Muslimah News, NASIONAL—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI akan memberlakukan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan prevalensi diabetes anak di Indonesia.
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengingatkan anak tidak boleh mengonsumsi produk kental manis. Produk berisikan krim kental manis dengan kadar gula yang sangat tinggi bisa memicu anak stunting, diabetes hingga obesitas.
Sementara Firman Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya menjelaskan bahwa makanan tinggi karbohidrat, gula dan minuman bersoda, serta makanan siap saji bisa meningkatkan glukosa darah dengan cepat. Sebuah hasil studi menunjukkan bahwa angka kejadian faktor risiko DM tipe 2 pada anak usia 5—12 tahun, yaitu sebesar 18,8% karena kelebihan berat badan dan 10,8% obesitas.
Adapun Data surveilans Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut jumlah kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat pada 2023 dengan angka 2 per 100 ribu. Kasus diabetes anak pada 2010 hanya mencapai 0,028 per 100 ribu. Sebagai solusi pemerintah akan menaikkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menyebut kebijakan tersebut tengah dievaluasi oleh Kemenkeu. Kemungkinan, cukai MBDK bakal dipersiapkan awal tahun depan.
Terlalu Mengada-ada
Kebijakan pemberlakuan cukai ini dinilai pengamat kebijakan publik Endiyah Puji Tristanti sebagai hal yang terlalu mengada-ada.
“Ini namanya terlalu mengada-ada. Permasalahan kesehatan solusinya kok kebijakan fiskal? Narasinya sama dengan menaikkan cukai rokok agar masyarakat tidak gemar merokok,” ujarnya kepada MNews, Jumat (3-3-2024).
Kalau soal meningkatkan pendapatan negara, sindirnya, pemerintah selalu terkesan gercep [gerak cepat-red.]. “Giliran mengeluarkan uang negara untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, sangat ribet dan hitung-hitungan. Intinya, pemerintah seperti lepas tanggung jawab, kurang bersungguh-sungguh,” kritiknya.
Sebenarnya, ungkap Endiyah, diabetes pada anak setidaknya ada dua faktor penyebab. “Pertama, faktor genetik dan autoimun. Kedua, faktor gaya hidup yang tidak sehat dan kegemukan (obesitas),” sebutnya.
Ia mengatakan, jika ditanya kenapa para ibu memilih memberikan krim kental manis daripada susu formula, protein hewani dan sayuran kepada anak-anak? “Ya jawabnya karena pertama ibunya tidak paham soal gizi dan kedua, ibunya tidak punya uang untuk membelikan makanan sehat,” ucapnya.
Ini karena, sambungnya, para ibu minim edukasi sehingga menyangka krim kental manis sebagai susu. “Harga krim kental manis lebih terjangkau dibandingkan susu formula. Keluarga juga tidak memiliki cukup uang untuk membeli protein hewani dan sayur-sayuran yang semakin mahal. Bagi para ibu, yang penting anaknya tidak lapar dan tidak menangis minta makan dan merengek minta susu,” jelasnya.
Serius
Ia menilai, pemerintah seharusnya serius bekerja untuk mengatasi faktor pola hidup tidak sehat.
“Ini lebih mudah diatasi. Ini terkait tanggung jawab edukasi pola hidup sehat oleh negara kepada rakyat. Negara wajib menyediakan sistem informasi yang memadai bagi masyarakat, mendayagunakan aparatur negara untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada orangtua, bahkan memasukkan pengetahuan pola hidup sehat dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi,” bebernya.
Tidak cukup hanya edukasi, imbuhnya, negara juga bertanggung jawab memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengonsumsi makanan bergizi.
“Jika semua kebutuhan pokok mahal, kemudian negara gagal mengatasi pengangguran dan kemiskinan, tidak ada jaminan negara bagi setiap warga, maka education and health promotion akan sia-sia,” cetusnya.
Oleh karenanya, Endiyah mengingatkan, harus ada kebijakan pangan yang berpihak pada pemenuhan gizi bagi seluruh anak secara khusus dan warga negara secara keseluruhan. “Soal jaminan gizi generasi, tidak bisa sebatas menjadi sebuah pilihan yang diserahkan masing-masing keluarga,” tegasnya.
Mencontoh Khalifah
Ia menyatakan, negara perlu mencontoh Khalifah Umar bin Khaththab yang memberikan santunan yang cukup besar kepada setiap anak baik yang masih menyusu maupun sudah disapih sehingga para ibu merasa tenteram dan bahagia mengasuh anak-anak mereka. “Juga, memberikan sarana bekerja bagi kepala keluarga sehingga para istri tidak terbebani untuk bekerja,” urainya.
Yang jelas, lanjutnya, kita sangat menyesalkan kebijakan pemerintah terhadap kesehatan generasi.
“Pemerintah melupakan bahwa mereka adalah pemimpin yang berkewajiban mengurusi urusan rakyatnya dengan sebaik mungkin. Pemerintah seolah kehilangan rasa takut bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala,” tutupnya. [MNews/Ruh]
