen untuk menghadirkan sistem politik Islam dalam kehidupan umat. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *