Monopoli Bisnis di Lapas, Sinyal Kuat Privatisasi?

Monopoli Bisnis di Lapas, Sinyal Kuat Privatisasi?

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Belakangan, media sosial ramai mengabarkan adanya dugaan keterlibatan anak Menkumham Yasonna Laoly, yaitu Yamitema Tirtajaya Laoly, dalam monopoli bisnis di lapas. Dalam narasi yang beredar, bisnis koperasi dan kantin di beberapa lapas disebut dimonopoli oleh Jeera Foundation dengan perusahaannya PT Natur Palas Indonesia. Yasonna menepis kabar tersebut dan menyatakan kabar tersebut tidak benar. (Detik News).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR dari fraksi Demokrat Santoso mengatakan Yasonna perlu mundur dari jabatan Menkumham jika anaknya terbukti berbisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurut Santoso, memang tidak ada larangan bagi anak menteri berbisnis di tempat orang tuanya bertugas. Hanya saja, hal itu berkaitan dengan etika. Santoso berharap Presiden melakukan bersih-bersih di lingkaran kabinetnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Habiburokhman mengingatkan agar publik tidak mudah percaya terhadap pihak yang menyebarkan isu tanpa mengungkap identitas. (CNN Indonesia).

Menunggu Pengusutan

Terlepas dari benar tidaknya isu tersebut, publik tentu menunggu sikap tegas pemerintah untuk mengusut dugaan tersebut. Bukan kali ini saja publik disuguhi berita adanya transaksi bisnis di lapas. Seakan menjadi tantangan, diamnya pemerintah justru berpotensi mengikis kepercayaan publik. Meredam polemik melalui langkah nyata tentu akan lebih baik.

Publik tentu tidak lupa atas beberapa kasus yang menyeruak dari balik sel tahanan. Sebut saja kasus adanya transaksi jual beli fasilitas mewah untuk tahanan di Lapas Sukamiskin. Tidak kalah dengan fasilitas hotel berbintang, lapas disulap dengan berbagai fasilitas bagi penghuni ruang tahanan.

Jauh ke belakang, media pernah meliput fasilitas mewah di ruang tahanan Artalyta Suryani alias Ayin. Pada 2013, fasilitas mewah terendus dari ruang penjara Agusrin Najamuddin dan Freddy Chandra. Pada 2017, sel mewah milik Haryanto Chandra ada di Lapas Cipinang.

Berbagai rentetan fakta adanya transaksi bisnis di lapas ini jelas membuat publik kian skeptis. Meski tidak menampik adanya dugaan monopoli bisnis di lapas, sudah seharusnya publik juga memahami pemenuhan kebutuhan para narapidana saat menjalani masa hukuman. Terlebih, sinyal lahan basah bisnis di lapas kian menyeruak seiring wacana privatisasi lapas.

Privatisasi Lapas, Negara Lepas Tangan?

Kian bertambahnya jumlah narapidana pada faktanya tidak diiringi ketersediaan fasilitas yang memadai. Pembangunan sarana prasarana hingga memastikan tercukupinya kebutuhan dasar para narapidana ternyata masih menjadi PR besar. Kondisi ini tidak ayal menjadi celah bergulirnya wacana privatisasi lapas.

Wacana pengelolaan lapas oleh pihak ketiga ini pernah mencuat pascakebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Menkumham Yasona pernah membahas hal ini dengan Komisi III DPR sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas dan kasus pungli yang tidak kunjung selesai. Pemerintah sendiri berencana untuk membangun lebih banyak lapas dan mempekerjakan lebih banyak sipir. Sayangnya, aspek pendanaan disebut masih menjadi kendala.

Di sisi lain, penerimaan pegawai lapas juga cenderung statis di tengah membludaknya penghuni lapas. Jika negara sudah tidak mampu lagi menanggung beban dana pengelolaan lapas, privatisasi akan menjadi alternatif. Kondisi ini pada akhirnya menuntut adanya pelimpahan tanggung jawab negara untuk mengurus rakyatnya yang sedang menjalani proses hukum.

Tetap Tanggung Jawab Negara

Adanya bisnis di lapas bukanlah isu baru. Di AS, misalnya, banyaknya jumlah tahanan membuat industri dan bisnis penjara menjadi sangat menguntungkan. Tingginya peminat privatisasi lapas oleh perusahaan-perusahaan di AS adalah indikasi besarnya keuntungan bisnis di lapas. Pada 2010, dua perusahaan terbesar penjara swasta di AS (GEO Group, Inc. dan Lapas CCA) pernah meraup keuntungan empat miliar dolar hasil bisnis dari balik sel tahanan.

Pemenuhan kebutuhan para tahanan juga menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Wajar jika pelaku bisnis melihat ini sebagai peluang. Di sisi lain, bukankah negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rakyat? Mengalihkan ke pihak swasta yang berorientasi untung-rugi tentu menjadikan negara abai menjalankan perannya sebagai pengurus dan perisai bagi rakyat.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa negara menciptakan rantai bisnis di tengah keterbatasan para narapidana. Becermin pada fakta di AS, negara bahkan kerap memperpanjang masa tahanan demi menjamin langgengnya bisnis di lapas. Tentu kita tidak berharap fakta ini terjadi di Indonesia. Hanya saja, sinyal bisnis yang kian menguat mengindikasikan perlunya pengelolaan lapas yang lebih manusiawi dengan lensa sistemis.

Perspektif Islam

Menggunakan lensa sistemis dalam mendudukkan perkara lapas ini tidak kalah pentingnya. Paradigma negara sebagai pengurus sekaligus perisai rakyat menjadikan negara bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan para narapidana.

Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari takzir. Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Syekh Abdurrahman al-Maliki dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam menjelaskan bahwa pemenjaraan memiliki arti ‘mencegah atau menghalangi seseorang untuk mengatur diri sendiri’. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang ia butuh sebagai manusia. Rasulullah dan Khulafaurasyidin juga telah mencontohkan sanksi dengan model pemenjaraan ini.

Pada masa Rasulullah saw. dan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, sanksi pemenjaraan terkadang di dalam rumah atau masjid. Pada saat itu, belum ada ruang penjara secara khusus. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra., rumah Shafyan bin Umayyah dijadikan sebagai penjara setelah membelinya seharga 400 dirham. Khalifah Ali bin Abu Thalib ra. juga pernah membuat penjara yang bernama Nafi’an dan Makhisan.

Meski penjara merupakan bagian dari proses pelaksanaan sanksi, negara tetap wajib menciptakan atmosfer manusiawi bagi para narapidana. Negara tetap harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan tidak mengalihkannya kepada pihak lain, apalagi swasta. Pembangunan sarana dan prasarana pun menjadi bagian dari tanggung jawab negara.

Meski demikian, dimensi hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada sanksi itu sendiri. Aspek preventif merupakan hal penting dalam sistem hukum Islam. Pemahaman akan syariat menjadikan umat Islam senantiasa mawas diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Terlebih, sistem hukum Islam tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga akhirat.

Dengan demikian, atmosfer keimanan yang bertemu dengan aspek tanggung jawab yang hadir di pundak negara, menjadikan sistem hukum Islam berjalan manusiawi, termasuk bagi para narapidana. Berbeda dengan sekarang, napas bisnis hadir hingga ke lapas. Inilah konsekuensi hidup di bawah sistem sekuler kapitalisme. Masih betah dengan sistem ini? [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *