Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo yang berlarut-larut itu, akhirnya memenangkan hati publik. Pada 13-2-2023 Mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
Namun, banyak pengamat masih menyangsikan bahwa Sambo akan benar-benar dihukum mati lantaran putusan ini baru putusan tingkat pertama, bisa saja vonis mati dibatalkan di tingkat banding dan kasasi. Terlebih persidangan di tingkat pertama dikontrol penuh oleh publik sehingga tekanan publik begitu besar pada keputusan sidang.
Selain itu, KUHP yang baru disahkan pada 6-12-2022 lalu kini menjadi sorotan dan menuai banyak penolakan karena bisa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo untuk lolos dari hukuman mati.
Pada pasal 100 KUHP yang baru disebutkan bahwa bagi terpidana mati diberikan masa percobaan 10 tahun penjara. Jika selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.
Hukum Compang-Camping
Bak drama yang serinya belum selesai, publik pun memandang bahwa vonis mati pada Sambo bukanlah ending dari persidangan. Energi yang terkuras untuk “berisik” di perjalanan persidangan nyatanya dimentahkan oleh sejumlah mekanisme pengadilan dan juga undang-undang.
Proses pengadilan yang panjang membuat putusan pengadilan tidak mengikat, bisa dibatalkan ataupun ditambah atau dikurangi di tingkat yang lebih tinggi. Alih-alih mendapatkan keadilan, pengadilan yang berjenjang seperti ini pada kenyataannya hanya terlihat sebagai ajang adu kekuatan.
Siapa yang berpengaruh besar, ialah yang akan mampu menentukan hasil persidangan. Tidak heran jika banyak pengamat mengatakan bahwa vonis mati pada Sambo bisa dianulir di tingkat selanjutnya, mengingat pengaruh Sambo begitu besar.
Selain itu, RUU KUHP yang dianggap telah sesuai dengan prinsip HAM malah menjadikan hukuman mati sebagai pidana khusus, bukan lagi pidana pokok. Menteri hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menjelaskan bahwa RUU KUHP yang disahkan ini menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun.
Walhasil, jika terpidana mati dalam waktu sepuluh tahun berkelakuan baik, vonis mati tersebut bisa batal. Benarlah yang disampaikan pengacara kondang Hotman Paris, surat keterangan kelakuan baik dari ketua lapas pasti akan “mahal” harganya karena orang akan bayar berapa pun untuk bisa mendapatkan itu.
Lantas, untuk apa ada persidangan yang berlarut-larut jika setelah divonis tidak bisa dieksekusi langsung dan harus menunggu 10 tahun?
Inilah hukum compang-camping buatan manusia yang penuh celah dan jauh dari sempurna. Bayangkan, saat hukuman mati masih menjadi pidana pokok saja, banyak yang lolos dari jerat hukuman mati. Apalagi jika sudah dikategorikan pidana khusus yang itu hanya diancamkan secara alternatif? Bukankah hal demikian akan makin menambah angka kejahatan?
Hukum Pidana dalam Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah Taala dan diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Keputusan pengadilan mengikat, tidak berjenjang, dan tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun. Pengadilan Islam tidak mengenal peradilan kasasi dan banding. Jika sudah diputuskan oleh seorang hakim (kadi), keputusannya pun mengikat.
Bentuk hukuman dalam Islam terbagi menjadi empat, yakni hudud, jinayah, takzir, dan mukhalafat. Hudud adalah sanksi atas kejahatan yang kadarnya telah ditetapkan oleh syariat dan menjadi hak Allah Taala. Hukum cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah, misalnya, juga rajam bagi pezina yang sudah menikah. Ataupun hukuman mati bagi pelaku liwat dan potong tangan bagi pencuri jika telah memenuhi syarat untuk potong tangan.
Takzir adalah sanksi yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Dalilnya adalah perbuatan Rasul saw. sehingga Khalifah atau yang mewakilinya—yaitu kadi—diberikan hak oleh syariat untuk memilih bentuk sanksi tersebut dan menentukan kadarnya, ia tidak boleh menjatuhkan sanksi di luar itu.
Mukhalafat adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara. Syariat telah memberikan hak kepada Khalifah untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas pelanggarnya.
Kasus Sambo Masuk Jinayah
Jinayah adalah penganiayaan atau penyerangan atas badan yang mewajibkan adanya kisas (balasan setimpal) atau diat (denda). Penganiayaan mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Adapun kasus Sambo masuk ke dalam jenis ini karena terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja.
Oleh karenanya, wajib dijatuhkan kisas bagi pelakunya, yaitu membunuh si pembunuhnya sebagai balasan atas perbuatannya membunuh orang dengan sengaja. Namun, jika wali yang terbunuh memaafkan, artinya ada pengampunan, maka pembunuhnya harus membayar diat kepada wali yang terbunuh, kecuali jika mereka ingin bersedekah (tidak menuntut diat). (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqûbât).
Sanksi-sanki pidana tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dan hadis Rasulullah saw..
Dalam QS Al-Baqarah: 178, Allah Swr. berfiman, “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”
Adapun dalil hadis Rasulullah saw., di antaranya adalah hadis berikut. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, “Barang siapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka ia boleh memilih mana yang terbaik di antara dua pilihan, ia dapat menuntut balas (al-qishash/al-qawad), atau menerima uang diat (tebusan).” (HR Bukhari, no. 112; Muslim, no. 1355; Abu Dawud, no. 4505; Tirmidzi, no. 1405; Nasa’i, no. 4785; Ibnu Majah, no. 2624; Ahmad, no. 7242).
Oleh karenanya, jika keluarga korban menuntut hukuman mati, pelaku pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati (kisas) oleh hakim. Eksekusi tidak harus menunggu lama, apalagi sampai 10 tahun. Kendati pun ia bertobat, maka eksekusi mati tetap diberlakukan sebab hukum dalam Islam bersifat jawazir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa).
Jika keluarga korban memaafkan, pembunuh wajib meminta diat/tebusan/uang darah, kecuali pihak keluarga berniat bersedekah, maka tidak ada kewajiban bagi pembunuh untuk membayar diat.
Diat dalam kasus pembunuhan sengaja termasuk pada diat mughallazhah, yaitu diat kelas berat. Pelaku memberikan 100 ekor unta dan 40 ekor di antaranya dalam keadaan bunting (hamil) kepada keluarga korban. Hal demikian sesuai dengan hadis Nabi saw..
Dari Abdullah bin ‘Amr bahwa Rasulullah saw. berkhotbah pada saat Fathu Makkah, beliau saw. bersabda, “Perhatikanlah! Diat untuk pembunuhan tidak disengaja yang tampak disengaja, seperti dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 unta, 40 ekor di antaranya sedang hamil.” (HR Abu Dawud, no. 1662).
Khatimah
Sanksi buatan manusia penuh dengan kecacatan. Jangankan menyelesaikan masalah, yang ada malah makin menyuburkan masalah. Walhasil, bukan hanya menolak KUHP pasal 100 saja, tetapi harus juga menolak hukum positif buatan manusia yang telah jelas kekurangannya. Hanya hukum buatan Allah Swt. sajalah yang dapat menyelesaikan pertikaian antara manusia dan menciptakan keadilan bagi umat manusia. [MNews/Gz]
