Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI —Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk mengatasi permasalahan hukum di Indonesia. Pembentukan tim ini adalah atas instruksi Presiden Jokowi dan berlandaskan pada Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.
Dalam Perpres tersebut, terdapat agenda pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan, terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi.
Untuk mengoptimalkan peran pembangunan hukum tersebut, perlu dilakukan langkah strategis secara sinergis, baik antarkementerian atau lembaga, serta pelibatan masyarakat melalui Tim Percepatan Reformasi Hukum. Atas dasar inilah, keluarlah SK Menko Polhukam 63/2023 tentang pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang terbit pada 23-5-2023.
Tugas Tim
Tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum adalah menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas. Agenda prioritas yang dimaksud berupa reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan.
Tim tersebut terdiri dari beberapa kelompok kerja yang memiliki masa kerja tujuh bulan, yakni 23-5-2023 hingga 31-12-2023. Masa ini dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Menteri Koordinator. Tim ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, sedangkan Menko Polhukam sebagai pengarah.
Di antara para tokoh kaliber nasional yang turut menjadi anggota tim adalah mantan pimpinan KPK Laode Syarif, pakar hukum tata negara Feri Amsari, ekonom Faisal Basri, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu, Najwa Shihab, serta Eros Djarot.
Pada 8-6-2023 nanti, Mahfud akan mengumpulkan seluruh anggota tim guna membahas kerja tim secara keseluruhan. Sejauh ini, pembagian tugas baru di tahap draf terkait tujuan, tupoksi, mekanisme kerja, dan timeline.
Reformasi Hukum yang Seperti Apa?
Memang, tugas utama sekaligus PR besar Tim Percepatan Reformasi Hukum ini adalah membenahi karut-marut hukum. Salah satu sebabnya, beberapa bulan lalu ada hakim agung yang ditangkap KPK sehingga Presiden meminta Menko Polhukam merumuskan reformasi hukum dan pengadilan. Itu pun bukan kasus baru. Pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang semestinya menjadi penegak hukum memang acap kali terjadi.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga membentuk RUU Antimafia sebagai wujud reformasi hukum pertanahan, mengingat maraknya mafia tanah. Mahfud bahkan menyebut mafia di negeri ini sudah menggurita dan mengancam sendi-sendi hidup bernegara.
Di sisi lain, Mahfud juga menyebut bahwa tim tidak berperan untuk menyelesaikan kasus yang konkret karena hal itu merupakan ranah aparat penegak hukum (APH). Tim dibentuk hanya untuk merancang sejumlah kebijakan hukum yang akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya setelah 2024. Dengan kata lain, tim akan merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum yang akan diserahkan ke pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 untuk dipertimbangkan pemberlakuannya.
Melanggengkan Kepentingan?
Mencermati momentum pembentukannya yang dekat dengan hajatan akbar pesta demokrasi, Tim Percepatan Reformasi Hukum ini justru lebih tampak sebagai benih yang ditanam untuk melanggengkan kepentingan yang sama pada rezim berikutnya. Polanya pun sejalan dengan suburnya fenomena dinasti politik di negeri ini.
Contohnya, sejumlah kerabat kepala negara kita saja saat ini telah mengisi beberapa jabatan strategis. Belum lagi dinasti politik yang juga dibangun oleh pejabat-pejabat lainnya serta kentalnya jejaring oligarki. Pada intinya, mereka jelas tidak menghendaki lenyapnya jejak syahwat kekuasaan sebelum lengser dari kepemimpinan atas negeri ini. Bagaimanapun, sistem demokrasi memang meniscayakan bahwa menjabat adalah momentum emas untuk memperkaya diri.
Kondisi ini sebenarnya sinyal kuat bahwa Pemilu 2024 nanti tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat. Apalagi kepala negara sudah terang-terangan melakukan “cawe-cawe” terhadap sejumlah persiapan pencalonan presiden selanjutnya, padahal sejatinya itu bukan wewenangnya. Berikutnya jelas, masyarakat akan melihat tampilnya sosok pemimpin yang sekadar ganti orang, tetapi nol besar terhadap perubahan, alih-alih perubahan sistemis.
Lebih jauh lagi, kita juga tidak bisa mengabaikan kepentingan asing dan aseng yang sudah telanjur menggurita. Sebagai kampiun-kampiun kapitalisme, mana mungkin mereka rela melepaskan “tambang emas” negeri jajahan yang selama ini mereka andalkan untuk tetap memutar roda ekonomi mereka, bukan?
Perubahan Hakiki
Jika kita bersedia membuka hati, mata, dan telinga, serta ikhlas dan jujur menerima kebenaran hakiki, kita akan menyadari pentingnya mengganti sistem demokrasi dengan sistem lain yang hak. Itulah sistem Islam, sistem yang hak karena Islam berasal dari Sang Khalik. Oleh sebab itu, hanya Islam satu-satunya sistem yang layak ditegakkan di bumi Allah Taala.
Allah Taala berfirman dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 30, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata, ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?’ Tuhan berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”
Sungguh, kebutuhan sejati umat adalah tegaknya sistem baru yang akan menerapkan aturan Allah Taala. Itulah Khilafah dan inilah wujud perubahan hakiki. Beragam dalih reformasi hukum tidak akan diperlukan ketika syariat Islam tegak menjadi standar halal dan haram. Ini karena semua unsur reformasi selama ini adalah wujud tambal sulam demokrasi, sekaligus menunjukkan bobroknya sistem buatan manusia itu.
Demokrasi juga hanya menghendaki pergantian sosok pemimpin—tentunya yang bersedia untuk tetap melanggengkan kepentingan kapitalisasi. Perubahan hakiki pun tinggal mimpi. Pantaslah jika terbit berbagai kebijakan yang coba diciptakan sebagai benih melanggengkan kepentingan itu, kendati menampilkan inkonsistensi, bahkan absurditas tata aturan. Namun, selama di situ ada celah kemanfaatan, semua akan dihalalkan. Na’udzubillahi. [MNews/Gz]
