Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Terusir dari tanah kelahiran, terkatung-katung di lautan, dan terdampar di negeri orang. Miris dan menyedihkan jika kita mengingat kondisi muslim Rohingya. Di negara asalnya, Myanmar menolak kewarganegaraan muslim Rohingya lantaran dianggap sebagai imigran ilegal dari Asia Selatan. Terbaru, dua kapal pengangkut warga Rohingya terdampar di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.
November lalu, UNHCR, Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi melaporkan sebuah kapal yang berlayar yang mengangkut 180 penumpang Rohingya diduga tewas tenggelam. Menurut Babar Baloch selaku juru bicara UNHCR, 2022 adalah tahun terburuk untuk orang mati dan hilang. Ini mengikuti kasus pada 2013 ketika 900 Rohingya meninggal atau hilang di Laut Andaman dan Teluk Benggala, dan pada 2014 dengan 700 orang tewas atau hilang. (Akurat, 26-12-2022).
Terlunta
Ditolak sana-sini, kehidupan tidak pasti, meninggal dalam kondisi tersakiti. Sungguh membuat hati siapa pun terluka jika melihat nasib Rohingya. Untuk sekian kalinya, muslim Rohingya terdampar tanpa kejelasan status kewarganegaraan. Kali ini, mereka terdampar di perairan Aceh. Pemerintah Indonesia akan menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi khusus menyusul ada penolakan dari warga Aceh atas keberadaan mereka.
Perwakilan UNHCR di Indonesia mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia soal penentuan lokasi khusus itu, tetapi yang ingin ditekankan adalah pengungsi juga memiliki hak asasi manusia dan selayaknya bisa saling menolong.
Salah satu perwakilan UNHCR di Indonesia, Muhammad Rafqi, menuturkan akan siap membantu pemerintah Indonesia terkait pengungsi Rohingya di mana pun mereka ditempatkan, baik di Aceh atau luar Aceh. (BBC News Indonesia, 28-12-2022)
Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi 1951) dan Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol 1967) sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk. Kendati demikian, dengan alasan kemanusiaan, Indonesia menjadi negara yang bersedia menampung sementara para pengungsi luar negeri, termasuk Rohingya.
Hipokrisi PBB
Sejak peristiwa kudeta militer Myanmar pada 1962, penindasan terhadap muslim Rohingya mulai gencar. UU tahun 1982 melucuti mereka dari status kelompok minoritas muslim yang diakui. Sebagian besar muslim Rohingya yang tinggal di Rakhine mengalami penindasan melalui pembatasan gerak dan pekerjaan serta penolakan atas kewarganegaraan mereka.
Pada 2011, terjadi peningkatan ketegangan antara ekstremis Buddha Myanmar dan muslim Rohingya. Hingga 2017, banyak muslim Rohingya yang menjadi korban tindakan keras militer Myanmar. Sejak itulah muslim Rohingya kerap mendapat perlakuan brutal, penganiayaan, hingga pembunuhan oleh ekstremis Buddha Myanmar.
Anehnya, dunia masih terdiam melihat kejahatan Myanmar. Dukungan dunia terhadap tidak banyak memengaruhi nasib Rohingya yang masih berada dalam ketakpastian. Bahkan, sebagian negara menolak kehadiran pengungsi Rohingya di tanah mereka, seperti Thailand, Malaysia, dan Bangladesh.
Komisi Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR) beberapa tahun lalu pernah menuding negara-negara ASEAN sedang bermain-main dengan nyawa orang, ibarat memainkan “pingpong maritim”. Juru bicara UNHCR kala itu, Vivian Tan, mengatakan negara-negara ASEAN semestinya berbagi tanggung jawab krisis kemanusiaan, seperti menyelamatkan nyawa dan menyediakan bantuan kemanusiaan.
Sungguh kontras! Satu sisi PBB menyeru berbagi krisis kemanusiaan, di sisi lain, PBB tidak pernah bertindak keras dan tegas terhadap kejahatan Myanmar atas Rohingya. PBB juga tidak memberikan sikap keras terhadap pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik dalam negeri yang membuat Rohingya terusir dari negerinya.
PBB selalu menyuarakan HAM, tetapi sesungguhnya gagal memperjuangkan hak kemanusiaan yang semestinya didapat warga Rohingya. Inilah hipokritnya lembaga dunia semacam PBB. Hanya mampu bersuara di atas kertas dengan jargon yang minim aksi jika menyangkut kepentingan kaum muslim. Mereka justru memberikan solusi pragmatis dengan meminta negara-negara tetangga menampung para pengungsi Rohingya.
Solusi untuk Rohingya
Penampungan bukanlah solusi fundamental untuk Rohingya. Berbekal belas kasih dan kemanusiaan negara-negara ASEAN juga tidak akan cukup mampu menuntaskan persoalan Rohingya. Universal Declaration of Human Right 1948 yang isinya menyatakan setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan status kewarganegaraan terbukti gagal mencegah perlakuan diskriminatif Myanmar terhadap Rohingya. Stateless persons masih terjadi. Rohingya adalah bukti nyata sebagai etnis yang tidak mendapat pengakuan kewarganegaraan oleh negeri asalnya.
Muslim Rohingya membutuhkan pelindung dan perisai hakiki, yaitu junnah yang mampu menjaganya dari perlakuan diskriminasi, penindasan, dan penganiayaan. Rohingya dan negeri muslim lainnya memerlukan pemimpin dan rumah yang mampu menjamin nyawa manusia dan kehormatan Islam.
Rohingya dan umat muslim dunia membutuhkan ikatan akidah dan ukhuah Islamiah yang menjadikan umat ini bersatu tanpa memandang sekat-sekat bangsa, suku, dan ras. Semua ini hanya akan terwujud dalam negara Khilafah yang mempersatukan umat Islam dari berbagai bangsa, suku, ras, dan golongan; melindungi umat dari kejahatan; membela kaum yang terusir dan tertindas dari tanah kelahiran; serta menyatukan seluruh negeri Islam dari satu naungan.
Khilafah akan membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan dan kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad). [MNews/Gz]
