Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Terdapat lebih dari 16,4 juta orang di seluruh wilayah dan kota di Indonesia mengikuti program Kartu Prakerja, 51% di antaranya perempuan, 3% penyandang disabilitas, dan sepertiganya sudah bekerja dan berbisnis.
Begitulah yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar “Bringing 16,4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology” yang merupakan side event Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial PBB (UN CSocD-61 PBB).
Pujian terhadap program Kartu Prakerja juga datang dari Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena. Ia mengatakan program ini mendapat pengakuan internasional karena Indonesia berhasil memanfaatkan teknologi digital dan menjadi game changer dalam meningkatkan pembelajaran orang dewasa di luar pendidikan formal. Bahkan, Direktur UNESCO menyebut Kartu Prakerja patut ditiru negara-negara lain.
Klaim keberhasilan mengurangi pengangguran dan pengakuan dunia internasional untuk program Kartu Prakerja ini tentu menarik kita bahas. Seperti apa realitasnya?
Perlu Bukti
Belakangan, marak PHK di perusahaan teknologi digital. Di Amerika Serikat, PHK terjadi pada platform digital ternama seperti Google, Microsoft, Meta, Zoom, Twitter, Spotify, dan eBay. Sementara itu, di Indonesia PHK terjadi di LinkAja, Zenius, Shopee, SiCepat, Tanihub, Ruangguru, dan lainnya.
Melihat fenomena tersebut, beban pemerintah tentu bertambah dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Program Kartu Prakerja pun menjadi jawaban untuk mengatasi hal itu. Pertanyaannya, bisakah Kartu Prakerja mengatasi pengangguran dan kemiskinan? Kepala Manajemen Kartu Prakerja, William Sudhana sendiri tidak bisa memastikan dan memperkirakan seberapa banyak Kartu Prakerja menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Menurut pemerintah, ada sepertiga dari 16,4 juta orang atau sekitar 5,5 juta orang sudah bekerja dan berbisnis. Berdasarkan data BPS per Agustus 2022, total pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran masih lebih besar ketimbang mereka yang bekerja setelah mendapat manfaat Kartu Prakerja.
Bagaimana dengan angka kemiskinan? Menurut data BPS 2022, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 143,72 juta jiwa. Lalu, mengapa jumlah sebanyak itu belum mampu menuntaskan angka kemiskinan di Indonesia?
Per September 2022, tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Banyaknya penduduk bekerja ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin tidak berkurang, mungkin juga menjadi lebih besar di tahun maraknya PHK. Kenaikan sejumlah bahan pokok dan tarif publik juga turut memicu naiknya angka kemiskinan karena menambah beban ekonomi masyarakat.
Kalaulah pemerintah menaikkan upah buruh atau bantuan sosial untuk masyarakat, hal itu seperti tidak berefek apa-apa ketika saat yang sama sejumlah bahan pokok dan tarif layanan publik mengalami kenaikan secara bertahap. Hal ini justru memperparah kondisi ekonomi rakyat. Beban mereka makin berat. Besar pasak daripada tiang. Hasilnya nihil karena pendapatan besar pun berimbang dengan pengeluaran yang membengkak.
Selain itu, program Kartu Prakerja ini ibarat “obat nyeri” yang tidak menghilangkan akar masalah penyakit. Sedikit membantu dan hanya sesaat. Selebihnya gagal. Suksesnya seseorang bisa bekerja atau tidak kembali pada usaha individu itu sendiri.
Sepintas, program ini memang terlihat bagus dan meringankan rakyat. Namun, sadarkah kita bahwa kartu ini tidak lebih akal-akalan pemerintah secara halus berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai pengurus urusan rakyat? Rakyat diberi pelatihan dan pembekalan, masalah kerja atau tidak kembali ke urusan individu.
Negara pun tidak mau tahu betapa susahnya mencari kerja di tengah iklim kapitalisme. Negara malah mendorong rakyat agar menjadi pelopor penyedia lapangan kerja untuk dirinya dan orang lain lewat mantra ekonomi kreatif, UMKM, dan wirausaha. Padahal penyediaan lapangan kerja adalah tugas negara. Jadilah negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, bukan aktor dan pelopor terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Jaminan Kesejahteraan
Masyarakat pasti ingin sejahtera. Yang dimaksud sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Kebutuhan hidup terpenuhi, mendapat pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan rasa aman yang jauh dari kriminalitas. Setiap manusia pada dasarnya tidak ingin hidup susah dan sengsara.
Dalam Islam, kesejahteraan adalah hak rakyat. Begini mekanisme Islam menjamin kesejahteraan rakyat.
Pertama, negara wajib menyelenggarakan pendidikan berkualitas, murah, bahkan gratis. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan secara layak. Dengan akses pendidikan yang merata, program seperti Kartu Prakerja tidak perlu ada sebab negara akan menyediakan fasilitas dan sarana yang mendukung berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan masyarakat agar dapat bekerja.
Kedua, negara wajib menyelenggarakan layanan kesehatan gratis. Dengan menjamin dua dari kebutuhan pokok, yakni pendidikan dan kesehatan, masyarakat tidak akan memiliki beban berat ekonomi sebagaimana berlaku dalam sistem kapitalisme saat ini.
Ketiga, dalam sistem ketenagakerjaan, negara menjamin perusahaan atau industri harus mengikuti ketentuan Islam. Misalnya, akad ketenagakerjaan yang jelas mencakup hak dan kewajiban pekerja, pembayaran sesuai pekerjaan yang dilakukan secara wajar, pemberian upah sebelum kering keringatnya, dan rida antara majikan dan pekerja sehingga tidak ada kezaliman di antara keduanya.
Keempat, negara mengembangkan sektor riil, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Tidak boleh ada praktik monopoli, mafia/kartel, penipuan harga, penimbunan barang, dll. Setiap transaksi ekonomi harus berlandaskan pada syariat Islam. Jika ada pelanggaran atas hal ini, terdapat qadi hisbah yang akan menyelesaikan perkara ini sesuai pandangan Islam.
Kelima, bagi masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berkemampuan bekerja, maka kerabat atau ahli waris yang mampu yang wajib menafkahinya. Jika tidak ada ahli waris, negaralah yang wajib menafkahi dan memenuhi kebutuhan pokoknya.
Demikianlah jaminan kesejahteraan yang Islam berikan pada warga negaranya. Mekanisme serta pengaturan tersebut hanya bisa terterapkan di negara Khilafah dengan sistem Islam yang paripurna. Khilafah akan memastikan setiap individu masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, bukan menghitung dengan angka rata-rata yang diklaim sebagai pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme. [MNews/Gz]
