Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Kelangkaan minyak goreng (migor) di negeri penghasil CPO terbesar ini adalah ironi yang amat memalukan sekaligus mengonfirmasi buruknya pengaturan negara atas pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Kali ini, rakyat dibuat susah dengan langkanya migor kemasan murah merek MinyaKita yang diluncurkan pemerintah pada Juni 2022 lalu sebagai solusi atas mahalnya migor kemasan.
Selain langka, harga MinyaKita di pasaran pun sudah di atas harga yang ditetapkan pemerintah, kini mencapai Rp 20.000 per liter. Padahal, berdasarkan Permendag No. 49/2022, migor rakyat terdiri atas migor curah dan MinyaKita dengan HET sebesar Rp14.000 per liter.
Menurut Mendag Zulkufli Hasan, kelangkaan MinyaKita disebabkan oleh tingginya permintaan MinyaKita akibat perilaku konsumen. Konsumen yang biasa menggunakan migor kemasan premium/nonsubsidi, beralih ke MinyaKita. Ditambah banyaknya penjualan MinyaKita di platform digital dan di ritel modern. Padahal, MinyaKita hanya diperuntukkan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Inilah penyebab kebijakan migor kemasan bersubsidi ini dianggap kurang tepat sasaran.
Selain itu, suplai pasokan dalam negeri yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan ekspor atau domestic market obligation (DMO), turun sejak November. Oleh karenanya, untuk mengatasi kelangkaan, pemerintah menambah kuota produksi MinyaKita sebanyak 50%. Pemenuhan DMO asalnya 300 ribu ton, menjadi 450 ton per bulan dan hanya akan dipasarkan di pasar tradisional. Pemerintah pun berjanji akan mengawasi distribusinya dan menindak tegas produsen atau agen yang menjual MinyaKita di atas HET.
Namun, mampukah kebijakan tersebut menyelesaikan kelangkaan? Apa sebenarnya pangkal permasalahannya?
Kebijakan Tidak Solutif
Semrawutnya persoalan migor saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang sering kali tidak menyelesaikan permasalahan. Ekonom Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, sebelum mengutak-ngatik jumlah DMO, seharusnya selesaikan dahulu sebab DMO turun sejak November.
Realisasi DMO mulai turun pada Desember 2022 menjadi 86,31% dari 100,94%. Kondisi ini makin turun hingga Januari 2023, menjadi 71,81%. Penurunan ini disebabkan perubahan regulasi pemerintah yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Peraturan awal mengharuskan distributor mengambil stok MinyaKita dari pabrik. Namun, sejak November 2022, produsenlah yang diharuskan mengantar MinyaKita ke lokasi distributor, artinya produsen ikut menanggung ongkos distribusi.
Sudahlah biaya pengemasannya tinggi, akhirnya produsen migor lebih memilih memproduksi migor curah dan membatasi produksi MinyaKita. Lagi pula, produsen MinyaKita adalah juga produsen migor kemasan premium, seperti Fortune, Hemart, dan sejenisnya. Wajar, secara logika, mereka tentu lebih memilih memproduksi migor kemasan merek sendiri karena lebih menguntungkan.
Inilah sebab MinyaKita langka. Oleh sebab itu, menaikkan kuota DMO bukanlah solusi menyelesaikan kelangkaan. Selama ini pun, ketika kebijakan DMO diberlakukan, ekspor CPO tetap saja deras. Permintaan ekspor CPO di hulu masih tinggi, bahkan harganya masih dua kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi.
Selama harga CPO internasional lebih tinggi dari domestik, perusahaan sawit lebih tergiur menjual CPO ke luar negeri. Terlebih adanya mafia migor yang sulit diberantas. Seharusnya, pemerintah bisa menindak tegas para birokrat yang kongkalikong dengan swasta perihal migor.
Selain itu, berbagai kebijakan kontraproduktif terhadap ketersediaan migor, malah ditetapkan. Misalnya, program B35 yang juga malah mengambil CPO untuk biodiesel. Program B35 adalah program untuk meningkatkan campuran minyak sawit mentah pada bahan bakar minyak, dari sebelumnya 30% menjadi 35%. Akibat kebijakan tersebut, ketersediaan CPO untuk pangan pun diturunkan. Akhirnya, seperti tampak ada perebutan CPO untuk energi dan pangan.
Kapitalisme Pangkalnya
Persoalan migor memang pelik, mulai dari hulu hingga strukturnya perlu dibenahi. Pangkal persoalan migor ini sebenarnya terletak dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan pokok rakyat. Sedangkan pemerintah menyerahkan seluruh urusan ini pada swasta sehingga kelangkaan akan menjadi masalah klasik yang akan terus ada jika kendali produksi dan distribusinya ada pada swasta.
Kondisi ini merupakan ciri khas sistem ekonomi kapitalisme. Lihat saja betapa kebijakan yang dibuat terus berkutat pada pelibatan swasta. Padahal, jika sudah melibatkan swasta, orientasinya adalah keuntungan, bukan untuk terpenuhinya kebutuhan umat secara merata. Wajar jika banyak perusahaan yang tidak mau memproduksi MinyaKita karena tidak menguntungkan mereka.
Sistem ekonomi kapitalisme pula yang menjadikan produksi dan distribusi migor dikendalikan swasta. Oligopoli perusahaan migor di Tanah Air makin membuktikan bahwa pasar migor tidak sehat. Konsumen dan pedagang ritel akan selalu terzalimi sebab terseret pada kepentingan korporasi besar. Begitu pun pemerintah, tidak akan mungkin bisa menghentikan gurita oligarki yang makin menguatkan cengkeraman korporasi besar dalam perekonomian tanah air.
Islam Menjadikan Negara sebagai Sentral
Berbeda dengan kapitalisme yang melemahkan fungsi negara, Islam justru menjadikan negara sebagai sentral dalam setiap urusan terkait umat. Negaralah yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, terlebih pangan pokok. Negara akan menggunakan politik ekonomi Islam dalam menyelesaikan seluruh persoalan agar tidak tersandera oleh kepentingan para pemilik modal sebagaimana sistem kapitalisme hari ini.
Akan tetapi, politik ekonomi Islam hanya bisa tegak di dalam sistem pemerintahan Islam sebab sistem Islam akan menjadikan negara menerapkan syariat Islam secara kafah. Menyelesaikan persoalan migor bukan hanya mengutak-ngatik kebijakan migor, melainkan juga harus berkelindan dengan kebijakan lainnya secara simultan.
Kebijakan kepemilikan tanah, misalnya. Dalam Islam, perkebunan sawit termasuk dalam kekayaan milik umum sehingga rakyat boleh mengelolanya sendiri. Namun, produksi tetap dalam kontrol negara sehingga jangan sampai penanaman sawit masif, tetapi lingkungan tidak diperhatikan, apalagi pembakaran hutan sampai menimbulkan kemudaratan.
Selain itu juga dari sisi distribusi, Khalifah akan benar-benar memetakan wilayah yang surplus dan yang minus sehingga distribusi migor akan terselesaikan. Lembaga seperti Bulog tetap sangat dibutuhkan untuk membantu distribusi migor pada rakyat sehingga negara tidak mengandalkan swasta dalam distribusinya.
Negara juga akan memastikan mekanisme pasar berjalan sehat dan baik. Kuncinya adalah penegakan hukum ekonomi Islam dan transaksi, khususnya terkait produksi, distribusi, perdagangan, dan lainnya. Negara pun berkewajiban menghilangkan distorsi pasar, seperti larangan penimbunan, penaikan atau penurunan harga yang tidak wajar untuk merusak pasar, serta pelaksanaan fungsi kadi hisbah secara aktif dan efektif dalam memonitor pasar.
Demikianlah dalam Islam, negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, termasuk migor bagi rakyatnya secara merata. Oleh karenanya, menyelesaikan persoalan ini harus dikembalikan pada pangkal persoalannya, yaitu hilangnya fungsi negara dalam menjamin kebutuhan umat. Yang menjadikan negara memiliki fungsi demikian hanyalah Khilafah Islamiah. Insyaallah dengan ditegakkannya Khilafah, kesejahteraan rakyat akan tercipta. [MNews/Gz]
Foto sampul: Biro Humas Kemendag
