Penulis: Asy-Syifa Ummu Siddiq
Muslimah News, OPINI — Rumah dan udara yang bersih adalah dambaan setiap orang. Tidak ada masyarakat yang nyaman tinggal di tempat yang memiliki polusi tinggi. Namun, pada kenyataannya hal itu dialami oleh warga Rusunawa Marunda. Mereka merasa tersiksa karena pencemaran udara yang berlebihan. Dengan kondisi ini, siapa yang harus memperbaiki?
Kesengsaraan Warga
Kawasan Rusunawa Marunda berada di daerah Jakarta Utara, berdekatan dengan perusahaan bongkar muat batu bara. Konsekuensinya, jalan raya sekitar selalu dilalui truk-truk besar selama 24 jam. Tidak jarang pula terjadi kecelakaan di wilayah ini hingga akhirnya juga disebut “jalur tengkorak”.
Tidak hanya itu, debu-debu yang dibawa oleh truk atau hasil pembakaran batu bara ternyata membuat udara di sekitar wilayah itu tercemar. Polusi udara yang tinggi membuat mereka terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Mereka jadi susah tidur tiap malam karena batuk yang diderita, bahkan debu itu dapat menyebabkan kulit gatal-gatal.
Pengurus Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Cecep Supriyadi menyampaikan, setidaknya hingga awal bulan lalu (Februari), ada 66 warga di Blok D3 memiliki keluhan sakit yang sama. Di antaranya, balita (17 orang), anak-anak usia 6—15 tahun (18 orang), remaja (2 orang), lansia usia 60—70 tahun (6 orang), dan dewasa usia 23—58 tahun (23 orang). (Republika, 22-03-2023).
Tidak bisa dimungkiri, udara yang tercemar akan berdampak negatif bagi kesehatan. Debu batu bara termasuk polutan jenis fibrogenik, yaitu jenis debu yang beracun serta dapat merusak paru-paru. Jika seseorang menghirup debu ini dalam jangka waktu panjang, akan menyebabkan penyakit pneumokoniosis. Jika dibiarkan terus, penyakit ini dapat menjadi kanker paru-paru. Penderitanya bisa mengalami batuk, sesak dan sulit bernapas, sesak dada, hingga mengeluarkan lendir hitam.
Upaya Penyelesaian
Warga Rusunawa Marunda sempat melakukan unjuk rasa meminta perhatian pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya itu pun membuahkan hasil, setidaknya satu perusahaan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dicabut izin operasionalnya. Namun, karena di wilayah itu tidak hanya satu perusahaan batu bara yang beroperasi, kondisi pencemaran masih ada meski sedikit.
Tidak butuh waktu lama, PT KCN mengajukan izin untuk kembali beroperasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto pun menyatakan bahwa PT KCN dapat melakukan pembaruan izin lingkungan hidup dan beroperasi seperti biasa dengan pengawasan dari instansi lingkungan terkait.
Sementara itu, berbagai keluhan juga dirasakan warga karena belum ada upaya serius untuk menyelesaikan masalah ini. Meski dari hasil pemeriksaan, polusi udara baik sampai sedang, warga mengeluhkan merasa sangat mengganggu, tidak terkecuali anak-anak di sekolah. Sekolah satu-satunya di wilayah itu menjadi saksi bisu betapa kesehatan anak-anak mengganggu aktivitas belajarnya. Mereka sering bergantian tidak masuk karena alasan kesehatan.
Kepentingan Kapitalis
Kawasan industri dan pemukiman warga seharusnya ditempatkan di area yang berbeda. Idealnya, kawasan industri berada jauh dari pemukiman. Namun, sesaknya Kota Jakarta membuat penataan ini tidak berjalan. Kawasan Sunda Kelapa Utara ini memang lebih dahulu menjadi tempat industri. Namun, seiring waktu, dibangunlah rumah susun untuk merelokasi warga yang rumahnya tergusur. Mereka tidak punya pilihan lain karena tidak memiliki tempat tinggal alternatif.
Di sisi lain, bisnis batu bara merupakan usaha yang masih menjanjikan. Setidaknya, di wilayah itu ada sembilan perusahaan yang beroperasi. Seluruh pabrik itu dapat dipastikan juga menghasilkan zat buangan yang menjadi penyumbang polusi udara.
Sayangnya, puluhan tahun berjalan, tidak terlihat upaya serius untuk menyelesaikan masalah ini. Sesaknya Jakarta seakan menjadi alasan bagi pemangku jabatan untuk tidak memindahkan mereka. Dalihnya, sudah berupaya mencarikan tempat terbaik.
Di sisi lain, penutupan industri juga menyebabkan pemasukan pajak ke negara berkurang. Walhasil, opsi yang dipilih adalah memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki dokumen administrasi agar bisa beroperasi kembali.
Lagi pula, pemilik perusahaan-perubahaan batu bara itu bukanlah orang sembarangan. Mereka dapat izin terus beroperasi tentu karena ada persetujuan dari atasan. Selama ada uang dan kekuasaan di tangan, apa pun dapat dilakukan. Inilah gambaran kebijakan yang mengedepankan kepentingan kapitalis.
Tanggung Jawab Negara
Sebagai ideologi yang berkuasa saat ini, kapitalisme memandang bahwa kepentingan korporasi lebih utama sehingga tidak akan lahir kebijakan yang membela warga. Seluruh keputusan akan dilakukan dengan pertimbangan keuntungan.
Berbeda dengan Islam yang berpandangan bahwa tugas negara adalah mengurusi kebutuhan rakyat, termasuk menjamin keamanan dan kesehatan mereka. Negara Islam akan mengutamakan kepentingan rakyatnya, di antaranya memberikan tempat tinggal yang aman dan jauh dari polusi. Ini tentu tidak bisa berjalan sendiri dan harus dibarengi kebijakan lainnya.
Penerapan ekonomi Islam—dengan mengaktifkan seluruh pemasukan dalam Islam, seperti pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ganimah, dsb.—akan membuat negara tidak kalang kabut mencari pemasukan. Negara pun bisa membuat kebijakan tanpa takut kehabisan dana.
Selanjutnya ada kebijakan industri yang mengacu pada visi negara, yaitu dakwah dan jihad. Industri berat dan tambang akan dimiliki dan dikuasai negara, swasta tidak akan diberi hak mengelolanya. Dalam penerapannya, negara akan menyesuaikan dengan lingkungan. Tempat industri dan pemukiman akan dipisahkan.
Pembangunan wilayah juga akan merata. Tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Ini membuat masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke kota untuk mencari peruntungan. Penataan tata kota juga akan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, layanan kesehatan akan difungsikan sebagaimana mestinya. Negara akan membuka pelayanan gratis atau murah agar warganya bisa mendapat perawatan terbaik saat sakit dan bisa lekas sembuh. Seluruh pembiayaan diambil dari pemasukan di atas.
Semua kebijakan itu tidak akan terlaksana jika mengandalkan sistem saat ini. Semua tad akan berjalan jika negara mengambil Islam secara sempurna. Jadi, nasib warga Rusunawa Marunda dan masyarakat lainnya yang ikut terdampak hal yang sama, misalnya, hanya bisa selesai jika negara mau mengambil Islam sebagai landasan kebijakan, bukan kapitalisme. Wallahualam. [MNews/Gz]
