Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Pada Jumat (10-2-2023), Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memimpin pertemuan Bali Process di Adelaide, Australia. Bali Process merupakan forum konsultasi regional yang didirikan Indonesia dan Australia pada 2002 untuk membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Bali Process beranggotakan 45 negara dan entitas, serta empat organisasi internasional, yaitu UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO.
Menlu Retno bersama Menlu Australia Penny Wong memimpin dua pertemuan, yaitu Ministerial Plenary dan Government and Business Forum. Pada Ministerial Plenary, Menlu Retno menyampaikan tentang isu tindak pidana perdagangan orang yang makin kompleks dengan meningkatnya jumlah irregular migrant.
Negara Gagal Melindungi Perempuan dan Anak
Tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa telah memakan banyak korban. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa pada 2021 terdapat 678 korban TPPO.
Terbaru, pada 10-2-2023, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangkap lima tersangka sindikat kasus TPPO jaringan internasional. Praktik TPPO oleh jaringan ini sudah terjadi sejak 2019 dan diperkirakan meraup keuntungan hingga puluhan miliar rupiah (CNN Indonesia, 11-2-2023).
Perdagangan orang merupakan kejahatan serius. Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 2021 melaporkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara asal utama perdagangan orang. Indonesia juga menjadi negara tujuan dan negara transit dalam jalur perdagangan orang internasional.
Perdagangan orang banyak menyasar kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Data dari Kemen PPPA menunjukkan bahwa sejak 2019—2021, sebanyak 1.331 orang menjadi korban perdagangan orang, 97% di antaranya adalah perempuan dan anak (kemenpppa[dot]go[dot]id, 14-9-2022).
Dengan tingginya angka TPPO, tampak bahwa negara gagal melindungi perempuan dan anak. Keduanya adalah kelompok rentan yang kerap dieksploitasi dan diperdagangkan. Mereka ditipu dengan iming-iming gaji besar dan kesejahteraan, tetapi ujungnya ternyata mereka diperdagangkan.
Akibat Kemiskinan Struktural
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini telah menyebabkan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pengusaha kapitalis. Akibatnya, terjadi kemiskinan struktural. Alih-alih berusaha menyejahterakan, penguasa justru membebani rakyat dengan aneka pungutan. Pemerintah juga gagal mewujudkan harga pangan yang terjangkau oleh rakyat. Akhirnya, kebutuhan hidup melangit, sedangkan sumber penghasilan sulit dicari, atau bahkan tidak ada.
Kondisi demikian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Mereka melakukan bujuk rayu sehingga banyak warga yang mengambil langkah instan, yaitu menerima tawaran bekerja di luar negeri, padahal itu hanya kedok dari perdagangan orang. Bukannya mendapatkan penghasilan besar, para korban justru dipekerjakan secara tidak manusiawi, tanpa upah, seperti perbudakan. Jika berusaha melarikan diri, mereka diancam akan dibunuh.
Ada juga korban yang dijual di tempat prostitusi, bahkan ada yang menjadi korban sindikat penjualan organ. Banyak sudah korban yang berangkat untuk bekerja di luar negeri, tetapi pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Sungguh ngeri!
Pemerintah memang telah melakukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan TPPO. Pemerintah telah menerbitkan UU 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO. Juga ada Perpres tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO). Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Namun, nyatanya, tindak pidana perdagangan orang tidak kunjung bisa terselesaikan, bahkan Indonesia menjadi negara asal utama perdagangan orang. Artinya, banyak warga Indonesia yang menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional. Sungguh miris.
Dalam pertemuan Bali Process, Menlu Retno Marsudi memberikan tiga solusi untuk TPPO, yakni memperkuat upaya pencegahan, memerangi penyalahgunaan teknologi, dan mengoptimalkan dampak kerja dari Bali Process.
Namun, tawaran solusi ini sejatinya tidak menyentuh akar persoalan maraknya perdagangan orang. Komitmen untuk menghentikan perdagangan orang pada pertemuan Bali Process hanya berhenti sebatas acara seremonial yang jauh dari realisasi.
Faktor utama penyebab perdagangan orang adalah impitan ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan. Negara gagal menyejahterakan rakyatnya sehingga rakyat harus berjuang sendiri mempertahankan hidupnya.
Dengan demikian, kunci pemberantasan TPPO ada di tangan negara. Negara wajib menyejahterakan rakyatnya sehingga faktor pemicu perdagangan orang tidak akan ada. Ketika rakyat sudah sejahtera, mereka tidak akan terdorong untuk bertaruh nyawa mengejar kesejahteraan dengan bekerja di luar negeri.
Islam Solusi Tuntas
Pemberantasan TPPO butuh dukungan sistem. Dukungan tersebut hanya ada dalam sistem Islam (Khilafah). Sistem politik Islam memosisikan penguasa sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) sehingga tidak akan bersikap lepas tangan.
Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam ash-Shultaniyah menyebutkan salah satu kewajiban pemimpin dalam Islam ialah memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap segenap rakyatnya agar mereka merasa aman dari berbagai macam gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Khilafah akan melarang pengiriman rakyatnya ke luar negeri sebagai tenaga kerja yang murah dan minim perlindungan. Khilafah akan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri secara massal sehingga setiap laki-laki yang mampu akan mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kaum perempuan tidak wajib bekerja sehingga mereka kembali ke tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah. Anak-anak juga tidak perlu bekerja karena kebutuhan mereka sudah dipenuhi oleh orang tua atau walinya dan negara.
Selain itu, Khilafah akan menerapkan sistem sanksi yang efektif sehingga pelaku kejahatan perdagangan orang akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Khilafah tidak akan segan-segan menghukum warga negara asing yang menjadi pelaku TPPO. Khilafah tidak akan takut dengan sindikat perdagangan orang internasional. Mereka akan diberantas dengan kekuatan militer.
Demikianlah jaminan kesejahteraan dan perlindungan oleh Khilafah akan memberantas perdagangan orang secara tuntas. Wallahualam. [MNews/Gz]
