Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Parlemen Jepang mengadopsi undang-undang untuk menaikkan usia sah persetujuan aktivitas, termasuk hubungan seksual, dari 13 tahun menjadi 16 tahun. RUU tersebut lolos dari majelis tinggi parlemen dengan suara bulat pada Jumat (16-6-2023). Aturan itu juga mengklarifikasi persyaratan penuntutan perkosaan dan mengkriminalisasi voyeurisme atau mengintip. Di bawah UU itu, nantinya pasangan remaja di atas 13 tahun masih bisa bebas dari tuntutan hukum jika perbedaan usia pasangan itu tidak lebih dari lima tahun. (CNN Indonesia, 16-6-2023).
Kekerasan Seksual di Jepang
Terbitnya kebijakan tersebut memang tidak lepas dari tingginya angka kekerasan seksual di Jepang. Undang-undang baru itu juga memperluas definisi penyerangan dengan memasukkan korban di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, mengalami gangguan mental atau fisik, dan mengalami intimidasi melalui status ekonomi dan sosial.
Perubahan aturan ini menjadi yang pertama kalinya semenjak usia legal seks 13 tahun pertama kali diberlakukan pada 1907. Dalam sejarahnya, banyak sekali perempuan Jepang yang mengalami kekerasan seksual, tetapi terabaikan. Menurut survei pemerintah, ada sebanyak 95% penyintas di Jepang tidak melaporkan hal tersebut ke polisi. Selain itu hampir 60% korban bahkan tidak pernah memberitahukan kejadian itu pada siapa pun. Banyak korban, bahkan tidak ingin melapor karena takut pelaku dibebaskan, di samping karena korban tidak memiliki cukup bukti perlawanan.
Tidak heran, di-teken-nya undang-undang baru ini ibarat kemenangan untuk para penyintas dan aktivis kekerasan seksual. Harapannya, mereka yang telah menjadi korban kekerasan seksual akan menemukan harapan dalam hidup mereka, dan kekerasan seksual akan hilang dari masyarakat Jepang.
Liberalisasi Seksual
Peraturan lama perihal kekerasan seksual di Jepang mendefinisikan pemerkosaan sebagai hubungan seksual atau tindakan tidak senonoh yang dilakukan “secara paksa” dan “melalui penyerangan atau intimidasi”, atau dengan memanfaatkan “keadaan tidak sadar atau ketidakmampuan seseorang untuk melawan”. Terlebih, usia dewasa di Jepang hanya 13 tahun -paling rendah di antara negara-negara demokrasi terkaya di dunia- sehingga wajar jika korban tidak berani melawan.
Memang, definisi tersebut bertentangan dengan banyak negara lain yang mendefinisikannya secara lebih luas sebagai hubungan atau tindakan seksual yang dilakukan secara non-konsensual atau bukan atas dasar suka sama suka. Para aktivis di Jepang pun berargumen bahwa definisi sempit mengenai pemerkosaan tersebut telah menyebabkan interpretasi hukum yang lebih sempit lagi oleh jaksa dan hakim.
Namun, yang juga harus kita ketahui, masyarakat Jepang –khususnya generasi mudanya—telah tumbuh dengan “pemikiran yang menyimpang tentang hubungan seks dan persetujuan seksual”. Pendidikan seks justru diajarkan dengan penuh kiasan. Topik seputar persetujuan aktivitas seksual juga hampir tidak pernah dibahas. Selain itu, anak-anak Jepang juga bisa dengan mudah mengakses pornografi yang kerap menceritakan seorang perempuan menikmati hubungan seks di luar kehendaknya. Ini semua menunjukkan betapa liberalnya kehidupan sosial di Jepang, termasuk yang berakibat pada munculnya tindakan kekerasan seksual.
Rapuhnya Fungsi Keluarga
Aturan perubahan usia hubungan seksual tadi juga tampak sebagai wujud maraknya krisis keluarga di Jepang. Kita tahu, Jepang tengah mengalami krisis demografi akibat penduduknya yang enggan menikah. Kalaupun yang bersedia menikah, mereka enggan punya anak (childfree). Menurut mereka, menikah dan punya anak adalah beban tanggung jawab, di samping beban ekonomi karena biaya hidup yang tinggi di sana.
Belum lagi tingginya angka lansia yang tidak memiliki keluarga atau sengaja ditinggalkan oleh keluarganya. Mengutip data 2021, saat itu Jepang menjadi sorotan karena adanya fenomena kodokushi, yakni seseorang yang hidup sendiri lalu meninggal di rumahnya tanpa diketahui oleh siapapun. Tidak pelak, fenomena ini kemudian mengharuskan Jepang membentuk Kementerian Kesepian dan Isolasi pada 12-2-2021, meski kodokushi sejatinya telah mencuat sejak tahun 1970-an dan dilaporkan oleh berbagai media Jepang.
Kondisi ini jelas menggambarkan krisis sosial di Jepang yang juga tersebab oleh rapuhnya fungsi keluarga. Lansia adalah orang-orang yang tidak bisa dibiarkan hidup sendirian. Mereka membutuhkan perhatian khusus dari anak-anaknya, juga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Bagaimana mungkin fenomena kodokushi itu bisa terjadi padahal keluarga dan lingkungan sekitarnya semestinya berinteraksi dan saling peduli? Bukankah fenomena ini menunjukkan tingginya individualisme di kalangan mereka? Sedangkan individualisme itu jelas derivat sistem sekuler.
Buah Sekularisme
Fenomena yang terjadi di Jepang tadi bermuara pada satu simpul, yakni sebagai buah sekularisme. Masyarakat Jepang memang memiliki satu sisi positif terkait kedisiplinan dan etos kerja tinggi, tetapi tingginya kekerasan seksual maupun krisis keluarga dan sosial adalah realitas pahit yang tidak bisa kita dustakan akibat penerapan aturan yang tidak sesuai fitrah manusia di sana.
Bayangkan saja, bagaimana hendak mengharapkan pendidikan seksual dari keluarga ketika ternyata keluarga tersebut rapuh dan kosong dari visi keluarga hakiki? Lantas, bagaimana pula mungkin sanak keluarga membiarkan sesama anggota keluarganya hidup sendiri tanpa teman apalagi jika mereka lansia, padahal pada usia tersebut semestinya mereka membutuhkan perawatan dan pendampingan intensif?
Ini tentu saja tidak sesuai dengan firman Allah Taala dalam ayat, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra’ [17]: 32). Ayat ini adalah salah satu bekal pertama dan utama perihal kehidupan seksual seorang manusia. Bekal tersebut dapat diperoleh ketika keluarga berfungsi menjadi unit terkecil masyarakat sekaligus poros awal bagi pendidikan dan pembinaan seorang individu sebelum mereka berhadapan dengan realitas sosial masyarakat yang lebih besar.
Juga ayat, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.’” (QS Al-Isra’ [17]: 23—24). Kedua ayat ini menunjang perikehidupan keluarga yang secara alami dijalani seseorang sejak dirinya kecil hingga nanti ketika orang tuanya sudah lansia.
Jelas, penerbitan aturan baru tentang aktivitas hubungan seksual di Jepang tadi sejatinya blunder yang mustahil mampu menyelesaikan permasalahan berlapis di sana. Perubahan aturan yang dibutuhkan masyarakat Jepang—maupun masyarakat dunia pada umumnya— adalah dengan penerapan aturan dari Allah Taala, bukan yang lain. Allah Taala berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).
Khatimah
Jepang adalah secuil potret krisis manusia akibat penerapan aturan sekuler sehingga mereka meminggirkan aturan dari Allah Taala. Sayangnya, banyak generasi muda muslim yang enggan menyadari hal ini sehingga mereka malah lebih sering menyebut Jepang ‘lebih islami’ daripada Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim hanya karena melihat bombastisnya kehidupan modern di Jepang. Realitas sebaliknya, krisis di Jepang jauh lebih parah karena hidup mereka tanpa berlandaskan akidah yang sahih sehingga tidak pula membuahkan peraturan yang sahih. Wallahualam bissawab. [MNews]
