![[Kabar] PT Freeport Berkontribusi Rp54,15 Triliun untuk Penerimaan Negara, Pakar: Itu Kecil](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-15_05-55-33.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Melansir CNBC Indonesia, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengungkapkan kontribusi perusahaan untuk penerimaan negara sepanjang 2022 telah mencapai US$3,586 miliar atau Rp54,15 triliun (asumsi kurs Rp15.101/US$). Penerimaan tersebut dalam bentuk pajak dividen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan kontribusi PTFI untuk penerimaan negara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan pada 2023 ditargetkan dapat tembus US$3,498 miliar. Tony menyadari target tersebut turun tipis lantaran adanya beberapa faktor.
“Untuk RKAB 2023 itu rencana penerimaannya adalah US$3,498 miliar yang masih lebih dari Rp50 triliun juga. Memang ada pengurangan sedikit dari rencana kerja walau produksi metal diperkirakan hampir sama, ini ada biaya-biaya, bea keluar khususnya yang tadinya 5% sudah berkurang jadi 2,5% dikarenakan progres smelter sudah melebihi 30%. Ini sesuai dengan peraturan yang ada dalam IUPK,” kata Tony dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Senin (6-2-2023).
Kecil
Namun, kontribusi penerimaan negara sebesar Rp54,15 triliun itu dinilai oleh pakar ekonomi Dr. Arim Nasim sebagai penerimaan yang kecil.
“Kalau kita bicara terkait dengan kontribusi Freeport terhadap APBN memang sekarang itu digambarkan begitu wah, yaitu Rp54,15 triliun. Namun, kalau kita lihat secara proporsional itu sebenarnya kecil,” tuturnya di Kabar Petang: “Stop Freeport!” melalui kanal Khilafah News, Sabtu (11-2-2023).
Arim beralasan pendapatan PT Freeport Indonesia dari tambang Grasberg pada 2022 ini sebesar Rp140 triliun sementara yang masuk ke pemerintah Indonesia hanya Rp54,15 triliun. “Ini kan tidak sampai sepertiganya, masih lebih besar yang dinikmati oleh PT Freeport Amerika dibanding yang masuk ke pemerintah Indonesia,” bandingnya.
Oleh karena itu, Arim menyebut apa yang dilakukan PT Freeport sebagai contoh bentuk penjajahan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. “Bayangkan mereka sudah mengeruk emas sejak 1970. Berapa ribu triliun keuntungan yang sudah mereka dapatkan?” tanyanya retorik.
Menurut Arim, dominasi PT Freeport Indonesia sangat kuat. “Kalau ada kasus dengan PT Freeport bukan hanya PT Freeport McMoRan yang merupakan induk perusahaan PT Freeport di Amerika yang turun tangan, tetapi pemerintah Amerika Serikat ikut campur tangan untuk menekan pemerintah Indonesia agar tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan PT Freeport,” bebernya.
Arim menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang mengikut saja pada Amerika sehingga PT Freeport seperti kebal hukum.
Tidak Melepas
Arim menilai, Amerika tidak akan melepas begitu saja dominasi PT Freeport atas Indonesia yang awalnya menguasai lahan seluas 212.950 hektare itu.
“Meski banyak sekali protes dari masyarakat karena keberadaan PT Freeport ini merugikan dan melakukan banyak pelanggaran terhadap masyarakat maupun pemerintah, tetapi ia akan berupaya untuk tetap mempertahankan agar terus bisa mengeruk, mengeksploitasi emas dan perak, bahkan terindikasi ada uranium di dalamnya,” terangnya.
Menurut Arim, meski merugikan masyarakat, PT Freeport akan tetap bercokol di negeri ini selama sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia melegalkan itu. “Dengan liberalisasi dan swastanisasi, sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia, melegalkan itu,” tandasnya.
Islam
Arim menegaskan, kalau dasar pengelolaannya ekonomi Islam, dalam sistem ekonomi Islam tambang emas, batu bara dan tambang-tambang lain yang depositnya besar masuk dalam kategori kepemilikan umum yang haram dikelola oleh swasta. “Wajib dikelola oleh negara sebagai sumber utama pendapatan APBN,” tukasnya.
Ia mengutip hadis Rasulullah Saw. yang menegaskan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni api, air, dan padang gembalaan yang harganya haram.
“Potensi tambang emas yang dikelola PT Freeport ini merupakan tambang terbesar kedua di dunia. Produksinya 700.000 ton per tahun. Ini masuk dalam kategori tambang yang sangat besar yang menurut syariat islam wajib dikelola negara, haram diserahkan kepada swasta apalagi asing,” tegasnya.
Arim kembali menegaskan bahwa penyerahan tambang emas kepada PT Freeport adalah sesuatu yang diharamkan oleh sistem ekonomi Islam. “Bayangkan kalau dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya itu kan tadi Rp140 triliun bukan hanya Rp54 triliun yang akan diterima oleh negara,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, kalau bicara penyelamatan tambang itu bicara dua hal. “Pertama, sistem ekonomi yang dijalankan. Kedua, sistem politiknya. Sistem ekonominya harus sistem yang memberikan kuasa kepada negara dan mewajibkan pada negara untuk mengelola sepenuhnya sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum,” jelasnya.
Ia menyatakan, selama sistem ekonominya kapitalisme dengan prinsip liberalisasi dan swastanisasi, sampai kapan pun tambang milik umat tidak akan dinikmati oleh rakyat. “Namun, dinikmati oleh para kapitalis swasta maupun asing,” ungkapnya.
Hanya saja, lanjutnya, sistem ekonomi Islam tidak akan bisa dilaksanakan secara sempurna jika tidak di-backup dengan sistem politiknya.
“Menyelamatkan tambang milik umat hanya bisa dilakukan jika syariat Islam diterapkan secara kafah dalam institusi politik yang menerapkan sistem ekonomi Islam juga secara kafah,” simpulnya mengakhiri penjelasan. [MNews/IA]
