Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Selama semester I/2023, tingkat keterisian atau okupansi hunian vertikal (apartemen) sewa di Jakarta mencapai 61,16%. Dari ribuan orang yang menjadi penyewa, sebagian besar adalah golongan ekspatriat dan korporat.
Sebaran lokasi apartemen sewa terbesar di Jakarta berada area submarket CBD (Central Business District), yaitu sebesar 64%. Tingkat okupansi apartemen, baik tipe servis maupun dan nonservis, relatif sama. Saat ini, terdapat 7.545 unit tipe apartemen servis di pasar apartemen Jakarta dengan tingkat okupansi mencapai 61,45%. Sementara itu, untuk apartemen nonservis, terdapat 2.139 unit eksisting dengan tingkat okupansi mencapai 60,12%. (Kompas, 28-8-2023).
Sebelumnya, Direktur Collins Boulevard Ronald Cassidy mengakui bahwa 2023 adalah tahun kebangkitan industri properti, termasuk apartemen, setelah selama tiga tahun Indonesia mengalami tantangan luar biasa akibat pandemi Covid-19. Ronald bahkan meyakini 2023 adalah tahun keemasan properti. (Investor, 21-7-2023).
Okupansi Apartemen
Sebagai informasi, ekspatriat adalah orang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya karena suatu tugas negara atau profesional. Dalam kaitannya dengan pasar sewa apartemen, kalangan ekspatriat dan korporat masih menjadi motor penggerak yang mendongkrak okupansi hunian vertikal tersebut di Jakarta. Posisinya bahkan sebagai tenant (penyewa) utama dan long term tenant (penyewa jangka panjang).
Geliat okupansi apartemen ini tentu berdampak pada kenaikan dari sisi rerata harga sewa dan jumlah pasokan untuk sektor apartemen sewa di Jakarta. Kenaikan harga sewa tersebut terindikasi dari naiknya rerata harga sebesar 5% secara tahunan. Tarif sewa apartemen di wilayah CBD berada di kisaran Rp444.943 per m2 per bulan. Nominal tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,6% pada kuartal I-2023 dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk Jakarta Selatan yang termasuk wilayah non-prime, harga sewa apartemen naik tipis 0,3% menjadi Rp369.911 per m2 per bulan.
Harga sewa ini mengalami peningkatan karena naiknya biaya operasional dan sentimen pasar pada 2023. Meski demikian, persiapan tahun politik dan proses pemulihan pertumbuhan ekonomi dari dampak pandemi masih memberikan tantangan terhadap bangkitnya performa sektor apartemen sewa.
Dari sisi pasokan, sepanjang paruh pertama 2023, Jakarta memiliki sebanyak 9.684 unit apartemen sewa. Angka tersebut mengalami penambahan pasokan suplai satu proyek apartemen baru dengan total 347 unit. Dalam lima tahun ke depan (hingga 2028) diperkirakan akan terdapat tambahan pasokan sekitar 1.706 unit baru di pasar apartemen sewa di Jakarta, dengan 44% dari totalnya direncanakan masuk pada akhir tahun ini.
Kepemilikan Rumah Terendah 2022
Di balik meningkatnya geliat bisnis hunian vertikal, nyatanya ada realitas miris yang sama-sama terjadi di Jakarta. Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan rumah sendiri terendah nasional pada 2022. Persentasenya hanya 56,13%. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan rumah milik sendiri sebagai bangunan tempat tinggal yang dimiliki kepala keluarga atau salah satu anggota rumah tangga, serta dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau dengan status sewa beli.
Mirisnya, kekurangan rumah layak huni juga terjadi di DKI Jakarta. Pada 2022, sekitar 1,77 juta rumah tangga di Jakarta tidak memiliki rumah layak huni. Jumlah tersebut setara dengan 63% rumah tangga di Jakarta.
Selain itu, ada problematik lain yang juga patut kita tengok, yakni perihal kemiskinan dan kesenjangan. BPS Provinsi DKI Jakarta memang mencatat adanya penurunan angka kemiskinan di Jakarta pada periode Maret 2023, jumlahnya menjadi 477.830 ribu orang. Angka ini telah menunjukkan pengurangan sebesar 17.100 orang (0,17%) dibandingkan September 2022.
Meski jumlah penduduk miskin berkurang, BPS DKI Jakarta juga mencatat peningkatan angka ketimpangan. Kondisi tersebut dilihat dari jurang pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas. Kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja serabutan di sektor-sektor informal seperti perdagangan, jasa perorangan dan perikanan.
Sebaliknya untuk kalangan kelas atas, pendapatan mereka justru makin tinggi. Berdasarkan angka, ketimpangan periode Maret 2023 sebesar 0,431 atau naik 0,019% dibanding September 2022. Parahnya lagi, kenaikan tingkat ketimpangan periode tersebut dibarengi dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Mimpi Siang Bolong Hapernas
Fenomena di luar nalar ini tentu tidak ubahnya “mimpi di siang bolong” bagi momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap 25 Agustus. Hapernas sejatinya simbol untuk mengingatkan masyarakat akan perlunya upaya menciptakan perumahan yang layak huni. Namun tampaknya, yang lebih perlu untuk diingatkan adalah perihal penyediaan rumah gratis dan layak huni oleh penguasa bagi rakyatnya.
Rendahnya kepemilikan rumah pasti berkelindan dengan kemiskinan, selanjutnya diperparah oleh ketimpangan dan kesenjangan. Uraian di atas baru membahas DKI Jakarta, tentu makin miris jika kita mengungkap realitas kemiskinan di provinsi lainnya.
Sekadar catatan, menurut data BPS per Maret 2023, terdapat lima provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Secara berurutan adalah Papua (26,03%), Papua Barat (20,49%), NTT (19,96%), Maluku (16,42%), dan Gorontalo (15,15%). Pulau Papua yang kaya SDA, tetapi tingkat kemiskinan penduduknya sudah berdampak pada kelaparan hingga merenggut korban jiwa. Astagfirullah.
Kepentingan Korporasi Properti
Menilik pihak pembangun dan penyedia hunian apartemen, nyatanya mereka juga bukan pebisnis biasa, melainkan para korporat pengembang (developer). Adanya agensi penyedia sewaan pun level bisnisnya tidak sebesar para korporat itu. Pantas saja tingkat kedalaman kemiskinan penduduk ibu kota juga meningkat.
Kemiskinan mereka diperparah oleh tidak adanya kepemilikan rumah, pekerjaan serabutan kalangan bawah, berikut ketimpangan dan kesenjangan antara mereka dan kalangan atas. Belum lagi masalah lain seputar ekonomi yang belum terindra.
Namun, lihatlah ranumnya bisnis properti milik korporasi itu, terutama pada masa pascapandemi. Mereka begitu percaya diri menyebut 2023 sebagai tahun keemasan. Tentu karena mereka memperoleh karpet merah dari penguasa untuk menggarap lahan basah bisnis properti ini. Ini menegaskan keberpihakan dan persekutuan penguasa dengan mereka, sekaligus nyata menunjukkan berlakunya neoliberalisasi ekonomi khususnya di sektor properti.
Tidak heran, harga rumah menjadi relatif mahal karena pasar perumahan diserahkan secara penuh kepada mekanisme liberal. Hal itu masih ditambah kecenderungan orang-orang kaya yang membeli rumah tetapi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan papan, melainkan untuk kebutuhan investasi.
Sebaliknya, penguasa sekadar memberikan bantuan-bantuan sosial bernilai receh kepada rakyatnya. Upaya serius penguasa untuk menghapus kemiskinan sekaligus menjamin kepemilikan hunian bagi rakyat, jelas sangat dipertanyakan. Belum lagi berbagai ancaman penggusuran kawasan pemukiman padat masyarakat miskin, sering kali lebih dimenangkan demi alih fungsi dan ketersediaan lahan bagi target bisnis properti korporasi tadi.
Rumah, Kebutuhan Primer
Lezatnya bisnis properti dalam sistem kapitalisme telah jauh menggeser fungsi rumah sebagai bagian dari kebutuhan primer seorang individu, menjadi komoditas komersial. Sayangnya, penguasa dalam sistem kapitalisme bukannya memperjuangkan nasib rakyatnya agar mereka bisa memiliki hunian layak, tetapi malah lebih memilih untuk membela pengusaha.
Pada titik ini, penguasa telah nyata-nyata berlepas tangan dari tanggung jawabnya untuk menjamin distribusi kebutuhan primer rakyatnya dari sisi kepemilikan rumah. Ini sungguh menyalahi sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Juga firman Allah Taala dalam ayat, “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal…” (QS An-Nahl [16]: 80).
Menilik sistem Islam, sejatinya semua orang yang tinggal di dalam wilayah negara bersistem Islam (Khilafah) adalah warga negara yang dijamin hak kesejahteraannya secara individu per individu. Dengan adanya jaminan dan penerapan distribusi rumah oleh Khilafah, kepemilikan rumah layak huni bagi individu bukanlah sesuatu yang mustahil, baik itu melalui hasil usaha individu tersebut maupun berupa pemberian negara.
Dari sisi proses pembangunan, Khilafah mengatur interval pembangunan perumahan dengan tidak sekadar fokus menggenjot produksi rumah secara besar-besaran, melainkan menyediakan sesuai kebutuhan serta tetap memperhatikan keseimbangan antara visi pembangunan dengan aspek ekologi dan konversi lahan.
Selain itu, tata kelola perumahan oleh Khilafah tentu saja tidak menggunakan prinsip liberalisasi lahan. Khilafah tidak akan membiarkan seorang pun—seperti pengembang properti kapitalis—leluasa merampas dan menggusur tanah milik warga berdasarkan kekuatan uang dan undang-undang neoliberal sebagaimana dalam kapitalisme. Di sisi lain, jika ada seorang pemilik tanah yang tidak mengelola tanahnya selama tiga tahun, Khilafah berhak mengambil tanah tersebut untuk diberikan kepada warga lain yang mampu mengelolanya.
Khilafah akan menerapkan mekanisme tertentu agar setiap warga merasa cukup ketika kebutuhannya akan rumah layak huni sudah terpenuhi. Pada saat yang sama, Khilafah berupaya menutup berbagai celah keserakahan orang-orang kaya yang hendak mengeksploitasi bisnis dan kepemilikan rumah. Khilafah justru menyuburkan motivasi di kalangan orang-orang kaya tersebut untuk tidak abai membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam bentuk sedekah, zakat, maupun wakaf kepada sesama muslim. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
