Membidik Cuan dari Industri Halal

Membidik Cuan dari Industri Halal

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Industri halal tengah menjadi incaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar meraup keuntungan dari perkembangan industri halal global.

Berdasarkan laporan Indonesia Halap Markets Report 2021/2022, potensi industri halal bisa memberi tambahan bagi PDB Indonesia sebanyak US$5,1 miliar per tahun. Potensi tersebut diperoleh melalui pertumbuhan ekspor produk halal, aliran masuk investasi asing langsung (FDI), serta substitusi impor. (Katadata, 29-8-2023).

Besarnya potensi industri halal juga didukung oleh demografi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Menariknya, peluang besar itu tidak berasal dari konsumsi muslim saja, tetapi juga nonmuslim karena makin banyak konsumen yang mencari produk berkualitas tinggi, aman, dan halal.

Besarnya peluang itu terwujud seiring cukup besarnya pasar produk halal di level global. Riset memprediksi bahwa belanja produk halal global mencapai US$3 triliun pada 2025 dan meningkat US$4,9 triliun akhir dekade ini.

Adapun Indonesia, saat ini memiliki peringkat yang cukup baik secara global. Indonesia meraih peringkat kedua untuk kategori makanan dan minuman halal, peringkat ketiga di bidang fesyen, serta peringkat keenam dalam bidang keuangan syariah. Pemerintah menetapkan industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Demi Cuan

Industri halal meliputi makanan dan minuman, wisata, farmasi dan kosmetik, fesyen, dan industri keuangan. Pemerintah telah membangun tiga kawasan industri halal, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau, serta Halal Industrial Park di Sidoarjo.

Maraknya industri halal secara global merupakan hal yang patut disyukuri. Fenomena ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki girah yang tinggi untuk menggunakan produk halal. Sah-sah saja bagi pemerintah untuk berharap bisa meraih cuan besar dari industri ini. Namun, target tersebut tentu tidak boleh menghalalkan segala cara.

Seperti yang selama ini terjadi. Demi meraih target menjadi yang nomor satu dalam industri halal, persyaratan untuk meraih sertifikat halal dipermudah. Misalnya melalui mekanisme self declare. Akibat mudahnya memperoleh sertifikat halal, ada produk-produk yang lolos mendapatkan sertifikat halal, padahal ternyata tidak halal. Kasus “wine halal” baru-baru ini menjadi contoh nyata.

Dalam sistem kapitalisme yang hari ini diterapkan di Indonesia, tujuan industri adalah keuntungan materi. Didukung dengan asas sekularisme, akhirnya segala cara ditempuh oleh pemerintah dan pengusaha untuk meraih tujuan tersebut. Oleh karenanya, kehalalan yang sebenarnya merupakan sebuah nilai yang agung karena berdasarkan wahyu, menjadi terkapitalisasi.

Adanya produk halal bukan karena kesadaran industri dan pemerintah untuk taat syariat sebagai konsekuensi iman, tetapi semata demi memenuhi selera pasar yang religius. Akhirnya, yang terjadi adalah produk itu dihalal-halalkan, bukan benar-benar halal, demi mengejar target sertifikat halal secara massal.

Inilah realitas industri halal di Indonesia yang masih terpaku pada menggencarkan sertifikasi demi mengejar target pasar. Namun, basis ekonomi kita sebenarnya tidak mendukung hal tersebut. Ekonomi kita adalah ekonomi sekuler kapitalisme. Akibatnya, industri halal hanya menjadi salah satu lini di dalam industri. Adapun industri secara keseluruhan tetaplah sekuler.

Kita lihat dunia perbankan Indonesia. Mayoritas ribawi, sedangkan perbankan syariah hanya satu lini dari keseluruhan dunia perbankan. Mirisnya, praktik di dalam perbankan syariah justru “mensyariahkan” transaksi-transaksi yang itu jelas haram. Muncullah saham syariah, leasing syariah, dll. Bursa saham dan leasing itu jelas haram, tidak seharusnya disyariahkan, melainkan harusnya ditinggalkan. Sungguh, ternyata begitu banyak PR untuk mewujudkan industri halal yang benar-benar halal, bukan sekadar tempelan.

Namun, yang paling utama untuk mewujudkan industri halal adalah basis sistem ekonomi yang ada. Jika sistem ekonominya kapitalisme, industri halal hanya akan menjadi opsi (pilihan), bukan kewajiban. Akhirnya, pelaksanaannya hanya menjadi sebuah lini di dalam industri, bukan industri itu secara keseluruhan.

Wajar saja industri halal akan tetap kecil dalam kapitalisme karena lingkupnya hanya makanan dan minuman, fesyen, wisata, dan perbankan. Seharusnya, industri halal juga meliputi farmasi, properti, dan bahkan energi, intinya semua. Jika semua lini industri dibangun dengan konsep halal, hasilnya pasti besar dan berkah.

Butuh Khilafah

Untuk mewujudkan industri halal yang kafah, kita butuh Khilafah. Hanya dalam Khilafah basis ekonominya adalah keimanan (akidah Islam) sehingga kompatibel dengan industri halal yang lahir dari girah ketaatan. Bahkan, hakikatnya, semua industri di dalam Khilafah adalah industri halal, baik pangan, fesyen, wisata, manufaktur, energi, dll.

Secara mendasar, hukum industri (ash-shinâ’ah) dan pabrik (al-mashna’) itu mengambil hukum apa yang diproduksi (al-mashna’ ya‘khudzu hukma al-mâdah al-latî yuntijuhâ). Oleh karenanya, industri khamar itu haram karena produknya haram, sebagaimana sabda Rasulullah saw..

“Rasulullah saw. melaknat sepuluh pihak dalam hal khamar, (yakni) pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya, dan yang minta dibelikan.” (HR At-Tirmidzi).

Berdasarkan hadis ini, semua produk haram tidak boleh ada industrinya dalam Khilafah, entah itu khamar, babi, riba, dsb. Terkait komunitas nonmuslim yang mengonsumsi makanan yang diharamkan dalam Islam, ada pengaturan khusus oleh Khilafah sehingga makanan seperti babi hanya boleh beredar terbatas di kalangan mereka. Adapun riba, tidak boleh ada sama sekali.

Kehalalan industri juga dilihat dari aspek kepemilikannya. Industri yang mengolah barang milik umum seperti pertambangan, baik migas maupun nonmigas, tidak halal dikuasai individu (swasta). Individu hanya boleh memproduksi barang-barang yang terkategori milik individu. Itu pun dengan bentuk perusahaan yang halal, bukan bentuk perusahaan ala kapitalisme.

Masyaallah, demikian kompleks upaya untuk mewujudkan industri halal yang kafah. Namun, ada satu langkah untuk mengawalinya, yaitu dengan menegakkan Khilafah. Setelah Khilafah tegak, syariat kafah akan terterapkan, termasuk sistem ekonominya. Selanjutnya, industri halal pun akan terwujud seiring penerapan syariat tersebut. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *