Ada 300 Paket Investasi Menanti, IKN Big Sale?

Ada 300 Paket Investasi Menanti, IKN Big Sale?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — “Nusantara will be a comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high (Nusantara akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis. Saya tahu harga perumahan di sini telah naik sangat tinggi),” ungkap Jokowi dalam pidatonya di Ecosperity Week di Singapura, disiarkan kanal YouTube Setpres, Rabu (7-6-2023).

Dalam pidatonya, ia berkelakar bahwa hingga 4-6-2023, proses pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan di IKN sudah mencapai 29,87%. Pembangunan tersebut diprediksi rampung pada 2024.

Presiden terus menggencarkan promosi IKN. Tidak tanggung-tanggung, ia menawarkan 300 paket investasi senilai US$2,6 miliar atau setara Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) dalam berbagai bidang, seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya.

IKN Big Sale?

Pada akhirnya, IKN ini seperti produk “big sale”. Insentifnya serba wah karena berharap banyak investor melakukan “check out” untuk berinvestasi dalam proyek yang penuh ambisi dan prestise penguasa. Tidak hanya investor, warga asing—misalnya Singapura—pun diiming-imingi untuk membeli rumah dan tinggal di IKN.

Untuk menggaet banyak investor, pemerintah melakukan beraneka cara, di antaranya memberi beragam kemudahan investasi di IKN. Mengutip CNN Indonesia (7-6-2023), berikut ini kemudahan yang Presiden berikan bagi investor yang mau masuk IKN.

Pertama, izin usaha hingga 190 tahun. Dalam aturan ini, Presiden memberikan izin hak guna usaha (HGU) bagi investor selama 95 tahun dalam satu siklus. Izin ini bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa berusaha di IKN sampai 190 tahun.

Kedua, izin bangunan sampai 80 tahun. Hak guna bangunan (HGB) diberikan untuk satu siklus pertama dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Ini ditandai dengan pemberian hak dan dicatat dalam sertifikat HGB.

Ketiga, perusahaan asing bebas pajak. Jokowi menjanjikan perusahaan asing yang mau memindahkan kantornya ke IKN bakal dapat insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan hingga 100%. yang bakal berlaku hingga 10 tahun. Setelahnya, insentif pengurangan pajak akan menjadi lebih kecil, yakni 50% dan berlaku lagi untuk 10 tahun berikutnya.

Keempat, pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100%. Insentif berupa pengurangan PPh Badan sebesar 100% bagi perusahaan bidang infrastruktur dan layanan umum yang bakal beroperasi di IKN. Pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan 100% ini berlaku untuk perusahaan dalam negeri, bukan untuk asing.

Kelima, gaji pekerja di IKN tidak akan dipotong pajak. Insentif ini diberikan kepada perusahaan melalui pembebasan PPh pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP). Diharapkan hal ini bisa mendorong minat masyarakat untuk bekerja di IKN. Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta, dikecualikan untuk PNS dan pejabat negara, ataupun pegawai yang gajinya dari APBN.

Selain itu, adanya promo jualan 300 paket investasi untuk asing makin menegaskan bahwa penguasa negeri ini hanya berpikir bisnis, seperti halnya watak kapitalis liberal. Menjual IKN dengan memberi karpet merah bagi asing berpotensi menjadikan Indonesia sebagai sasaran eksploitasi baru di lahan basah IKN. Sungguh totalitas sekali liberalisasinya!

Proyek Bancakan Asing

Sejak awal, banyak pihak memprediksi proyek IKN bakal menjadi bancakan asing. Dari aspek politik, ekonomi, lingkungan, dan kemaslahatan rakyat, pembangunan IKN lebih kental dengan aroma kapitalisasi ketimbang kemaslahatan rakyat. Mengapa demikian?

Pertama, dari aspek politik. Ide pemindahan IKN ada pada masa pemerintahan Jokowi sehingga mau tidak mau ambisi pemerintah ini harus berlanjut ke masa kepemimpinan presiden yang baru. Dua capres (Prabowo dan Anies) pernah menyatakan proyek IKN dipastikan berlanjut jika mereka memimpin Indonesia. Alasannya karena IKN sudah menjadi proyek strategis nasional yang harus ditunaikan hingga kelar. Apalagi jika capresnya berasal dari partai yang sama, warisan proyek dan kekuasaan itu pasti berjalan sesuai rencana penguasa saat ini.

Kedua, dari aspek ekonomi. IKN adalah proyek yang sarat kepentingan para kapitalis. Bayangkan jika pembangunan dan pengelolaan infrastruktur penunjang, seperti bidang properti, perumahan, teknologi, industri hijau, ekonomi hijau, instalasi listrik, air, dan sebagainya, diserahkan kepada swasta/asing, berapa banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan? Kongkalikong penguasa dan pengusaha sudah biasa terjadi di sistem kapitalisme liberal.

Ketiga, dari aspek lingkungan. Sekitar IKN Nusantara kaya akan biodiversitas. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, status flora di Kalimantan, terutama famili dipterocarpaceae, termasuk kategori vulnerable (rentan), endangered (terancam punah) dan critically endangered (sangat terancam punah). Setidaknya, ada 9.956 jenis flora dan 3.936 flora endemik perlu dilindungi di Kalimantan Timur.

Kekayaan sumber daya alam hayati inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan dan perhatian negara. Jangan sampai pembangunan IKN justru merusak tatanan ekosistem alam. Eko Cahyono, peneliti Sajogjo Institute, mengatakan bahwa dalam memastikan ekosistem di IKN tidak cukup dengan hanya menanam pohon. Negara harus memperhatikan ekosistem di sana dan bencana ekologis yang kerap terjadi beberapa waktu belakangan di Kalimantan, mulai dari banjir, krisis pangan, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. (Mongabay, 1-2-2023).

Keempat, dari aspek kemaslahatan untuk rakyat. Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan khawatir jika pembangunan IKN bakal dipenuhi konflik sengketa lahan. Potensi konflik antara masyarakat adat dan pendatang bisa terjadi saat pembangunan maupun pada kemudian hari.

Di sisi lain, bukankah lebih genting dan penting untuk membangun infrastruktur publik secara merata dan memadai di seluruh wilayah hingga pelosok negeri, ketimbang proyek IKN yang banyak menyedot APBN?

Perspektif Islam

Dalam Islam, pembangunan infrastruktur berlangsung untuk memenuhi kebutuhan serta mempermudah rakyat dalam menikmatinya. Negara akan berfokus pada pengurusan kemaslahatan yang lebih penting, seperti penyediaan layanan sistem kesehatan, pendidikan memadai untuk generasi, pemberian bantuan ekonomi kepada rakyat, serta pendistribusian kebutuhan pokok secara adil dan merata.

Pembangunan infrastruktur harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip Islam, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, infrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua orang sehingga termasuk dalam kategori marâfiq al-jamâ’ah, seperti air bersih, listrik, dan sejenisnya. Begitu juga termasuk fasilitas umum yang tidak mungkin individu dapat memonopolinya, seperti jalan raya, laut, udara, dan lain-lain. Semua ini merupakan bagian dari infrastruktur sebagai kebutuhan seluruh manusia dan negara wajib menyediakannya. Tersebab ini merupakan fasilitas umum, penggunaannya pun gratis tanpa pungutan biaya.

Kedua, pembangunan tidak didanai dari pinjaman, utang luar negeri, ataupun investasi asing. Selain mengandung riba yang jelas haram, utang luar negeri merupakan ancaman bagi negara. Pinjaman atau investasi asing menjadikan negara tidak berdaulat dan mudah disetir berbagai kepentingan. 

Ketiga, IKN boleh berpindah dengan catatan pemindahan ibu kota tersebut tidak menghabiskan banyak biaya. Pemindahan IKN tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba, melainkan sudah disiapkan dan dibangun sebelumnya. Tercatat dalam sejarah, selama berabad-abad, negara Khilafah sudah empat kali berpindah ibu kota.

Khatimah

Sejatinya, masalah fundamental negeri ini adalah karut-marut pemerintahan berbasis ideologi kapitalisme liberal yang tidak akan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Pembangunan IKN demi rakyat lebih terkesan sekadar jargon dan pemanis.

Oleh karenanya, tidak ada yang bisa diharapkan dari kepemimpinan wajah demokrasi kapitalisme. Gurita oligarki makin tidak terkendali. Negara perlu berbenah, Islam punya solusinya. Sistem Islam kafah adalah penyelamat negeri yang sesungguhnya. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *