Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Jika segudang UU tidak mampu memberi solusi jitu, produk hukum itu menjadi tidak bermutu. Belasan tahun menanti, nasib pekerja rumah tangga kembali diuji. Dalam peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional pada 15 Februari 2023, masyarakat sipil dan sejumlah aktivis PRT menggelar aksi di berbagai daerah. Mereka menuntut agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang mangkrak selama 19 tahun segera dibahas dan disahkan DPR.
Ibarat bergantung pada akar lapuk, mungkinkah RUU PPRT adalah jawaban perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja rumah tangga?
Mangkrak
RUU PPRT menjadi satu-satunya RUU yang mangkrak dan terbengkalai di meja legislasi. Diajukan sejak 2004, masuk Prolegnas 2019, dan hingga kini kejelasan nasib RUU ini tidak kunjung menghampiri.
Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mengatakan jika pengesahan RUU PPRT terus ditunda, jumlah korban kekerasan dan pelanggaran hak-hak PRT akan terus bertambah. Jala PRT mencatat setidaknya 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT, di antaranya kekerasan ekonomi (tidak digaji), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan menyambut baik usulan dari Jala PRT dan masyarakat sipil lainnya. Menurutnya, negara wajib memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat. Terlebih, PRT memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga majikannya.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyebut, percepatan pengesahan RUU PPRT bisa menjadi dasar hukum perlindungan untuk pekerja rumah tangga yang jumlahnya mencapai 4,2 juta orang. Sementara Wakil Kemenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan urgensi keberadaan UU PPRT di samping untuk melindungi PRT, UU ini memberi pengakuan bagi pekerja rumah tangga.
PRT di Persimpangan Jalan
Tidak ada satu perempuan pun di dunia yang menginginkan pekerjaan sebagai pembantu/ pekerja rumah tangga. Jika ditanya dan diberi pilihan, kebanyakan pasti memilih hidup mendampingi buah hati tercinta, membersamai dan mendidik mereka dengan baik tanpa diganggu dengan beban kerja dan ekonomi. Hal ini fitrah terjadi karena pada dasarnya tugas pertama dan utama perempuan adalah menjadi ibu dan pendidik bagi anak-anaknya. Merekalah “pabriknya” mencetak generasi berkualitas.
Namun, apa daya, tidak semua bernasib ideal seperti yang digambarkan. Perempuan di sistem kapitalisme ibarat sapi perah. Mereka terpaksa bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Menjadi pembantu rumah tangga tidak mengapa asal keluarga bahagia dan tidak kelaparan. Pekerjaan sebagai PRT adalah posisi yang sulit.
Di satu sisi, para PRT tentu tidak berharap bercita-cita menjadi pembantu rumah tangga. Di sisi lain, mungkin hanya itu pekerjaan yang bisa dilakukan. Kini, PRT berada di persimpangan jalan. Kemiskinan membayangi, tidak berbekal ilmu pendidikan tinggi, dan pada akhirnya menjadi pembantu adalah pilihan satu-satunya.
Jika kondisi tersebut dialami 4,2 juta PRT di Indonesia, maka masalah ini tidak bisa dianggap sebagai problem personal atau kemiskinan individual, tetapi problem struktural dan tersistematis, yaitu akibat penerapan sistem kapitalisme yang gagal melindungi dan menyejahterakan perempuan.
Bukan Solusi Fundamental
Desakan pengesahan RUU PPRT bertujuan agar pekerja rumah tangga memiliki payung hukum yang melindungi mereka dari kekerasan baik secara seksual, fisik, ataupun psikis; kezaliman dari majikan; dan berbagai kasus kriminal lainnya yang rentan dialami para PRT.
Munculnya pekerjaan PRT dan kasus kekerasan yang menimpanya baik di dalam atau luar negeri adalah dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Berapa banyak UU lahir dengan tujuan perlindungan pada masyarakat namun kasus kekerasan tidak hilang atau berkurang?
Yang terjadi justru semakin banyak kasus kekerasan pada perempuan dengan beragam model kejahatan. Ibarat tambal sulam, UU PPRT tidak akan bisa menjadi solusi fundamental. Seandainya RUU PPRT sah menjadi Undang-Undang, seberapa efektif bisa memberikan perlindungan? Sejumlah UU yang lahir untuk melindungi perempuan masih belum mampu memberi rasa aman dan melindungi perempuan dari kejahatan.
RUU PPRT juga bukanlah jawaban kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga. Ini karena sumber masalah keterpaksaan perempuan bekerja sebagai PRT belum terselesaikan, yakni penerapan sistem kapitalisme yang membuat ekonomi sulit, lapangan kerja sedikit, dan peran negara pelit.
Negeri ini kaya dengan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya jumpalitan demi memenuhi kebutuhan dasar. Ke mana kekayaan alam itu dan siapa yang menikmatinya? Tentu saja para kapitalis dan korporasi yang didukung regulasi penguasa yang pro kepentingan mereka. Alhasil, negara kelimpungan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Negeri kaya sumber daya alam, tetapi gagal menyejahterakan rakyat. Ironis sekali.
Harapan pada Islam
Sehebat apa pun UU disusun, seterperinci bagaimanapun UU direalisasi, tidak akan memberi kepuasan berbagai pihak. Ini karena hukum buatan pikiran manusia tidak akan mampu mengakomodasi semua kehendak manusia. Apalagi rentan berubah mengikuti perkembangan dan kepentingan. Hukum buatan manusia itu relatif dan tidak memiliki ketetapan yang baku, tergantung siapa yang berkuasa dan kepentingan apa yang ingin diraihnya.
Oleh karenanya, jangan berharap akan terwujud perlindungan hakiki pada hukum lapuk semacam ini. Dalam Islam, perempuan itu mulia dan hormat. Posisinya strategis sebagai arsitek lahirnya peradaban. Keberadaannya akan selalu dibutuhkan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Perannya selalu penting karena ia menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya.
Islam tidak akan membebankan nafkah dan ekonomi di pundak perempuan. Islam akan memberdayakan kaum laki-laki agar bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Negara akan memberikan kemudahan dan akses pekerjaan bagi para pencari dan penanggung nafkah.
Negara juga akan membekali kaum laki-laki keterampilan dan skill yang dapat memudahkannya melakukan pekerjaan. Negara memberi modal bagi mereka yang tidak memiliki modal usaha. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan pokok akan terpenuhi.
Dalam Islam, tidak ada diskriminasi berbasis gender. Semuanya memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya berdasarkan ketetapan syariat. Perempuan akan mendapat perlindungan luar biasa dengan menempatkan mereka di tempat teraman, yakni berperan di ranah domestik yang kebutuhannya terpenuhi oleh wali atau suaminya sebagai penanggung nafkah dirinya.
Islam juga memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dengan mengoptimalkan perannya di ranah publik, seperti mempelajari dan mengamalkan ilmu, mendidik umat dengan tsaqafah Islam, berdakwah, dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat dengan ketetapan syariat yang memuliakan dan menjamin keamanan mereka.
Negara juga akan menegakkan sistem sanksi Islam yang berefek jera bagi pelaku kejahatan. Sehingga penganiayaan, penyiksaan, dan kekerasan yang menimpa perempuan tidak akan berulang terjadi karena ketegasan hukum Islam bagi para pelaku kriminal. Tidak ada hukum dan sistem lebih baik yang bisa memberi ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan bagi perempuan kecuali Islam dengan negara penerapnya, yaitu Khilafah Islamiah. [MNews]
