Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi tampak semringah karena realisasi investasi Indonesia pada 2022 berhasil melampaui target, yakni sebesar Rp1.207 triliun. Ini adalah angka investasi tertinggi sepanjang sejarah RI, apalagi 53% investasi tersebut berada di luar Jawa, hanya 47% yang berada di Jawa. Artinya, investasi tidak lagi Jawasentris, melainkan Indonesiasentris.
Jokowi juga bangga karena banyak negara tertarik menanamkan investasi di Indonesia. Ia mengatakan, “Ini sangat-sangat baik karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi.”
Tingginya minat investasi di Indonesia, menurutnya, disebabkan adanya pemerataan infrastruktur berupa jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalan provinsi. Faktor lainnya adalah stabilitas sosial, politik, dan keamanan, juga fundamental ekonomi Indonesia yang dianggap baik. Atas kondisi ini, ia menekankan agar investasi benar-benar dijaga.
Investasi dan Problem Kemiskinan
Secara teori ekonomi kapitalisme, investasi merupakan hal positif karena ada dana yang masuk ke dalam negara. Dengan dana ini, industri akan bergerak, pembangunan terjadi, dan ujung-ujungnya rakyat merasakan kesejahteraan sehingga terbebas dari kemiskinan.
Sayangnya, realitasnya tidak demikian. Investasi tidak berkorelasi terhadap pengentasan kemiskinan. Tingginya angka investasi di Indonesia ternyata tidak menurunkan angka kemiskinan, juga tidak mengurangi jumlah pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, kondisi kemiskinan pada September 2022 belum pulih seperti saat pandemi. (CNBC Indonesia, 16-1-2023).
Data kemiskinan tersebut berdasarkan Garis Kemiskinan sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan. Sebuah angka yang sangat kecil. Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia, yaitu sebesar US$2,15 atau setara Rp32.757,4 (acuan kurs Rp15.236 per USD) per orang per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mencapai 67 juta jiwa (Tempo, 1-10-2022). Jika kita bandingkan antara derasnya arus investasi dan naiknya angka kemiskinan, tampak bahwa investasi tidak berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan.
Investasi juga tidak berkorelasi dengan pembukaan lapangan kerja. Pada tahun 2022 tatkala investasi memecahkan rekor, ternyata jumlah PHK juga sangat besar. Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan bahwa selama Januari—November 2022, jumlah pekerja yang terkena PHK di seluruh Indonesia sudah mencapai 919.071 orang. Ini adalah jumlah yang luar biasa besar.
Walhasil, investasi yang masuk tidak jua membuka lapangan kerja bagi rakyat. Rakyat tidak merasakan “gurih dan lezatnya investasi”, bahkan setiap hari rakyat harus berjuang sendiri demi dapur tetap mengepul. Trickle-down economics yang dijanjikan tidaklah pernah terwujud. Dana investasi dinikmati oleh dua pihak saja, yaitu para kapitalis asing dan para oknum pejabat yang menjadi makelarnya. Rakyat hanya mendapatkan limbah dan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung hingga beberapa generasi.
Penjajahan Melalui Investasi
Sudahlah tidak menyejahterakan, investasi justru menjadi jalan asing untuk menjajah ekonomi Indonesia. Pada bidang migas, 40% investasi asing menguasai sumber minyak. Begitu juga di bidang air dan tambang emas, asing pula yang mendominasi.
Walhasil, investasi hakikatnya adalah penjajahan asing terhadap negeri kita. Dengan adanya investasi asing, bandara, jalan tol, listrik, gas, dan lainnya dikuasai investor asing sehingga pelayanan publik tersebut makin mahal. Akibatnya, beban hidup rakyat makin berat.
Apakah penjajahan melalui investasi ini berhenti sampai di sini? Tidak! Para kapitalis oligarki akan menyetir penguasa boneka sehingga berbagai kebijakan negara akan menguntungkan mereka. Akibatnya, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi pun mereka kuasai. Sektor publik tersebut pun dikapitalisasi agar keuntungan mereka makin melimpah ruah.
Dengan mengguritanya kekuasaan para kapitalis ini, rakyat makin tergencet dalam jurang kemiskinan. Sudahlah mencari pekerjaan susah, ancaman PHK di depan mata, harga-harga pun membumbung tinggi. Walhasil, dengan investasi asing, penjajahan ekonomi makin kukuh dan kedaulatan ekonomi negara akan terus melemah.
Oleh karenanya, penjajahan ekonomi melalui investasi asing yang berujung lemahnya kedaulatan negara, harus dihentikan. Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nisa: 141, “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.”
Investasi Asing dalam Khilafah
Dalam Khilafah, investasi diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Investasi asing tidak boleh masuk dalam pengelolaan SDA milik umum, kebutuhan pokok rakyat, atau kebutuhan hidup orang banyak. Investasi yang ribawi dan melanggar syariat juga tidak akan diperbolehkan. Investasi asing tidak boleh menjadi jalan penjajahan ekonomi yang mengancam kedaulatan negara.
Beginilah seharusnya kebijakan negara terhadap investasi asing, yaitu waspada dan taat syariat. Bukan justru bangga terhadap derasnya investasi asing, padahal hakikatnya terjajah. Sungguh miris! [MNews/Gz]
