Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) senantiasa diiringi evaluasi terhadap pemerintah dan pejabat terkait. Ada yang mengatakan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu positif bagi negeri, tetapi tidak sedikit yang mengkritik tajam atas peta jalan pendidikan Indonesia.
Salah satu kritikan tajam tersebut datang dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Ia mengatakan, “Pendidikan kita mau dibawa ke mana? Apalagi Pemilu sudah di depan mata. Nanti ganti pemerintah, ganti kebijakan lagi.” Ia juga menyampaikan beberapa catatan kritis terkait jalannya pendidikan.
Pertama, seharusnya, Kemdikbudristek beserta seluruh pemerintahan, baik provinsi, kota, dan kabupaten, melakukan evaluasi komprehensif terhadap program Merdeka Mengajar. Setiap kali ganti menteri, pasti ganti kebijakan. Tidak ada kontinuitas membangun pendidikan dan guru. Tidak pula meraih perubahan inovasi pendidikan, melainkan justru involusi pendidikan.
Kedua, persoalan guru PPPK menjadi cermin buruk tata kelola guru di tanah air. Ketiga, belum optimalnya penyelenggaraan program guru penggerak bagi seluruh daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Keempat, pemanfaatan teknologi pendidikan. Kelima, pemerintah (khususnya Kemdikbudristek) hendaknya membuka ruang dialog berkualitas dengan asas partisipasi dalam proses rancangan sistem pendidikan nasional.
Wajah Pendidikan Penuh Bopeng
Beberapa catatan kritis di atas ternyata masih sebagian kecil dari permasalahan pendidikan negeri ini. Sungguh, wajah pendidikan “penuh bopeng” di mana-mana. Jika tidak segera “diobati”, tentu akan terus menjadi momok bagi generasi.
Pemerintah memperingati Hardiknas 2023 dengan mengambil tema “Bergerak Bersama, Semarakkan Merdeka Belajar”. Mirisnya, sistem pembelajaran saat ini justru tidak mampu menjawab berbagai permasalahan, seperti anggaran pendidikan, kurikulum, fasilitas, sarana dan prasarana, hingga sumber daya tenaga pendidikan yang belum memadai.
Saat ini, Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN sampai 2024. Namun, pemerintah malah merekrut ASN kontrak bernama PPPK. Anggaran jumbo menjadi alasan utama pemerintah tidak lagi merekrut guru PNS. Padahal, anggaran pendidikan dalam APBN mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya. Pada 2023, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun, naik 5,8% dibandingkan 2022. Lantas, ke manakah anggaran tersebut bermuara?
Seleksi guru PPPK sejak 2021 pun menyisakan ragam persoalan, yaitu masih ada 62.645 guru PPK prioritas-1 yang belum mendapat formasi. Janji Mendikbudristek dan Menpan RB mengangkat satu juta guru juga baru terealisasi 550 ribu, itu pun PPPK. Guru PPPK juga tidak kunjung digaji berbulan-bulan. Para guru yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, upahnya di bawah UMK. Mereka yang diangkat menjadi ASN malah tidak digaji selama berbulan-bulan.
Selain itu, learning loss tetap terjadi pada anak Indonesia, meski kementerian dan berbagai perusahaan teknologi edukasi (edtech) bergandengan untuk menyukseskan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bukannya mengembalikan pembelajaran yang hilang, perusahaan edtech malah menambang data anak. Human Right Watch mencatat 164 perusahaan edtech di dunia melanggar privasi anak, termasuk Indonesia.
Penambangan data juga terjadi pada guru. Masifnya penggunaan platform dalam pendidikan melahirkan artificial intelligence (AI) yang dibuat dengan algoritma yang menguntungkan pembuatnya. Tujuan pendidikan nasional tidak kunjung diraih, sedangkan tujuan komersial pembuat platform tercapai dengan baik.
Saatnya “Glowing” dengan Islam
Satu-satunya cara memperbaiki wajah bopeng ini ialah dengan sistem Islam. Sistem pendidikan Islam dapat mewujudkan wajah pendidikan yang “glowing”. Pendidikan dalam Islam berorientasi memberikan hak pendidikan pada generasi; me-riayah dan memperhatikan aspek mendasar pembentukan kepribadian generasi.
Negara (Khilafah) akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan memadai, seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, dan balai-balai pelatihan. Tidak ketinggalan buku-buku pelajarannya. Kurikulum pendidikan dalam Islam bervisi melayani kebutuhan pendidikan rakyat dan berkontribusi untuk kemajuan negeri.
Mencetak guru yang berkualitas dan berkepribadian Islam juga hanya bisa terwujud melalui penerapan sistem pendidikan Islam. Akidah Islam akan menjadi landasan berpikir sekaligus standar bertingkah laku. Pemahaman (tsaqafah) asing yang bercokol dalam pemikiran mereka, harus ditinggalkan. Para guru juga harus meyakini dan memastikan bahwa hanya pemahaman Islam yang bisa membentuk pemikiran yang sahih. Selain itu, negara juga akan memberikan kemudahan bagi para guru dalam mengakses sarana dan prasarana demi meningkatkan kualitas mengajar.
Khatimah
Dalam sejarah keemasan peradaban Islam, tercatat bahwa guru mendapatkan penghargaan tinggi, salah satunya memperoleh gaji yang melampaui kebutuhannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqah ad-Dimasyqi, dari Al-Wadhiah bin Atha’, bahwa ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak. Kala itu, Khalifah Umar bin Khaththab memberi mereka gaji 15 dinar (1 dinar=4,25 gram emas). Apabila saat ini (Mei 2023) satu gram emas Rp1.060.000, berarti gaji guru saat itu setiap bulannya sebesar Rp67.575.000.
Demikianlah ketika Islam tegak dalam institusi negara. Khilafah menjadi mercusuar pendidikan dunia karena memang pernah menjadi pusat pembelajaran bagi dunia. Sudah menjadi tugas umat Islam untuk berjuang keras mengembalikan Khilafah Islamiah dan mengembalikan negeri-negeri muslim sebagai lentera pendidikan yang terang bagi dunia. [MNews/Gz]
