Media dan Urgensi Jejaring Kebenaran

Media dan Urgensi Jejaring Kebenaran

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Mengutip laman resmi Wapres RI (8-9-2023), Wapres K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa media berperan strategis dalam menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024. Ia menggarisbawahi bahwa integritas media sebagai salah satu faktor penentu dalam mengatasi tantangan, seperti disintegrasi bangsa dan penyebaran hoaks.

Ia menekankan agar media jangan menjadi corong para provokator yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. Ia berpesan kepada insan media, penyelenggara dan peserta Pemilu, penjaga keamanan, juga masyarakat luas untuk terus menjaga keutuhan bangsa. Ia mengingatkan agar jangan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara hanya karena keinginan untuk memenangkan kontestasi Pemilu.

Tendensius?

Mencermati pernyataan Wapres tersebut, ada baiknya kita sebagai bagian dari masyarakat negeri ini sejenak menengok ke belakang. Sejatinya, siapa yang saat pemilu pernah mengumbar provokasi demi menjatuhkan pihak lawan? Tidakkah kita ingat bahwa kubu yang saat ini memegang tampuk petahana pada Pilpres 2019 yang justru menggunakan media untuk “menghajar” pihak-pihak yang tidak sejalan dengan mereka?

Bukankah kita juga pernah berada pada satu masa bahwa salah satu platform media sosial diposisikan bagai medan laga untuk perang ide dan argumentasi, sampai-sampai para buzzer petahana menghalalkan segala cara dengan menggunakan akun-akun robot?

Lantas, apakah karena kubu “cebong” dan “kampret” yang saat itu sempat begitu kontra, tetapi akhirnya kini malah “berjodoh” menjadi satu kubu, sehingga pernyataan Wapres tersebut seolah menandakan kubu penguasa sedang mencari mangsa baru yang berbeda pemikiran? Jika demikian adanya, layaklah kiranya kita katakan bahwa pernyataan tersebut tendensius.

Dengan kata lain, ini adalah indikasi akan adanya pihak baru yang memang sedang disasar atau diancam dengan sindiran verbal agar pihak tersebut tidak berani memberikan wacana apa pun kepada masyarakat—yang itu berbeda dengan arah pandang petahana dan sistem demokrasi yang dibelanya. Jika sudah begini, lantas siapa yang sejatinya provokatif?

Pilar Demokrasi dan Jejaring Konglomerasi Media

Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa media adalah salah satu pilar demokrasi. Selain sebagai instrumen untuk menyebarkan kebebasan berekspresi dan ide sekuler-liberal, dalam sistem demokrasi, nyatanya media juga menjadi alat politik. Tidak heran sebab sejumlah ketua parpol dan menteri adalah para bos media besar di Indonesia.

Dengan media itu, mereka selaku para kapitalis pun beranggapan bisa membeli suara dan aspirasi rakyat, memainkan opini publik, serta berupaya mengamputasi ide-ide yang mereka anggap oposisi. Dalam kaitannya dengan ranah politik praktis, ketika para pemodal berafiliasi dengan kelompok politik, akan membuka peluang untuk mentransformasikan gagasan politik tertentu dalam meraih dukungan publik. Juga sebuah konsekuensi logis, karena mereka tidak akan segan memanipulasi kebenaran agar sesuai kehendak dan kepentingan mereka selaku pemilik modal.

Hal ini jelas makin mudah bagi mereka karena mereka sendiri adalah pengendali jejaring konglomerasi media. Mereka bahkan bisa disebut telah mengambil alih dan terus mendominasi arus lanskap media di Indonesia, kendati kualitas jurnalistik dan profesionalisme para jurnalis harus menjadi taruhannya.

Akibatnya, media kian jauh dari independensi, hakikat, dan integritasnya sebagai penyampai berita, informasi, dan kebenaran. Sebaliknya, media justru rawan menjadi instrumen penyesatan, bahkan sangat mungkin memiliki tendensi untuk menyembunyikan kebenaran.

Media, Jejaring Kebenaran

Sejatinya, media adalah instrumen strategis untuk mencerdaskan umat. Namun, akibat kapitalisme, peran media telah disesatkan sebagai corong penyebarluasan kepentingan pihak tertentu. Keberadaannya bahkan jelas-jelas digunakan untuk mengukuhkan demokrasi, terlebih di tengah panasnya tahun politik ini.

Oleh sebab itu, hendaknya kita menilik pengelolaan media yang dilakukan oleh sistem Islam, Khilafah. Berawal dari firman Allah Taala dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 47, “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”

Allah juga mengingatkan kita dalam QS Al-Hujurat [49] ayat 6, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Kedua ayat ini jelas menggambarkan bahwa pemutus aturan yang tidak bersumber dari Allah adalah orang fasik; dan orang fasik adalah orang yang harus diwaspadai ketika dirinya membawa berita. Di titik ini, kita bisa menstandarkan bahwa jejaring kebenaran adalah urgensi peran media itu sendiri.

Bagi Khilafah, penerangan adalah aktivitas penting bagi dakwah. Keberadaannya juga berhubungan langsung dengan aktivitas politik khalifah, selaku kepala negara Islam. Khilafah memosisikan media semata-mata sebagai sarana penerangan dan penyiaran konten-konten Islam sehingga layak untuk mencerdaskan umat.

Meski Khilafah membolehkan individu/swasta memiliki perusahaan media, Khilafah akan mengeluarkan UU yang menjelaskan garis-garis umum politik negara dalam mengatur informasi sesuai ketentuan syariat. Hal ini adalah wujud kewajiban Khilafah dalam melayani kemaslahatan Islam dan kaum muslim.

Dengan begitu, media tidak akan seenaknya memuat beragam kepentingan tertentu, alih-alih membiarkan konten yang serba bebas. Individu pemilik lembaga media informasi harus bertanggung jawab atas semua konten media yang disebarkannya, termasuk atas adanya suatu bentuk penyimpangan terhadap syariat ketika media miliknya memuat konten-konten yang diharamkan Islam.

Khatimah

Sungguh, media dalam Khilafah berperan membangun masyarakat islami yang kuat sehingga selalu berpegang teguh dan terikat dengan tali agama Allah Taala, juga untuk menyebarluaskan dakwah dan pemikiran Islam. Tidak ada tempat bagi pemikiran-pemikiran rusak dan merusak, maupun berbagai informasi yang sesat dan menyesatkan. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Media dan Urgensi Jejaring Kebenaran”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *