Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Ketua Komisi III Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menuai sorotan publik. Jawabannya atas permintaan Mahfud MD untuk mendukung UU Perampasan Aset seakan menunjukkan kalau anggota-anggota DPR RI tidak mewakili rakyat.
Ini terjadi saat rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi III DPR RI, Rabu (29-3-2023). Bermula dari usulan Mahfud MD dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini sangat sulit agar Bambang mendukung UU Perampasan Aset.
Menjawab itu, Bambang mengatakan, sebenarnya untuk anggota-anggota DPR RI mudah memutuskan itu. Akan tetapi, ia menekankan bahwa lobi tidak bisa dilakukan di DPR RI karena anggota-anggota DPR patuh terhadap para ketua umum partai mereka masing-masing.
Jawaban Bambang Pacul pun seketika menuai sorotan publik. Di YouTube, misalnya, warganet memenuhi hampir setiap kolom komentar dari video-video yang dipos banyak akun. Berisikan banyak hujatan kepada DPR RI yang diingatkan kalau mereka merupakan perwakilan rakyat, bukan sekadar wakil dari partai politik (parpol) yang patuh perintah ketua parpol seolah “juragan” mereka. (Republika).
Bekerja untuk “Juragan”?
Entah sengaja atau tidak, yang Bambang Pacul katakan pada dasarnya sudah rahasia umum. Sistem politik saat ini telah menjadikan politik dan parpol sebagai industri. Spirit yang lahir dari fakta adanya industri politik ini adalah hadirnya pemain dari kalangan pemodal sebagai penyokong dana dan pengurus partai sebagai agensi yang siap bekerja.
Dalam tataran realitas, parpol dalam sistem saat ini ibarat kuda troya yang memuluskan berbagai kepentingan. Entah itu jabatan, kekuasaan, atau kepentingan lainnya. Oleh karenanya, tidak sedikit parpol yang memasang tarif berupa mahar politik yang fantastis. Siapa pun yang berhasrat pada kekuasaan, bisa menjalin hubungan mutualisme dengan parpol.
Politisi butuh jabatan, parpol menyiapkan kendaraan. Ada mutualisme. Di sini terlihat betapa parpol seakan bermutasi menjadi sebuah korporasi. Bedanya, transaksi yang terjadi di dalamnya adalah transaksi politik.
Anggota partai juga tidak ubahnya pekerja partai. Wajar, begitu duduk di parlemen, janji memperjuangkan rakyat menguar begitu saja. Jadi betul yang Bambang Pacul sampaikan bahwa wakil rakyat—yang notabene berasal dari beragam parpol—patuhnya pada perintah ketua parpol. This is fact, not fake.
Sementara itu, penyokong dana—dalam hal ini para pemilik modal—bukan tanpa kepentingan. Bagi mereka, no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Merekalah yang kemudian mengontrol para politisi, bukan sekadar mitra dalam berbagai proyek, termasuk dalam membuat rancangan UU yang menguntungkan pemilik modal.
Dari realitas ini, seharusnya rakyat menyadari cacatnya sistem politik sekuler kapitalisme saat ini. Mengapa? Agar menjadi pembelajaran untuk mencari komparasi atas sistem positif yang sedang berjalan.
Memang, tidak sedikit yang mengatakan bahwa realitas ini akibat karena person semata. Akan tetapi, jika mau jujur dengan realitas industri politik yang sistem ini ciptakan, siapa pun tidak dapat menafikan bahwa person-person tersebut lahir dari sistem yang sedang berjalan.
Bagaimana dengan Islam?
Realitas dalam sistem sekuler berbeda jauh dengan sistem Islam. Keberadaan parpol tidak lepas dari definisi politik itu sendiri. Dalam Islam, politik bermakna ‘pengurusan urusan umat’. Politik (siyasa) berasal dari kata “saasa-yasuusu-siyaasatan” yang bermakna ‘mengurus.’Politik Islam tegak atas dasar akidah Islam.
Politik Islam tidak lain untuk melaksanakan syariat Islam di dalam negeri dan dakwah ke luar negeri. Dengan kata lain, politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan rakyat berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Sedangkan aktivitas politik adalah segala aktivitas terkait pengaturan urusan masyarakat, baik urusan kekuasaan itu sendiri, maupun pengawasan dalam mengatur urusan rakyat. Inilah fungsi utama parpol.
Dalam melaksanakan fungsinya, parpol masif melakukan edukasi pada masyarakat agar memahami apa saja yang terkait kemaslahatan mereka. Jika terdapat kebijakan yang jauh dari maslahat, masyarakat dapat melakukan muhasabah terhadap penguasa dengan landasan iman semata untuk meluruskan, bukan yang lain.
Fungsi pengawasan parpol meniscayakan terealisasinya kemaslahatan rakyat. Demikian juga dalam melakukan kontrol dan muhasabah pada penguasa, berjalan bukan karena adanya gesekan kepentingan politik. Muhasabah kepada penguasa semata untuk mengingatkan agar penguasa tetap dalam koridor keimanan dalam merumuskan kebijakan bagi rakyat.
Posisi penting parpol ini tegak atas asas amar makruf nahi mungkar. Keberadaan partai ini akhirnya selaras dengan aktivitas dakwah dan muhasabah. Aktivitas ini juga jauh dari fakta parpol saat ini yang menjalankan aktivitas berdasarkan unsur kepentingan. Akidah Islam yang menjadi spirit tegaknya partai akan menjadikan parpol jauh dari rutinitas menawarkan mahar dan berebut kursi kekuasaan.
Aspek kemaslahatan rakyat adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian parpol. Begitu penguasa merumuskan kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat, tugas partailah memberikan muhasabah. Di sini terlihat betapa parpol semata bekerja untuk rakyat dengan tujuan mulia melakukan amar makruf nahi mungkar.
Artinya, spirit kepatuhan anggota partai kepada pemimpin partai adalah berlandaskan kepatuhan mereka terhadap syariat. Aktivitas parpol dalam Islam tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Inilah yang membedakan asas dan prinsip parpol dalam sistem Islam dengan sistem sekuler kapitalisme. Pertanyaannya, jika realitas ini begitu tampak di depan mata, masihkah kita mau bertahan sistem yang bobrok ini? Wallahualam. [MNews/Gz]
