Muslimah News, NASIONAL — KPK secara resmi menahan dan menetapkan Bupati Kapuas dan istrinya, Ben Brahim S. Bahat (BSBB) dan Ary Egahni (AE) sebagai tersangka kasus korupsi yang mencapai Rp8,7 miliar. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan bahwa keduanya menyalahgunakan jabatannya untuk meminta sejumlah fasilitas dan uang. Mereka meminta hal-hal tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, sebagaimana dirujuk dari Tempo (31-3-2023)
Pada kasus korupsi ini, sang istri, Ary Egahni diduga aktif turut berperan melanggengkan tindakan korupsi ini. Ia melakukannya dalam proses pemerintahan dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Ary Egahni adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024. Ia merupakan kader partai yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, ia merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangkaraya pada 1993—1996. Lalu, pada 2019, ia memilih untuk terjun dalam dunia politik dengan menjadi bagian DPR RI. ia pun menjadi anggota DPR Komisi III RI pada 2019—2020.
Sistem Rusak
Pengamat masalah perempuan, anak, dan generasi dr. Arum Harjanti mengkritisi terjadinya peristiwa ini. “Inilah akibat sistem yang rusak, perempuan juga menjadi pelaku korupsi,” ujarnya kepada MNews, Sabtu (1-4-2023).
Ia mengatakan, seorang perempuan, yang juga anggota DPR RI, ikut terlibat korupsi, bahkan dilakukan bersama suami.
“Mungkin para pegiat perempuan akan menyatakan bahwa perempuan ini terlibat korupsi karena ajakan laki-laki yang kebetulan adalah suaminya. Pernyataan tersebut mungkin saja dilontarkan lantaran selama ini disebarkan narasi bahwa perempuan pelaku korupsi adalah korban kekuasaan yang bersifat patriarki,” ucapnya.
Padahal faktanya, Arum mengungkapkan, banyak juga perempuan penguasa—kepala daerah—yang menjadi pelaku langsung korupsi.
“Jelas ini kotradiksi dengan narasi bahwa perempuan anti korupsi. Bahkan, ada gerakan khusus dalam hal ini, yaitu Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK), yang lahir dari survey KPK pada 2012—2013. Nyatanya perempuan pelaku korupsi terus saja ada dalam setiap masa, bahkan jumlahnya makin banyak dan beragam profesinya,” bebernya.
Mematahkan Argumentasi
Menurutnya, kasus ini juga mematahkan argumentasi bahwa keberadaan perempuan sebagai anggota parlemen menjamin baiknya pengaturan urusan perempuan.
“Bagaimana nasib perempuan akan jauh lebih baik jika perempuan anggota parlemen juga tega mengemplang dana untuk rakyat, termasuk perempuan? Alih-alih memperjuangkan nasib perempuan, yang terjadi justru perempuan dikhianati oleh wakilnya sendiri,” kritiknya.
Lebih lagi, Arum menilai, kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bisa dilakukan siapa saja, laki-laki ataupun perempuan.
“Nyatalah, korupsi bukan monopoli jenis kelamin tertentu. Artinya, pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil dengan memperbanyak perempuan pada posisi wakil rakyat ataupun penguasa sebagaimana narasi yang disuarakan para pegiat gender. Ini karena sejatinya korupsi berkaitan dengan pola pikir dan sikap yang salah, yang nyata terbentuk ketika kehidupan berasaskan sekularisme,” urainya.
Begitu pula, tegasnya, dengan penerapan sistem turunannya, yaitu kapitalisme demokrasi yang nyata meniscayakan, bahkan menyuburkan praktik korupsi dalam semua bidang, termasuk demi meraih jabatan dan kekuasaan.
“Oleh karena itu, keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat, bahkan penguasa, tidak akan mampu mencegah tindak korupsi. Sebaliknya, dalam sistem rusak ini, perempuan justru mudah terjerumus dalam tindak korupsi,” tukasnya.
Korupsi Adalah Kemaksiatan
Sungguh berbeda dalam sistem Islam, tutur Arum, yang memandang korupsi sebagai satu kemaksiatan dan jabatan sebagai satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat.
“Siapa pun pelaku korupsi, perempuan maupun laki-laki akan mendapatkaan sanksi tegas. Islam juga mewajibkan setiap individu, laki-laki ataupun perempuan, untuk mencegah setiap kemaksiatan, dan melarang kerjasama dalam dosa dan permusuhan, termasuk korupsi,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menerangkan, untuk mencegah tindak korupsi, Islam mewajibkan negara untuk membina ketakwaan setiap individu rakyatnya, juga mendorong masyarakat untuk melakukan amar makruf nahi mungkar.
“Selain itu, negara juga akan menerapkan berbagai aturan secara komprehensif sehingga mampu menutup setiap celah yang mengantarkan terjadinya korupsi dengan menerapkan aturan Islam secara kafah dalam seluruh bidang kehidupan yang hanya akan terwujud dengan tegaknya Khilafah Islamiah,” tandasnya. [MNews/Ruh]
