Bansos Salah Sasaran Lagi, Apa yang Salah?

Bansos Salah Sasaran Lagi, Apa yang Salah?

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Kebijakan bansos kembali menuai sorotan. Kementerian Sosial kembali menemukan daftar bansos yang salah sasaran. Sebanyak 5,8 juta calon penerima terdeteksi tidak layak menerima bantuan. Di antaranya ada 10 ribu nama yang tercatat sebagai beneficial ownership, yakni pengendali perusahaan.

Selain pemilik perusahaan dan orang-orang penting satu perusahaan, pada data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang salah sasaran terdapat pula ASN, pendamping sosial, ataupun tenaga kerja dengan upah di atas UMP/UMK. Bahkan, ada yang terindikasi sudah meninggal maupun menerima bantuan ganda.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mencatat temuan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran sebesar Rp185,23 miliar, berupa program sembako, BLT minyak goreng, dan BLT BBM. (Bisnis Indonesia, 20-6-2023).

Sementara itu, Mensos Tri Rismaharani menegaskan bahwa selama ini sistem pendataan penerima bansos sudah sesuai UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Termaktub dalam UU tersebut bahwa proses pengajuan data calon penerima manfaat bansos dimulai dari kepala daerah, diteruskan ke gubernur, dan berakhir di menteri dalam bentuk pengesahan. Alhasil, menurutnya, jika dari bawah sudah betul, seharusnya pusat tidak harus sampai turun langsung. (Okezone, 14-6-2023).

Menuntut Keseriusan Negara

Di lapangan, Mensos mengatakan banyak ketua RW yang dikeroyok warga lantaran tidak mendaftarkan mereka sebagai KPM Bansos. Bentrok antarwarga pun kerap terjadi lantaran salah data. Juga karena banyak warga di satu RT yang terdaftar, sedangkan di RT lainnya tidak ada sama sekali, padahal kondisi mereka sama-sama memprihatinkan.

Kondisi demikian sebenarnya bisa terjadi karena kesalahan input data maupun penyalahgunaan wewenang. Ini karena ditemukan dugaan transaksi jual beli data sehingga oknum pejabat daerah memprioritaskan warga yang satu, sedangkan tidak bagi yang lain.

Namun, banyak pula kepala daerah yang protes karena data yang mereka kirim berbeda dengan data yang datang dari pusat. Ketakcocokan data ini akhirnya berujung gontok-gontokan di antara warga. Belum lagi persyaratan penerima bansos yang begitu rumit, makin menambah derita rakyat miskin yang hidup serba tidak berkecukupan.

Melihat kondisi tersebut, patut untuk mempertanyakan keseriusan negara dalam mengelola bansos. Selain salah data, implementasi kebijakan bansos juga kerap diliputi permasalahan, mulai dari sembako yang tidak layak konsumsi saat sampai pada KPM, seperti telur busuk atau beras tidak layak konsumsi, hingga persoalan korupsi dari level bawah hingga kementerian.

Tidak Profesional

Banyaknya permasalahan teknis terkait kebijakan bansos, terutama pada pendataan penerimanya, menyebabkan publik mempertanyakan kapabilitas negara dalam mengurus hal tersebut. Pemerintah dianggap tidak profesional dalam penanganannya. Saling tuding dan lempar tanggung jawab antardeparteman dan antarlevel juga makin memperlihatkan hal itu. Ketidakprofesionalan ini kemudian merembet pada nasib rakyat miskin, membuat PR pengentasan kemiskinan menjadi kian sulit terselesaikan.

Setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi sebab implementasi kebijakan ini bagaikan benang kusut yang sulit terurai.

Pertama, sistem kehidupan sekuler demokrasi memang sulit melahirkan pejabat bermental pelayan masyarakat. Kebanyakan, motivasi para pejabat terpilih dan dipilih adalah materi, yaitu harta dan jabatan. Tolok ukur perbuatannya adalah manfaat. Standar kebahagiaannya adalah meraih materi sebanyak-banyaknya.

Sistem politik demokrasi yang transaksional telah menjadikan jabatan sebagai ladang harta, bukan pahala. Jika seperti ini, wajar saja fokus kerjanya hanya mencari celah untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka kerja setengah hati dan bukan karena mencintai rakyatnya. Mudah pula bagi mereka untuk melakukan kelalaian, bahkan kecurangan.

Sistem demokrasi juga memosisikan rakyat miskin sebagai beban yang menghabiskan banyak anggaran. Itulah sebabnya anggaran bansos dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi bangsa.

Kedua, bansos bukanlah kebijakan solutif dalam mengentaskan kemiskinan. Ini karena persoalan kemiskinan bukan hanya bicara soal sulitnya rakyat miskin mengakses kebutuhan hidup, melainkan juga sulitnya mereka mencari pekerjaan. UU Omnibus Law Cipta Kerja, misalnya, benar-benar memudahkan perusahaan besar untuk mem-PHK para karyawannya. Di sisi lain, kebijakan terhadap tenaga kerja asing justru makin longgar, membuat lapangan kerja yang sempit menjadi kian sedikit.

Begitu pun dengan iklim usaha yang tidak memihak rakyat miskin, menyebabkan mereka selalu sulit memenuhi kebutuhan hidup. Keterbatasan modal dan keterampilan usaha juga terpaksa berhadapan dengan regulasi yang tidak memihak mereka, seperti pajak yang terus menyasar UMKM.

Ketiga, persoalan bansos tidak bisa terlepas dari APBN sistem ekonomi kapitalisme yang selalu defisit. Banyak pakar menyatakan bahwa polemik bansos berawal dari anggarannya yang sedikit, sedangkan jumlah rakyat miskin makin bertambah. Andai saja kas negara tidak defisit, negara bisa memberikan bantuan kepada seluruh rakyat tanpa pilih-pilih. Inilah faktor krusial yang mengakibatkan APBN selalu defisit.

Selain itu, sebab utamanya adalah menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama pemasukan negara, padahal ada sumber yang jauh lebih besar, yaitu pengelolaan SDA. Sayangnya, liberalisasi dan privatisasi menjadikan SDA mudah dicaplok asing. Alhasil, negara kehilangan sumber APBN yang melimpah, rakyat pun makin terhalangi untuk memanfaatkan hasil SDA yang ada.

Pejabat Islam Sangat Profesional

Berbalik dengan sistem kehidupan sekuler, sistem kehidupan Islam akan mampu melahirkan pejabat profesional dan sangat mencintai rakyatnya. Motivasi menjadi pejabat negara bukan karena kemaslahatan, melainkan karena pahala. Alhasil, mereka akan bekerja secara profesional sebab menyadari bahwa amal apa pun dan sekecil apa pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Taala.

Terlebih jika berbicara warga miskin, Islam mewajibkan penguasa untuk mengurus umat dan menyejahterakan mereka. Level bawahnya akan dengan cermat mendata siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Pendataan langsung dilakukan hingga level individu per individu. Level atasnya pun akan sangat profesional, jangan sampai ada kesalahan data. Mereka bekerja tanpa kenal lelah sebab motivasinya adalah pahala.

Penerapan sistem ekonomi Islam juga akan menjadikan negara sebagai pengendali dalam pendistribusian harta bagi seluruh rakyat. Kepemilikan umum tidak boleh dikelola oleh swasta sebab ada regulasi kepemilikan yang mengharamkan harta milik umum dikuasai individu/swasta. Dari sinilah sumber melimpahnya pemasukan kas baitulmal negara.

Pemerintah pun berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan agar semua laki-laki yang mampu bekerja bisa mendapatkan pekerjaan sehingga mampu menafkahi tanggungannya. Bansos hanya diperuntukkan bagi individu yang tidak mampu ataupun tidak sanggup bekerja, seperti lansia dan orang cacat yang tidak bisa bekerja; juga mereka yang tidak memiliki wali untuk menafkahinya, ataupun memiliki wali, tetapi tidak mampu menafkahinya.

Khatimah

Buruknya pengelolaan bansos bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan lebih jauh lagi, ini merupakan kesalahan sistem. Sistem demokrasi hanya akan melahirkan pejabat yang tidak profesional dan menjalankan tugasnya semata untuk harta dan jabatan. Sebaliknya, sistem pemerintahan Islam—Khilafah—akan mampu melahirkan pejabat amanah dan profesional dalam mengurusi kebutuhan umat sebab motivasinya adalah pahala dan rida-Nya.

Selain itu, sistem ekonomi kapitalisme senantiasa menjadikan APBN selalu defisit sehingga anggaran bansos terbatas. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menjadikan anggaran di baitulmal selalu surplus. Inilah yang akan memudahkan negara untuk mendistribusikan harta pada seluruh rakyatnya.

Dengan demikian, bukan hanya pengelolaan bansos yang akan profesional jika sistem Khilafah Islam diterapkan, kehidupan seluruh rakyat pun akan sejahtera karenanya. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *