Penulis: Arini Retnaningsih
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Perceraian selebritas selalu menarik untuk diulik. Ada saja netizen yang memberikan komentar dan tanggapan sehingga kasus-kasus semacam ini viral di media massa dan media sosial. Salah satunya adalah perceraian Desta dan Natasha Rizky yang telah diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 19-6-2023 lalu.
Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Desta. Hakim juga membebankan Desta untuk memberikan nafkah idah Rp600 juta dan mutah sebesar Rp1 miliar. Selain itu, hak asuh ketiga anak mereka diberikan kepada Natasha dan Desta diwajibkan memberikan nafkah bulanan minimal Rp20 juta. (Liputan 6, 23-6-2023). Desta menyepakati keputusan ini sehingga masa depan Natasha dan ketiga anak mereka bakal terjamin.
Kondisi berbeda dialami artis lain yang juga bercerai, yakni Inara Rusli dan Virgoun. Si suami disebutkan tidak memberikan apa pun yang dituntut Inara, yakni nafkah idah Rp2 miliar, nafkah mutah Rp10 miliar, serta nafkah bulanan untuk anak-anak Rp50 juta. Oleh karenanya, Inara memutuskan untuk membuka cadarnya dan bekerja sebagai brand ambassador produk kosmetik terkenal. Ia berdalih melanggar idah demi mencari nafkah bagi anak-anaknya. (suara[dot]com, 2-6-2023).
Dua kondisi perceraian artis ini kemudian lantas menimbulkan polemik hangat di masyarakat tentang idah dan konsekuensinya, termasuk nafkah dan mutah.
Ketentuan Idah dalam Islam
Dalam definisi Imam Sayyid Sābiq, idah adalah istilah untuk waktu tertentu bagi seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah setelah suaminya wafat atau terjadinya perceraian. (Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, vol. 2, 622).
Berdasarkan penyebab perpisahan suami dan istri, masalah idah ini dapat diperinci sebagai berikut.
1. Idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
Apabila ia hamil, idahnya adalah sampai ia melahirkan. Ini berdasarkan QS Ath-Thalaq [65] ayat 4. Sedangkan apabila ia tidak hamil, idahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana ketentuan Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 234.
2. Idah wanita yang diceraikan.
Wanita yang dicerai atau talak, apabila masih haid, idahnya adalah tiga kali quru’, yaitu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla,
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
“Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (QS Al-Baqarah [2]: 228).
Menurut pendapat yang rajih, quru’ artinya haid, berdasarkan hadis Aisyah ra., “Sesungguhnya Ummu Habibah pernah mengalami pendarahan (istihadah/darah penyakit), lalu ia bertanya kepada Nabi saw. dan Nabi memerintahkannya untuk meninggalkan salat pada hari-hari quru’-nya (haidnya).” (HR Abu Dâud no. 252 dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Shahih Abi Dâud).
Sedangkan wanita yang tidak haid, baik karena belum pernah haid atau sudah menopause, idahnya adalah tiga bulan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam QS Ath-Thalaq [65] ayat 4. Sementara itu, wanita yang hamil, idahnya berakhir saat ia melahirkan.
3. Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai (khuluk).
Bagi wanita yang berppisah karena khuluk, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Utsman bin Affan dan Abdullah bin Umar berpendapat idahnya satu kali haid sebagaimana ditunjukkan hadis berikut.
“Dari Ibnu Abbâs ra. bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi saw., lalu Nabi saw. memerintahkannya untuk menunggu sekali haid.” (HR Abu Dâud dan At-Tirmidzi).
Namun, ulama yang lain berpendapat sama dengan wanita yang dicerai talak, yakni tiga kali quru’.
Ketentuan Selama Idah
Ada beberapa ketentuan syarak terkait idah, baik wafat maupun talak. Imam Sayyid Sābiq dalam Fiqh as-Sunnah menjelaskan secara terperinci. Berikut inti sarinya.
Untuk idah wafat, wanita berhak menghabiskan idahnya di rumah suaminya, tidak boleh dikeluarkan oleh ahli waris yang lain sampai selesai idah. Ia juga harus melakukan ihdad, yaitu tidak berdandan, tidak mengenakan pakaian warna-warni, juga tidak memakai wangi-wangian.
Selama idah wafat, wanita dilarang untuk keluar rumah dan melakukan perjalanan, kecuali untuk sesuatu yang memang dibutuhkan, semisal untuk nafkah, berobat, mencari kebutuhan hidupnya atau anak-anaknya, dan semacamnya. Ia tidak boleh keluar untuk bersenang-senang, tamasya, ziarah, dan hal-hal lain yang tidak ada kepentingan.
Sementara itu, untuk idah talak raj’i, berikut ketentuannya.
Pertama, pada talak raj’i, wanita berhak atas tempat tinggal dan nafkah suami sampai selesai idah. Ia tidak boleh diusir atau dipulangkan ke rumah orang tuanya seperti dalam film dan sinetron. Hal ini terkait hak suami untuk merujuknya. Besarnya nafkah tergantung kemampuan suami. Apabila suami menolak memberikan nafkah, dalam aturan Islam, hakim bisa memaksa suami dengan menahannya atau menyita hartanya untuk diberikan pada istri yang ia talak.
Tersebab wanita yang ditalak raj’i masih mendapat nafkah dan tempat tinggal, ia dilarang untuk keluar rumah, kecuali dengan izin suami yang menalaknya. Hal ini dalam rangka menjaganya dari pandangan dan hubungan yang tidak halal untuknya dari laki-laki lain.
Ia boleh bekerja mencari nafkah apabila ternyata suami tidak memberikan hak nafkahnya, tetapi tentu dengan tetap menjaga diri dan kehormatannya, tidak berdandan berlebihan, ataupun melakukan berbagai perbuatan yang menarik simpati laki-laki lain. Apabila suami tidak merujuknya selama idah ini, istri boleh meninggalkan rumah dan nafkahnya kembali menjadi tanggung jawab walinya, seperti ayah atau saudara laki-lakinya.
Kedua, pada talak bâin, menurut jumhur ulama, wanita berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak mendapat nafkah. Tersebab wanita yang ditalak bâin tidak mendapat nafkah, ia boleh keluar untuk bekerja mencarinya apabila memang tidak ada yang menafkahinya (dari para walinya). Tentu tetap dengan menjaga diri dan kehormatannya.
Apabila istri yang ditalak—raj’i maupun bâin—ternyata hamil, ia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah sampai ia melahirkan. Apabila ia menyusui anak mantan suaminya, ia berhak atas upah yang cukup sehingga ia bisa berkonsentrasi mengurus bayinya tanpa harus bekerja menghidupi dirinya. Inilah jaminan Islam agar para wanita bisa menjalankan perannya sebagai ibu sebaik mungkin.
Dalam semua idah, baik wafat maupun talak, wanita dilarang untuk dipinang dan menerima pinangan, apalagi menikah dengan laki-laki lain. Inilah salah satu hikmah diperintahkannya para wanita ini tetap tinggal di rumahnya dan tidak menampakkan kecantikannya di hadapan umum sebab bisa mendorong laki-laki lain tertarik dan melamarnya.
—
Dari penjelasan ketentuan idah di atas, maka apa yang dilakukan Desta dengan memberikan nafkah idah bagi Natasha sudah sesuai syarak. Sementara itu, dalam kasus Inara, selama Virgoun memberikan nafkah yang cukup untuknya selama idah, sudah semestinya ia terima dan mencukupkan diri dengan nafkah itu.
Dalam Islam, besaran nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan suami dan standar hidup yang layak dalam pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anak. Apabila nafkah yang diberikan suami kurang, istri berhak menuntut kepada hakim sesuai kebutuhannya. Hakim bisa menelusuri kemampuan suami dalam memberikan nafkah sehingga hakim bisa memberikan keputusan yang adil sesuai syariat tanpa menzalimi salah satu pihak. Inilah solusinya, bukan dengan istri bekerja, apalagi melakoni pekerjaan yang mengekspos kecantikannya.
Para istri yang ditalak raj’i juga harus mampu menjaga kehormatan diri dan keluarganya, termasuk mantan suaminya. Oleh karenanya, tidak layak baginya membeberkan aib suami secara terbuka. Ia juga harus mengingat bahwa masih ada hak suami untuk rujuk sehingga ia tidak boleh berusaha menarik simpati laki-laki lain, misalnya tampil di berbagai media massa, melakukan live streaming, dan sejenisnya, terlebih lagi dengan berdandan. Sekalipun dari rumah, hal tersebut memungkinkan dirinya disaksikan jutaan pasang mata. Hal ini bertentangan dengan ketentuan idah yang menjaga istri dari pandangan laki-laki lain karena ia masih terikat dengan hak rujuk suaminya.
Ketentuan Nafkah Mutah
Kata “mutah” merupakan bentuk lain dari kata al-mata’ yang berarti ‘sesuatu yang dijadikan objek bersenang-senang’. Adapun yang dimaksud dengan “mutah” di sini ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri yang ia ceraikan sebagai penghibur.
Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mutah adalah wajib untuk semua istri yang ditalak. Begitu pun pendapat sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab.
Imam Syafi’i—yang juga dipertegas oleh Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy—menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya menyatakan bahwa yang berhak mendapat mutah adalah semua perempuan yang ditalak.
Ketentuan mutah ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla dalam QS Al-Baqarah [2]: 241,
وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ
“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”
Akan tetapi, mutah tidak berlaku jika istri yang mengajukan gugat cerai (khuluk). Ini sebagaimana penjelasan berikut.
“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan ataupun disebabkan oleh pihak perempuan, maka [baginya] tidak ada mutah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya, atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya.” (Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M, juz 1, h. 373).
Besaran mutah disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila istri meminta jumlah tertentu, misalnya Inara yang meminta mutah sebesar Rp10 miliar, si suami boleh mengabulkan jika mampu dan boleh juga menolak apabila di luar kemampuannya. Apabila terjadi perselisihan dalam penentuannya, hakim agama bisa melakukan penelusuran atas kemampuan suami dan memberikan keputusan yang bisa diterima kedua pihak tanpa saling menzalimi.
Di luar kedua nafkah ini, yakni nafkah idah dan mutah, istri yang ditalak dan habis idahnya tidak lagi berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Nafkahnya dikembalikan lagi pada walinya, seperti ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, dan seterusnya. Namun, mantan suami tetap wajib atas nafkah anak-anaknya sekalipun anak-anak ini berada dalam pengasuhan ibunya.
Khatimah
Demikianlah ketentuan idah dan mutah dalam Islam. Hukum-hukum ini adalah hukum yang termasuk wilayah fardu ain, yakni menjadi kewajiban individu untuk menjalankannya. Agar bisa menjalankan kewajiban ini, wajib untuk memahami hukum-hukumnya, terutama bagi calon pasangan suami istri.
Ini karena faktanya, banyak di antara umat yang tidak paham hukum-hukumnya, menjadikan permasalahan ini sebagai sumber sengketa pascatalak ataupun menyebabkan munculnya kezaliman-kezaliman dari suami ke istri atau sebaliknya.
Walhasil, sudah semestinya pembahasan hukum-hukum ini disampaikan kepada umat. Para dai memang bisa berperan dalam hal ini, tetapi penanggung jawab utama adalah negara. Ini karena dalam Islam, negaralah yang wajib menegakkan pengurusan seluruh urusan rakyatnya, termasuk mendidik mereka dengan ilmu-ilmu agama. [MNews/Gz]
*Tulisan ini direvisi pada 8 Juli 2023 oleh penulis sendiri, sekaligus menghapus dan mengoreksi tulisan sebelumnya.
