Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Berganti tahun, kemalangan rakyat kian bertambah dengan hadirnya sejumlah kebijakan yang makin menzalimi mereka. Awal tahun ini, pemerintah secara resmi mengatur tarif baru pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Aturan ini tertuang dalam PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. (Investor, 28-12-2022).
Adapun objek pajaknya adalah penghasilan dan tarifnya bersifat progresif. Artinya, makin besar penghasilan wajib pajak, pajak yang dikenakan bakal lebih besar. Tarif pajak yang baru ini memuat lima layer (lapis, ed.), yaitu penghasilan hingga Rp60 juta terkena tarif PPh 5%, Rp60 juta—Rp 250 juta (15%), Rp250 juta—Rp500 juta (25%), Rp500 juta—Rp5 miliar (30%), dan di atas Rp5 miliar (35%).
Keresahan Rakyat
Yang menjadi keresahan rakyat saat ini adalah karyawan bergaji Rp5 juta ternyata juga terkena PPh. Jika dihitung dengan ketentuan beleid terbaru, karyawan bergaji Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun, setiap tahunnya terkena PPh Rp300 ribu per tahun atau Rp25 ribu per bulan.
Banyak warga yang merespons PP ini dengan mengatakan bahwa selalu saja rakyat susah yang menjadi sasaran, sedangkan pejabat yang kaya malah dibiarkan. Pengusaha kaya beromzet triliunan rupiah juga malah mendapat keringanan pajak. Hal tersebut makin memperlihatkan bahwa pemerintah hari ini kian tidak memihak rakyat kecil.
Untuk saat ini, gaji Rp5 juta per bulan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara layak. Harga pangan pokok, tarif air dan listrik, iuran BPJS, serta sejumlah fasilitas umum (kesehatan ataupun pendidikan), semua terhitung mahal dan tidak sebanding dengan gaji mereka.
Pajak, untuk dan oleh Rakyat?
Namun demikian, pemerintah membantah dengan menyatakan bahwa regulasi baru ini sama sekali tidak menambah beban rakyat. Sebaliknya, pemerintah mengeklaim bahwa rumusan baru ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah pada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini karena yang memiliki pendapatan lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi.
Pemerintah mempertegas bahwa tujuan PPh ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Walhasil, aturan PPh pada karyawan bergaji Rp5 juta ini adalah untuk negara yang diperuntukkan untuk rakyat juga. Bahkan, pemerintah terus mengimbau agar rakyat taat bayar pajak agar negara bisa menjalankan roda pemerintahannya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pada dasarnya pajak adalah oleh dan untuk rakyat. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai sektor publik, semisal listrik, BBM Pertalite, dan LPG 3 kg, yang semua itu disubsidi menggunakan pajak. Fasilitas sekolah, rumah sakit, dan puskesmas pun memakai uang pajak. Jalan raya, kereta api, internet, kapal selam, gaji prajurit, polisi, guru, hingga dokter, semua dari pajak.
Pemerintah keukeuh mengatakan bahwa pajak semata untuk rakyat. Padahal, rakyat tidak merasakan kebermanfaatan pajak lantaran semua yang diklaim dibangun oleh pajak atau disubsidi pajak, faktanya tetap mahal. Sebut saja tarif listrik dan air, ataupun Pertalite yang katanya telah disubsidi, harganya masih saja selangit.
Begitu pun pembangunan kereta api, jalan tol, rumah sakit, ataupun sekolah, semuanya berbiaya mahal. Bahkan, rakyat harus membayar iuran BPJS untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Terlebih jalan tol, sudahlah tarifnya mahal, keberadaannya pun jarang dinikmati warga biasa. Sedikit sekali rakyat yang menggunakan fasilitas tersebut.
Pajak sebagai Sumber Utama
Dari persoalan di atas, setidaknya ada dua poin yang bisa kita bahas. Pertama, pajak dalam sistem demokrasi adalah sumber utama pendapatan negara. Negara akan terus mencari legitimasi untuk menambahnya, termasuk pungutan pajak pada rakyat yang jelas sangat membebani kehidupan mereka.
Atas nama liberalisasi kepemilikan, hasil kekayaan alam sah dimiliki oleh swasta. Penguasaan BBM dan batu bara, mayoritas kepemilikannya dikuasai swasta, baik asing maupun lokal. Padahal, tingginya harga BBM dan batu bara akan berpengaruh pada ongkos produksi tarif dasar listrik sebab pembangkit listrik PLN banyak menggunakan keduanya. Andai saja keduanya dikelola negara, tarif listrik bisa murah, bahkan gratis.
Bukan hanya berimbas pada tarif listrik, tetapi juga pada tarif dan harga komoditas lainnya. Transportasi pengangkut barang jelas menggunakan BBM, wajar jika harga komoditas, termasuk sembako, makin tinggi. Kehidupan rakyat pun makin terimpit, kemiskinan pun makin menjepit.
Jika angka kemiskinan tinggi, kemampuan rakyat untuk membayar pajak juga makin melemah. Inilah jalan masuk untuk utang luar negeri. Jika sudah berutang, bukan hanya berbicara dosa riba dan beban negara makin berat karena harus bayar pokoknya, melainkan juga kebijakan dalam negeri akan senantiasa berputar pada kepentingan negara donor.
Pajak Alat Memalak
Poin kedua, selain sebagai sumber utama APBN, pajak pun ditengarai sebagai alat pemerintah untuk “memalak” rakyat. Ini terlihat dari pengaturan pajak yang tajam pada rakyat, tetapi tumpul pada pengusaha. Tidak ada ampun apalagi kompensasi bagi rakyat yang tidak bisa membayar pajak. Lain dengan pengusaha yang beromzet triliunan rupiah, justru bisa dengan mudah mendapatkan ampunan pajak meskipun mangkir dari kewajibannya.
Inilah watak pejabat dalam sistem demokrasi. Menghamba pada korporasi yang telah menyuntikkan dananya saat suksesi, menjadikan jabatannya sebagai ladang korupsi. Tidak heran jika kasus semisal Gayus Tambunan—si mafia pajak—menjadi ikon betapa lemahnya negara menangani gurita mafia pajak di tanah air.
Oleh karenanya, pantaslah jika menyebut pajak sebagai alat palak penguasa terhadap rakyat. Ketika keuangan defisit, negara pasti mengotak-atik regulasi pajak agar pendapatan dari pajak makin tinggi. Inilah tata kelola pajak dalam demokrasi, walaupun rakyatnya sengsara, tetap saja rakyat yang disuruh membayar pajaknya.
Pajak dalam Islam
Berbeda dengan tata kelola keuangan dalam sistem Islam. Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama kas negara (baitulmal). Pajak dalam Islam disebut dharibah, praktiknya sangat jauh berbeda dengan pajak dalam sistem demokrasi kapitalisme.
Dharibah tidak menjadi tumpuan kas negara, tidak pula dibebankan kepada seluruh warga, melainkan hanya kaum muslim yang kaya yang dipungut dharibah. Skema ini bersifat temporer, dilakukan jika kas negara kosong dan saat butuh dana yang mendesak saja, serta berakhir setelah keperluan tersebut selesai atau kas negara sudah terisi kembali.
Meski demikian, sangatlah jarang mendapati kondisi baitulmal yang kosong. Ini karena baitulmal memiliki sumber pemasukan melimpah, yaitu dari fai dan kharaj, juga kepemilikan umum dan sedekah. Kepemilikan umum, misalnya, haram untuk dikuasai swasta. Dari sini, pemasukan akan mengalir deras untuk baitulmal.
Khatimah
Negara yang memalak rakyatnya hanya akan ditemukan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Kalau dalam Islam, pajak atau dharibah ini sangat jarang ada sebab kas negara selalu penuh terisi dari sumber-sumber lainnya.
Oleh karenanya, wahai kaum muslim, jika syariat Islam diterapkan sempurna dalam bingkai Khilafah, rakyat tidak akan terbebani lagi oleh pajak. Kehidupan rakyat akan sejahtera karena penguasanya menjadikan rakyat sebagai “tuan” yang harus terpenuhi seluruh kebutuhannya. Wallahualam. [MNews/Gz]
