Penulis: M. R. Kurnia, dkk.
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Berpikir politis mengenai berita dan peristiwa politik—yang merupakan berpikir politis yang hakiki dan akan membuat seseorang menjadi politisi— membutuhkan 5 (lima) syarat utama yang harus terkumpul pada diri seseorang.
Pertama, mengikuti secara terus-menerus seluruh berita dan peristiwa yang terjadi di dunia. Ringkasnya, berpikir politis mengharuskan mengikuti semua berita. Namun demikian, dengan mempertimbangkan suatu berita dari segi penting tidaknya, direkayasa atau tidaknya, cara-cara penyebarannya, ringkas panjangnya, seseorang tidak harus mengikuti semua berita yang ada. Akan tetapi, ia cukup mengikuti berita-berita yang memang harus diketahui agar mata rantai pengetahuannya tidak terputus.
Misalnya, ungkapan “amandemen keempat” yang dilakukan MPR RI dalam sidang tahunan bulan Agustus 2002. Frasa “amandemen keempat” itu hampir-hampir tidak dipahami bagi orang yang tidak mengikuti aktivitas MPR yang telah mengadakan amandemen UUD 45 sejak 1999 (amandemen pertama).
Kedua, membutuhkan adanya pengetahuan-pengetahuan, meskipun pengetahuan awal atau dasar, tentang substansi berita atau peristiwa atau tentang makna-makna berita. Pengetahuan-pengetahuan ini bisa berupa pengetahuan geografi, sejarah, ideologi, pemikiran politik, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang memahami hakikat berita atau kejadian.
Untuk memahami krisis Palestina, misalnya, kita harus mengetahui letak geografisnya, sejarahnya, baik sejarah Tanah Syam pada masa lalu (masa Khalifah Umar Bin Khaththab) maupun sejarah kekinian seperti sejarah gerakan zionisme dan berdirinya Israel, berbagai aspek politiknya seperti garis kebijakan AS terhadap Timur Tengah, konflik-konfliknya, perang-perangnya, serta berbagai perundingan dan perdamaiannya (misalnya perjanjian Oslo, Wye, River, dll.) dan sebagainya. Kisis Palestina tidak bisa dipahami dengan utuh bila kita buta dari pengetahuan-pengetahuan dasar semacam itu.
Ketiga, tidak melepaskan peristiwa atau berita dari konteks-konteks situasi dan kondisinya, serta tidak melakukan generalisasi atas peristiwa atau berita. Semua ini dapat menyesatkan. Jadi, sebuah kejadian atau peristiwa harus dipahami sebagai satu realitas yang unik beserta konteks situasi dan kondisinya.
Suatu peristiwa tidak dapat dipisahkan sama sekali dari konteks-konteksnya. Selain itu, suatu berita atau kejadian hendaknya tidak digeneralisasikan dan tidak dianalogikan dengan berita yang semisalnya secara pukul rata. Sebaliknya, suatu berita haruslah diambil sebagai satu kejadian yang tersendiri dan diberi penilaian atasnya sebagai peristiwa unik, hanya pada peristiwa itu, bukan pada peristiwa yang lain.
Sebagai contoh, ungkapan Kapolri Da’i Bachtiar bahwa bantuan Amerika Serikat yang dijanjikan kepada Indonesia sebesar 50 juta dolar AS untuk memerangi terorisme tidak disertai dengan suatu komitmen atau persyaratan tertentu kepada pemerintah Indonesia maupun Polri.
Kapolri berkata, “Bantuan itu adalah bantuan saling menguntungkan antara Pemerintah Indonesia dengan AS. Tidak ada satu komitmen atau persyaratan tertentu, misalnya Pemerintah Indonesia atau Polri harus melakukan ini atau itu,” katanya menjawab pers di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Sabtu (3-8-2002) (Republika, 3-8-2002).
Ungkapan ini semestinya tidak berhenti sampai di sini sebab ungkapan Kapolri harus dikaitkan dengan konteks kebijakan global AS saat ini (terutama sejak peristiwa 11 September 2001) untuk memerangi terorisme versi AS, yang di Indonesia terwujud dalam bentuk, misalnya, penangkapan Ustaz Ja’far Umar Thalib, penjatuhan vonis kadaluarsa kepada Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, rekayasa kasus Agus Dwi Karna di Filipina, dan sebagainya.
Bandingkan dengan pernyataan Hikmatyar pada saat ia berjihad melawan Rusia dengan bantuan senjata AS. Hikmatyar ditanya, “Apakah Amerika memberi bantuan senjata tanpa syarat? Hikmatyar menjawab, “Siapa yang mengatakan kepada Anda hal tersebut, Amerika tidak akan memberikan senjata kecuali dengan syarat.” (Lihat Abu Usaid, “Mayata’allaqu bi at-Tahlil as-siyasi wa fahm as-siyasi wa al-Qiyadah al-siyasiah.”Al-Waie, No. 174 Rajab 1422 H/Oktober 2001).
Ini adalah contoh untuk pemahaman berita yang harus dikaitkan dengan konteks-konteksnya. Sementara itu, contoh generalisasi yang menyesatkan, misalnya generalisasi bahwa “agama sebagai sumber konflik” yang disimpulkan dari kasus-kasus partikular seperti kasus Ambon, intifadah melawan Israel di Palestina, dan sebagainya.
Generalisasi itu sungguh menyesatkan dan tendensius. Menyesatkan karena betapa banyak konflik atau perang yang motifnya bukan agama, tetapi karena kapitalisme, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Vietnam. Dikatakan tendensius karena generalisasi itu bertujuan busuk dan keji untuk menghapuskan ajaran yang paling tinggi dalam Islam, yaitu jihad fisabilillah. [MNews/Rgl]
Bersambung ke bagian 2/2
Sumber: M. R. Kurnia, dkk., Menjadi Pemikir dan Politisi Islam
