Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Setelah viral kasus Mario Dandy Trisambodo, Kementerian Keuangan tengah mendapat sorotan publik. Gaya hedon abdi Kemenkeu pun diburu hingga ke lubang semut. Dari kasus penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat Kemenkeu, harta Rafael Alun yang tidak wajar, hingga isu geng atau klub di lingkungan pegawai Kemenkeu. Satu kasus anak pejabat turut menyeret pengungkapan harta hingga geng pegawai pajak.
Jika di lembaga Polri ada geng Sambo yang terungkap karena pembunuhan terhadap anak buahnya. Di Kemenkeu terungkap klub atau geng pegawai pajak karena kasus penganiayaan. Polanya sama, kasusnya berbeda. Ada apa dengan lembaga pemerintahan? Mengapa bermunculan geng-geng di lingkungan instansi pemerintah?
Punya “Geng”, Wajar?
Dalam urusan bongkar-bongkar kasus dan menelusuri gaya hidup pejabat, tampaknya warganet lebih gercep dan lihai dibandingkan lembaga pemerintah lainnya. Terbongkarnya gaya hidup mewah pejabat pajak seperti Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto baru-baru ini terindikasi ada peran warganet mengobrak-abrik aktivitas pamer harta mereka di media sosial. Setelah viral, baru ada tindaklanjut dari pihak berwenang. Itu artinya, pengawasan terhadap harta dan perilaku abdi negara lemah.
Kelemahan itulah yang memunculkan bibit-bibit geng di lembaga pemerintah tumbuh subur. Tidak pelak, geng motor gede (moge) yang kerap dipamerkan pejabat Kemenkeu pun disoal lantaran hidup mewah dipertontonkan ketika rakyat jungkir balik bekerja demi kewajiban membayar pajak. Wajar jika masyarakat marah dan kecewa.
Yang mengherankan, KPK menganggap wajar keberadaan geng moge pejabat Kemenkeu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berkata pejabat Kemenkeu punya gaji yang cukup untuk membeli motor-motor gede tersebut. Klub motor yang dimaksud adalah geng motor pegawai pajak, Belasting Rijder. Klub itu beranggotakan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mana ketuanya adalah Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
Ini artinya, sebagian pejabat pemerintah menganggap sikap pamer harta, beli barang mewah dan mengoleksinya, hingga terbentuk klub atau geng di antara mereka adalah kewajaran. Berharta lalu menikmati banyak kemewahan dianggap sebagai kepatututan sebagai abdi negara.
Pandangan semacam ini tidak terlepas dari pandangan hidup sekuler kapitalisme yang melahirkan gaya hidup hedonis dan riya yang menjangkiti para abdi negara. Jika tidak memakai barang branded rasanya tidak sah sebagai pejabat. Mungkin itu yang ada di benak mereka.
Hal ini mengingatkan pada Brigjen Andi Rianto yang beberapa waktu lalu menjadi buah bibir. Gaya berpakaian Dirtipidum Bareskrim Polri ini sempat menjadi perbincangan saat konferensi pers di Mako Brimob, Kelapa Dua. Warganet mempertanyakan kemeja branded berharga jutaan yang ia kenakan kala itu.
Melahirkan Oligarki
Pengamat Pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako, mendesak dan meminta Bareskrim Polri membongkar geng-geng pejabat berduit di Kemenkeu. Meski geng-geng pejabat Kemenkeu masih berupa isu dan dugaan, ia meminta polisi mengusutnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa terbentuknya geng-geng pejabat berduit di Kemenkeu tak lepas dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Tujuannya adalah saling menolong dan berbagi. Menurutnya, kehadiran geng-geng tersebut rawan terjadi gesekan, terutama ketika kepentingan mereka berbeda. Prianto menilai akan ada reaksi perlawanan ketika geng-geng pejabat berduit Kemenkeu dibongkar. (cnnindonesia, 2-3-2023)
Terbentuknya geng di pemerintahan memang akan memunculkan hukum aksi dan reaksi. Masih segar dalam ingatan video viral Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda yang mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar Rp6 miliar untuk urusan tambang batu bara ilegal. Kabareskrim yang mendapat tudingan tersebut membantah.
Meski demikian, pengamat kepolisan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan Kabareskrim mestinya tetap diperiksa untuk mengonfirmasi benar tidaknya dugaaan tersebut. Dari tudingan tersebut, muncul spekulasi di kalangan masyarakat bahwa ada persaingan dan pergengan di institusi polri. Opini liar masyarakat kala itu geng Sambo menyerang balik geng bareskrim dengan isu setoran uang tambang ilegal.
Ini berarti, lembaga pemerintahan sangat rentan dengan terbentuknya bibit perkumpulan sekelompok atau geng pejabat negara. Benih geng di tubuh pemerintah ini dikhawatirkan melahirkan mafia dan oligarki kekuasaan. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Demokrasi melahirkan oligarki adalah keniscayaan. Ini karena oligarkilah yang sebenarnya memegang kendali dan memengaruhi pejabat terpilih.
Ketika terjadi konflik kepentingan antar geng, membongkar aib dan kasus yang menjerat anggotanya menjadi hal yang lumrah dilakukan sebagai reaksi karena sudah tidak sejalan lagi. Inilah di antara dampak sistem pemerintahan demokrasi yang berjalan hingga saat ini. Lobi-lobi politik kerap menghiasi perjalanan politik pemerintahan demokrasi. Seperti halnya adagium demokrasi yang biasa kita kenal, “Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi”. Jika sudah tidak sevisi misi dan berbeda tujuan, maka yang semula teman bisa menjadi musuh, yang awalnya musuh bisa menjadi teman. Adanya geng di lembaga pemerintah juga bisa terindikasi karena adanya kepentingan bersama yang hendak diraih.
Pejabat dalam Islam
Islam sangat berbeda secara diametral dengan demokrasi. Dalam Islam, abdi negara atau pejabat pemerintah dipilih sesuai kapasitasnya. Ia digaji negara untuk menjalankan amanah sesuai tupoksi. Pemberian gaji yang cukup dan layak diterapkan agar para pejabat negara fokus memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Islam melarang pegawai atau pejabat negara menerima hadiah yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Jabatan di sini maksudnya adalah kewenangan (otoritas) yang dimiliki seorang pegawai/pejabat untuk menentukan sesuatu kepentingan umum tertentu.
Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, “Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pemimpin adalah harta khianat (hadaya al-umara` ghulul).” (HR Thabrani dalam Al-Awsath No. 5126. Dalam Majma’ Az-Zawaid Juz IV/151 Imam Al-Haitsami berkata sanad hadis ini hasan)
Begitu pula dengan hadis Nabi lainnya, dari Buraidah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa yang telah kami angkat untuk melakukan sesuatu tugas, lalu dia telah kami beri gaji, maka apa saja yang diambilnya selain daripada gaji adalah harta khianat (ghulul).” (HR Abu Dawud No. 2554. Hadis sahih, lihat Nasiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Juz I/191)
Dari keharaman harta ghulul ini, tidak akan ada pejabat negara yang berani mengambil dari selain apa yang sudah diberi negara sebagai kompensasi tugasnya. Sehingga pejabat negara dalam sistem Khilafah tidak memiliki tempat, waktu, dan kesempatan untuk pamer kemewahan atau unjuk kekayaan. Ini karena, Islam mengatur dan menghitung kekayaan pejabat sebelum dan sesudah ia menjabat. Jika ada harta tidak wajar setelah menjabat, ia diminta membuktikan dari mana harta itu berasal. Jika ia tidak mampu membuktikan maka harta itu akan diambil negara dan dimasukkan ke Baitulmal.
Pun dengan kelompok atau geng di pemerintahan tidak terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Ini karena pejabat pemerintah dipilih sesuai kapasitas dan kemampuannya bukan karena koneksi, ikatan keluarga, atau kepentingan lainnya. Para abdi negara harus memahami bahwa jabatan yang mereka emban akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..
Di sisi lain, penerapan syariat Islam ditopang peran penting tiga pilar.
Pertama, ketakwaaan individu. Individu bertakwa dibentuk dari pendidikan keluarga dan sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang diterapkan negara. Dengan ketakwaan inilah, mereka yang diberi mandat kekuasaan dan jabatan tidak akan mudah tergiur dengan tawaran dan sogokan uang, dan tidak hidup bermewah-mewah karena harta hanyalah titipan yang diminta pertanggungjawabannya. Mereka yang memiliki kelebihan harta justru akan terdorong berinfak dan bersedekah untuk kemaslahatan umat.
Kedua, kontrol masyarakat dengan pembiasaan amar makruf nahi mungkar. Masyarakat bisa dengan mudah mengoreksi dan mengawasi perilaku pejabat jika melanggar ketentuan syariat Islam. Ini karena aturan Islam sangat jelas dan tegas memberi batasan halal dan haram atas suatu perbuatan.
Ketiga, negara sebagai institusi penerapan syariat Islam Islam akan menutup rapat setiap jalan kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi. Penegakan sistem sanksi dalam Islam memberikan efek jera bagi pejabat yang mungkar dan curang.
Pengaturan semacam ini hanya bisa diterapkan dalam institusi yang menegakkan syariat Islam secara kafah, yakni Khilafah, bukan teokrasi ataupun demokrasi. Mewujudkan pejabat amanah di alam demokrasi ibarat pungguk merindukan bulan, di antara seribu orang mungkin hanya satu atau dua yang benar, bahkan mungkin tidak ada yang benar-benar mengemban amanah. Oleh karena itu, pejabat amanah dan bertakwa hanya bisa lahir dalam sistem Islam kafah, bukan yang lain. Wallahualam. [MNews]
