Mundur dari Jabatan untuk Mendaftar Caleg, demi Apa?

Mundur dari Jabatan untuk Mendaftar Caleg, demi Apa?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Pemilu masih setahun lagi, tetapi gaduhnya mulai menghampiri. Siapa sangka para pejabat daerah ramai-ramai mendaftarkan diri jadi bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024? Mereka rela mengorbankan jabatannya agar dapat masuk nominasi “bergengsi” itu.

Beberapa kepala daerah ramai mendaftar sebagai bacaleg di Pemilu 2024. Nama-nama kepala daerah yang sudah mendaftar di KPU antara lain Bupati Lebak Iti Jayabaya, Wali Kota Palembang Harnojoyo dari Partai Demokrat, Wali Kota Parepare Taufan Pawe dari Golkar, Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, dan Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman dari PKB.

Kemudian ada Wali Kota Jambi Syarif Fasha dari Partai Nasdem, Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy dari Perindo, Bupati Tanah Laut Sukamta, Bupati Merangin Mashuri, dan Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, serta Wakil Wali Kota Serang Subadri dari PPP. Nama-nama tersebut belum final. Kemungkinan masih akan ada lagi kepala daerah yang menyusul.

Aturan pemilu Pasal 240 Ayat (1) huruf k menyebutkan, “Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.” Dengan demikian, para kepala daerah tersebut harus meninggalkan jabatannya.

Fenomena ini pun menjadi perhatian Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono. Arfianto menilai pencalonan kepala daerah menjadi anggota legislatif (aleg) merupakan bagian dari strategi parpol untuk menggaet suara rakyat. Parpol menilai mereka adalah kader terbaik yang sudah mengikat hari rakyat.

Difasilitasi Undang-Undang

Kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih rakyat untuk menjalankan kepemimpinan dalam waktu tertentu. Artinya, mereka sebenarnya dipercaya untuk mengatur, mengurusi, dan melindungi rakyat dari berbagai hal. Oleh karenanya, seorang kepala daerah harus memenuhi tanggung jawabnya hingga waktunya selesai.

Sayangnya, pemahaman seperti di atas tidak berlaku dalam dunia demokrasi. Demokrasi, melalui kebijakan yang dibuat para wakil rakyat, membuka pintu lebar-lebar bagi para pemimpin daerah untuk meninggalkan jabatannya. Undang-undang memfasilitasi hal itu sehingga mereka mudah untuk meninggalkan amanah.

Kondisi ini memperlihatkan pada kita bahwa aturan bisa dibuat sesuai kepentingan. Ada fenomena ingin berkuasa sehingga diberilah aturan untuk memudahkannya. Inilah akibatnya jika kita menyerahkan aturan pada manusia. Masing-masing mempunyai pemikiran dan kepentingan. Jadi, ketika mereka membuat aturan, yang diakomodasi adalah pemikiran dan kepentingan pribadi, bukan rakyat.

Keuntungan Besar

Ramai-ramainya kepala daerah mendaftar jadi caleg sebagai strategi parpol membuktikan bahwa parpol akan mendapat keuntungan besar saat kadernya dapat masuk menjadi aleg.

Pertama, aleg berwenang membuat aturan. Ini akan menjadi jalan untuk memasukkan kepentingan masing-masing parpol atau orang yang ada di baliknya. Seperti pernyataan baru-baru ini oleh aleg bahwa untuk membuat aturan harus persetujuan ketua partai terlebih dahulu.

Kedua, aturan presidential threshold mensyaratkan partai yang mau mengusung calon presiden dan wakil presiden harus memiliki paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Aturan ini membuat parpol mengejar suara rakyat. Ketika dapat memenuhi kuota ambang batas itu, mereka akan mudah untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, adanya fasilitas “wah” bagi aleg. Aleg saat ini menjadi incaran. Selain gaji pokok, mereka juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas fantastis. Pada masa sekarang, hal ini tentu sangat menggiurkan. Tidak heran jika mantan koruptor pun ikut ramai menyerbu gedung perwakilan rakyat.

Dari ketiga alasan itu saja, seyogianya membuat rakyat memahami bahwa tujuan parpol dan kadernya mengikuti pemilu bukanlah sebatas untuk rakyat, melainkan demi memenuhi hasrat berkuasa dan materi untuk pribadi. Kalau saja ada yang ikhlas untuk rakyat, suara mereka kalah telak.

Kepemimpinan Islam

Islam memiliki pandangan khas mengenai kepemimpinan. Rasulullah saw. mencontohkan tentang menjadi pemimpin yang baik. Teladan itu kemudian diikuti oleh para sahabat dan khalifah sesudahnya.

Islam mengatur bahwa pemimpin adalah gembala yang akan diminta pertanggungjawaban atas yang gembalaannya, yakni rakyat. Oleh karena itu, pemimpin wajib menggembala, mengurusi, melindungi, dan mengayomi semua rakyat tanpa terkecuali.

Sejarah juga membuktikan bahwa para sahabat tidak berhasrat menduduki kursi kepemimpinan. Mereka paham betapa berat dan konsekuensinya. Umar bin Khaththab ra. sepeninggal Abu Bakar ra. berkata, “Wahai Khalifatullah! Sepeninggalmu, sungguh ini suatu beban yang sangat berat yang harus kami pikul.”

Jadi, ketika mereka dipercaya menjadi pemimpin, mereka akan berhati-hati dan menjalankan amanahnya. Bahkan, mereka meminta rakyat agar tidak sungkan untuk menegurnya. Umar ra. berpesan, “Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar makruf nahi mungkar dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat Saudara-Saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya demi kepentingan Saudara sekalian.”

Dari sini, kita dapat mengerti bahwa Islam tidak akan membiarkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Islam juga tidak akan mengizinkan orang yang serakah atau tidak taat syariat menjadi seorang pemimpin. Islam membuat aturan ketat untuk menjadi seorang pemimpin.

Dengan begitu, pemimpin tidak akan mudah meninggalkan jabatannya hanya karena ingin mendapat kemaslahatan yang lebih besar. Penjagaan seperti ini hanya bisa dilaksanakan oleh sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam, yaitu Khilafah. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Mundur dari Jabatan untuk Mendaftar Caleg, demi Apa?”

  1. Demi apa??
    Demi jalan” keluar negri, beli mobil mevvah, rumah sultan, barang” merk dan kebutuhan pribadi lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *