[Kabar] Pengunduran Diri Kepala Daerah untuk Menjadi Caleg, Pengamat: Ini Strategi Menggaet Suara

[Kabar] Pengunduran Diri Kepala Daerah untuk Menjadi Caleg, Pengamat: Ini Strategi Menggaet Suara

Muslimah News, NASIONAL — Terjadi fenomena baru menjelang Pemilu 2024. Kepala daerah beramai-ramai mendaftarkan diri menjadi calon legislatif (caleg) untuk pemilu mendatang.

Adapun nama bacaleg yang telah mendaftarkan diri adalah Bupati Lebak Iti Jayabaya dan Wali Kota Palembang Harnojoyo dari Partai Demokrat; Wali Kota Parepare Taufan Pawe dari Golkar; Wali Kota Lubuklinggau S. N. Prana Putra Sohe dan Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman dari PKB; Wali Kota Jambi Syarif Fasha dari Partai Nasdem; Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy dari Partai Perindo; Bupati Tanah Laut Sukamta, Bupati Merangin Mashuri dan Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, serta Wakil Wali Kota Serang Subadri dari PPP.

Sayangnya, Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Pemilu meminta para kepala daerah yang mendaftar menjadi caleg untuk mengundurkan diri. Akibatnya, muncul fenomena pengunduran diri beramai-ramai para kepala daerah tersebut.

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menyampaikan bahwa hal ini tidak lepas dari situasi politik dan upaya memanfaatkan situasi tersebut. Menurutnya, parpol akan fokus meraup suara sehingga mereka akan mengarahkan kader terbaik untuk dapat meraih suara di pileg.

Menggaet Suara

Pengamat politik Siti Muslikhati, S.IP., M.Si. memberikan tanggapan bahwa fenomena ini merupakan strategi menggaet suara sebanyak-banyaknya. “Partai politik peserta Pemilu 2024 sudah mulai mengatur strategi untuk menggaet suara sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah menggandeng kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk menjadi calon anggota legislatif dengan konsekuensi mereka mundur dari jabatan kepala daerah,” ungkap Siti kepada redaksi MNews pada Selasa (23-5-2023).

Ia menjelaskan bahwa kondisi ini sangat wajar mengingat saat ini merupakan tahun panas menuju Pemilu 2024.

“Ini adalah penampakan yang wajar pada tradisi politik ‘realis-modern’ yang memaknai politik semata-mata sebagai perjuangan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan,” ujarnya.

Kemampuan Memengaruhi

Siti mengungkapkan, dalam politik saat ini, mereka memandang kekuasaan hanya sebatas kemampuan (otoritas) untuk memengaruhi pihak lain. “Dalam tradisi politik realis, etika politik berupa etika mendapatkan dan menggunakan jabatan, tidak memiliki tempat,” ujarnya.

Ia mengkritisi, besarnya dana rakyat yang sudah dipakai untuk proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, seperti tidak pernah terevaluasi efektifitasnya, terutama saat dikaitkan dengan kemaslahatan bagi rakyat.

“Saat ini, jabatan publik dipakai untuk loncatan keuntungan orang-orang yang memiliki modal besar saja,” cetusnya.

Perjuangan Rakyat

Padahal, ungkapnya, rakyat sudah berjuang untuk mendapatkan pemimpin politik. “Mereka mempunyai harapan bahwa kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan mereka lebih mudah tertangani oleh wakil yang dipilih dan sah mewakili mereka,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa rakyat merindukan hadirnya pemimpin yang memaknai politik sebagai pengaturan urusan mereka secara adil dan manusiawi, bukan ajang persaingan untuk mendapatkan kekuasaan saja.

“Rakyatlah pemilik kekuasaan yang sebenarnya, maka ketika rakyat memilih seseorang untuk mewakili mereka di dalam mengatur urusan-urusan mereka, sudah semestinya orang-orang yang terpilih itu tahu diri dan sadar diri bahwa mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil partai, apalagi wakil dari kepentingan sendiri atau kelompok kecilnya,” tukasnya.

Hanya saja, ia memandang, kadang-kadang harapan dan keinginan rakyat ini tidak dilandasi oleh kesadaran politik yang kukuh. “Rakyat masih mudah diombang-ambingkan suaranya di masa pemilu oleh janji-janji para calon pemimpin yang selalu diingkari ketika sudah menjabat,” ucapnya.

Kecerdasan Politik

Oleh karena itu, Siti berharap rakyat memiliki kecerdasan politik. “Dalam konteks inilah, diperlukan upaya pencerdasan politik rakyat dengan membangun kesadaran bahwa pengaturan urusan rakyat hanya akan berjalan secara adil dan manusiawi jika bersumber dari kekuatan di atas manusia, yaitu Zat yang menciptakan manusia, beserta serangkaian kebutuhan hidupnya,” jelasnya

Siti mengingatkan bahwa Allah Taala menurunkan serangkaian informasi kepada manusia sebagai panduan bagi manusia dalam memenuhi keseluruhan kebutuhan hidupnya. “Inilah wujud pemenuhan kebutuhan yang adil untuk semua manusia,” tegasnya.

Untuk itu, ia menekankan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mencerdaskan rakyat dengan politik Islam. [MNews/Hen]

Share

One thought on “[Kabar] Pengunduran Diri Kepala Daerah untuk Menjadi Caleg, Pengamat: Ini Strategi Menggaet Suara”

  1. Seharusnya kursi” para legislatif harus di taruh di tanah langsung tanpa menginjak gedung” pencakar langit agar langsung bisa mendengar jeritan rakyat yag setiap hari denyut nadi kehidupan di iris” oleh suara legislatif yang hanya mementingkan kehidupan pribadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *