Penulis: Retno Sukmaningrum
Muslimah News, FOKUS — Menag Yaqut Cholil Qoumas berencana menyederhanakan aturan syarat pendirian rumah ibadat. Ia mengatakan syarat pendirian rumah ibadat nantinya cukup mendapatkan rekomendasi dari Kemenag saja. Aturan ini dipandang lebih simpel dari aturan lama yang membutuhkan rekomendasi lain dari pihak Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) serta Kemenag. Guna menindaklanjuti usulan ini, ia memastikan Kemenag mengajukan agar dibuatkan peraturan presiden (Perpres) yang baru.[i]
Peraturan yang Disoal
Pendirian rumah ibadat selama ini mengacu Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam peraturan bersama tersebut terang dijelaskan bahwa untuk pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
Pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta memenuhi persyaratan yang meliputi adanya dukungan dari masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh pihak kelurahan, data nama dan KTP pengguna rumah ibadat yang akan dibangun minimal 90 orang, kemudian mendapatkan rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kemenag.[ii]
Isi peraturan yang ada menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadat diberi ruang dengan tetap mempertimbangkan kerukunan antarumat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
Namun, dalam perjalanannya, dengan di-‘blow up’-nya beberapa konflik di beberapa wilayah terkait pendirian rumah ibadat, aturan tersebut dipersoalkan, dianggap terlalu ribet, melanggar HAM, dan lembaga FKUB dianggap nirfaedah.
Bahkan, di depan ratusan kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa (17-1-2022), Presiden Jokowi membenturkan kesepakatan FKUB dengan konstitusi, padahal kesepakatan FKUB adalah bagian dari konstitusi itu sendiri.
Aturan Diubah, Amankah?
Tidak dimungkiri, memang terjadi konflik saat pendirian rumah ibadat di beberapa wilayah. Menurut catatan Setara Institute, sepanjang 2007—2022 terjadi 140 peristiwa perusakan dan 90 peristiwa penolakan rumah ibadat.[iii]
Dari sekian konflik yang terjadi, disimpulkan akibat terlalu ribetnya persyaratan yang harus dipenuhi dan adanya lembaga FKUB yang dianggap menghalangi pendirian rumah ibadat. Pandangan inilah yang termasuk dipahami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga mendorong mereka melayangkan gugatan terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). PSI ingin syarat rekomendasi tertulis FKUB tersebut dihapus karena menurut mereka dalam praktiknya FKUB kerap menolak memberikan rekomendasi.
Gugatan PSI tersebut kandas di hadapan MA. MA mempertimbangkan betul keberadaan FKUB masih sangat dibutuhkan. FKUB-lah yang lebih dekat dengan masyarakat dan mampu membaca gejolak di masyarakat. Rekomendasi FKUB diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Beleid tersebut bukan bertujuan untuk menghambat atau melarang pendirian rumah ibadah.
Oleh karenanya, jika Menag Yaqut mau main pangkas UU dalam bentuk meniadakan peran FKUB, jelas-jelas ini merupakan tindakan gegabah dan inkonstitusional. Gegabah karena tidak diawali dengan memeriksa secara detail kasus-kasus yang terjadi. Banyak kasus yang melanggar ketentuan UU justru berasal dari pihak yang menggugat UU.
Sebagaimana di Lampung, ada warga menolak kegiatan ibadah jemaah Kristen di lingkungan setempat karena rumah ibadat tersebut adalah rumah ibadat sementara yang sudah habis masa izinnya. Sebagai rumah ibadat sementara, tidak bisa dikatakan sebagai gereja, peraturan dalam UU menyatakan keduanya jelas berbeda. Namun, media mem-blow up dengan tagline “warga menolak pendirian gereja”. Jadilah kembali mayoritas (Islam) yang disalahkan dengan tuduhan sikap intolerannya.
Begitu pula sikap Menag Yaqut yang akan menghilangkan peran FKUB dalam UU dengan payung hukum Perpres, bisa terkategori inkonstitusional. Di Indonesia, ada hierarki perundang-undangan. Sebuah UU tidak bisa dengan sesuka hati diganti dengan Perpres. Justru sikap Yaqut bisa mengindikasikan buta hukum dan sikap arogan yang menyepelekan kedudukan perundang-undangan di negeri ini. PSI saja menggugat UU tersebut harus ke MA, kok Menag dengan seenaknya mau mengganti UU dengan Perpres.
Negara Gagap
Terjadinya konflik dalam pendirian rumah ibadat di beberapa wilayah sejatinya menunjukkan gagapnya negara dalam mengelola kemajemukan masyarakat. Dengan negeri yang kaya dengan keberagaman, baik suku, adat, agama, bahasa, negara seolah bingung antara berpegang pada pluralitas dan penjagaan HAM.
Tatkala negara berpayung pada HAM, dipastikan negara akan terus menjumpai konflik di tengah masyarakat. Masing-masing akan berdalih tidak mendapatkan haknya atau hak asasi manusia mereka terenggut.
Ironisnya, ketika terkait pendirian rumah ibadat, sering kali pemeluk agama mayoritaslah (Islam) yang dicap merenggut hak minoritas. Faktanya, untuk pembangunan gereja di Indonesia saja, dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, yakni mengalami kenaikan hingga 50%. Kondisi tersebut berbeda dengan pembangunan masjid yang hanya mencapai 30% dalam rentang waktu yang sama.[iv]
Dari data tersebut, sungguh tidak patut menuduh mayoritas (umat Islam) arogan, kemudian menyeru untuk lebih toleran dan mengusung moderasi beragama dalam kehidupan mereka. Toleransi adalah ranah individu rakyat yang tetap harus dibangun sesuai batas-batas aturan syariat, sedangkan negara berkewajiban mewujudkan aturan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Bukan malah menjadi negara yang “buta dan tuli” akan fakta umat sehingga menjadi negara yang otoriter.
Hanya Islam yang Bisa
Secara historis, Islam pernah diemban oleh sebuah institusi negara yang tegak selama hampir 13 abad lamanya. Wilayahnya meliputi 2/3 wilayah dunia dan me-riayah masyarakat yang plural atau majemuk. Penduduknya bukan kaum muslim saja, tetapi ada Yahudi dan Nasrani.
Hingga kekhalifahan Islam yang terakhir, tidak terdapat satu pun pemerintahan Islam yang mewacanakan uniformisasi (keseragaman) dengan menghapuskan pluralitas, baik pluralitas agama, keyakinan, budaya, dan sebagainya. Sebaliknya, kekhalifahan berhasil menciptakan rasa aman, kesetaraan, keadilan, bahkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, muslim maupun nonmuslim.
Menyitir dari buku Karen Amstrong, An-Nawy (2013) menyatakan, “Pada 637 M, Umar bin Khaththab memasuki Yerusalem dengan dikawal oleh Uskup Yunani, Sofronius. Sang Khalifah minta agar dibawa segera ke Haram al-Syarif dan di sana ia berlutut berdoa di tempat Nabi Muhammad saw. melakukan mikrajnya (peristiwa Isra Mikraj). Sang uskup memandang Umar penuh dengan ketakutan. Ia berpikir, pastilah Umar adalah seorang anti-Kristus yang akan melakukan pembantaian dan menandai datangnya hari kiamat. Namun, kekhawatiran Sofronius sama sekali tidak terbukti.”
Lebih dari itu, setelahnya, penduduk Palestina hidup damai meskipun mereka adalah warga negara yang menganut tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Beberapa abad kemudian, yakni ketika kekhalifahan telah sampai ke Andalusia (Spanyol), hal yang sama menandai ketenteraman warga. Selama 800 tahun ibu kota kekhalifahan di Andalusia, selama itu pula warga dengan tiga macam agama besar hidup damai berdampingan.
Itulah gambaran kehidupan Islam yang dituntun oleh wahyu. Jauh berbeda dengan kehidupan yang dituntun oleh akal manusia dalam wujud kapitalisme liberal hari ini. Saatnya kembali ke pangkuan Islam, lepas dari sistem dari kapitalis liberal yang rusak dan merusak.
اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْۗ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ
“Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan (kepada mereka)? Dan janganlah mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.” (QS Al-Hadid: 16). Wallahualam. [MNews/WAG-Gz]
[i] cnnindonesia[dot]com/nasional/20230607102638-20-958639/isi-lengkap-aturan-pendirian-rumah-ibadah-yaqut-akan-bikin-simpel
[ii] kepri[dot]kemenag[dot]go[dot]id/page/det/pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-dengan-aturan-dan-perundang-undangan-yang-berlaku
[iii] kbr[dot]id/nasional/12-2022/rentetan-konflik-rumah-ibadah-tahun-2022/110529.html
[iv] nu[dot]or[dot]id/amp/warta/jk-pembangunan-gereja-lebih-pesat-daripada-masjid-VdcVb

Hanya Islam.yang memiliki.aturan yang jelas terkait pengaturan hubungan dg agama lain termasuk dalam.hal.ini pengaturan pendirian rumah Ibadah