Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — Pengesahan RKUHP penuh kontroversi. Pemerintah dan Komisi III DPR membawa RUU tersebut dalam rapat paripurna, Selasa (6-11-2022). Padahal, masih banyak pihak yang belum setuju dengan beberapa pasal dalam UU tersebut. Pertanda apa ini?
Kontroversi RKUHP
Beberapa pihak yang kontra misalnya Dewan Pers yang mengritik dan meminta agar menunda pengesahan RKUHP. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya menilai RUU tersebut masih bermasalah karena berpotensi membatasi kemerdekaan pers.
Fraksi PKS juga menolak RKUHP. Mereka menilai banyak aturan yang bertentangan dengan aturan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ketua Badan Pengurus Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan bahwa upaya buru-buru mengesahkan RKUHP itu membuktikan tuduhan bahwa pembahasan tidak terbuka, tidak partisipatif, dan tidak bermakna (Tirto, 28-11-2022).
Ketua Umum YLBHI Isnur menyayangkan langkah pemerintah dan DPR yang tergesa-gesa ingin mengesahkan RKUHP. Menurutnya, masih banyak masalah dalam pasal-pasal di RKUHP. Ia menjelaskan ada pasal yang berbau kolonial, terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Meski deliknya berupa aduan, tetapi dapat mengancam kebebasan demokrasi, tukasnya.
Aturan itu pada pasal 218 yang bunyinya, “Pelaku diancam hukuman tiga tahun penjara, apabila menyerang kehormatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, menista atau memfitnah kepala negara.”
Pasal lain yang masih kontroversi seperti pasal 192 mengenai makar, pasal 193 ayat (1) mengenai orang yang bermaksud menggulingkan kekuasaan, dan pasal 256 tentang unjuk rasa tanpa pemberitahuan. (Jawa Pos, 6-11-2022).
Bukan Aspirasi
Kalau mengamati dari lika-liku pengesahan RKUHP saat ini, menyiratkan bahwa ada kepentingan lain di balik pengesahan RUU itu. Terbukti dengan masih banyaknya pihak yang keberatan dengan isi beberapa pasal di dalamnya. Namun, pemerintah dan DPR seakan tak memerhatikan pengajuan keberatan dari beberapa elemen masyarakat. Mereka mempercepat pembahasan RKUHP dan segera membawa pada rapat paripurna.
Padahal, jikalau kita meresapi lebih dalam. Siapa sebenarnya DPR dan Pemerintah? Menurut demokrasi yang disanjung di negara ini, mereka adalah wakil rakyat. Mereka dipilih untuk menjalankan aspirasi rakyat. Artinya, ketika mereka membuat aturan, menurut demokrasi harus memperhatikan kepentingan rakyat. Namun, kenyataannya, ketika masih ada rakyat yang keberatan dengan aturan itu, tidak didengarkan.
Menyalahi Demokrasi
Dalam prinsip demokrasi yang lain, mengedepankan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah UU Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
Ketika orang mengutarakan pendapatnya, dapat dipastikan akan ada pendapat yang pro dan kontra. Sesuai pandangan demokrasi, kita harus menerima perbedaan itu. Artinya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada pihak yang berlawanan pendapatnya.
Namun, pada praktiknya ternyata berbeda. Ada pasal dalam RKUHP yang dinilai dapat disalahgunakan untuk menggebuk pihak yang kontra terhadap pemerintah. Misalnya, pasal penghinaan presiden atau lembaga pemerintahan lainnya. Maknanya, ada anomali pada demokrasi saat ini. Aturan yang disahkan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Bukan Sandaran
Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa setiap produk buatan manusia memiliki keterbatasan. Akal sebagai alat pembuat aturan tak mampu mengakomodir kebutuhan setiap rakyat. Apalagi secara fitrah, akal manusia satu dengan yang lain berbeda, tergantung pendidikan, lingkungan, adat dll. Secara otomatis, jika hanya bersandar pada akal akan melahirkan perbedaan pendapat.
Ini membuktikan kelemahan demokrasi. Sistem pemerintahan ini menyandarkan aturan pada akal manusia. Adanya perdebatan RKUHP membuktikan bahwa demokrasi tak akan mampu mengayomi setiap orang. Bahkan dapat dikatakan, demokrasi ternyata melahirkan perdebatan.
Standar Islam
Selain melahirkan perbedaan, demokrasi sebenarnya juga tidak sesuai dengan Islam. Totalitasnya peran akal saat membuat aturan dan menafikan agama dalam mengatur menegaskan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam.
Islam mengatur yang berhak membuat aturan hanya Allah Taala. Dia adalah Zat Yang Maha Tinggi dan tahu segalanya. Oleh karena itu, semua aturan yang dibuat akan memenuhi semua kebutuhan makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah Taala, “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.” (QS Yusuf: 40).
Dan firman lainnya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96).
Hanya Islam yang akan melahirkan aturan yang adil bagi setiap manusia. Sudah terbukti selama 13 abad ketika Islam dijadikan sebagai landasan bernegara, Negara Islam saat itu mampu menaungi dan mengurusi setiap kebutuhan rakyatnya.
Khatimah
Dengan mengetahui kelemahan demokrasi di balik pengesahan RKUHP ini, seyogianya kita mencari sistem yang benar, yakni sistem yang melahirkan persatuan dan menghilangkan perbedaan. Sebagai mukmin, sudah selayaknya kita hanya bersandar pada Islam. [MNews/Gz]
