Problematik Legislasi dalam Demokrasi Berpotensi Otoritarian Berjubah Pasal dan Undang-Undang

Problematik Legislasi dalam Demokrasi Berpotensi Otoritarian Berjubah Pasal dan Undang-Undang

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Kontroversi naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih terus berlangsung hingga kini. Naskah terbaru berisi ancaman pidana bagi penghina lembaga negara, seperti DPR hingga Polri. Naskah tersebut mengubah sejumlah pasal, tetapi mempertahankan beberapa pasal penghinaan ke lembaga negara dan kekuasaan umum. (CNN Indonesia, 10/11/2022).

Sebelumnya, draf RKUHP juga telah mengalami pro dan kontra di tengah masyarakat terkait pasal penghinaan pada presiden dan wapres. Sebagian pakar hukum menganggap hal itu sebagai bentuk antikritik dan tidak sejalan dengan demokrasi.

Padahal, inilah fakta demokrasi yang tidak akan menghasilkan UU atau hukum yang mapan, berpotensi untuk selalu berubah menyesuaikan zaman dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi.

Biasanya, saat rezim berganti, baik eksekutif maupun legislatifnya, berubah pula legislasinya, seperti yang terjadi pada RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP berpendapat beberapa pasal di dalamnya berpotensi menjadi pasal karet, terjadi pengekangan hak dan kebebasan warga negara, serta dapat menjadi jelmaan pasal subversif.

Aliansi tersebut meminta agar meninjau dan membahas ulang draf pembahasan RKUHP secara transparan. Namun, pasal terkait penghinaan atas lembaga negara dan kekuasaan umum tersebut ternyata tetap dipertahankan.

Benarkah RKUHP adalah payung hukum agar rakyat menghormati lembaga negara dan kekuasaan umum? Ataukah ternyata bentuk otoritarian pemerintah berjubahkan pasal dan UU?

Pakar Hukum Bicara RKUHP

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan menjelaskan pasal terkait menghina dan melecehkan lembaga negara atau pejabat negara. Jika publik yang mengkritik kebijakan atau tindakan, lalu pejabat negara merasa terhina atas kritikan, bisa dipersoalkan, hal ini tentu memungkinkan penjara akan penuh dengan sipil-sipil yang menyampaikan kritikan kebijakan. (Media Umat).

Ketua Umum YLBHI M. Isnur menambahkan, masuknya pasal penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP menunjukkan bahwa pemerintah dan tim perumus tidak mendengarkan masukan masyarakat sipil. Janji pemerintah untuk dialog terkait RKUHP tidak terbukti dan bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat. Jelas sekali melindungi kekuasaan sebagai subjek.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pasal penghinaan terhadap lembaga negara terlalu berlebihan dan berpotensi membuat KUHP menjadi terdegradasi. Kalau kekuasaan atau lembaga negara antikritik, lebih baik bubar saja. (MSN, 12/11/2022).

Jika kritikan dianggap berbahaya, media apalagi yang bisa digunakan untuk mengoreksi penguasa? Jika berjalannya pemerintahan baik tanpa ada satu pun rakyat yang merasakan kesulitan hidup di negerinya, pujian dan penghargaan pasti akan diberikan. Namun, pantaskah pujian dan penghargaan diberikan pada penguasa serta jajarannya yang tidak becus mengurusi rakyat?

Otoritarian Berjubah Pasal dan Undang-Undang

Pasal RKUHP yang memuat terkait penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara adalah pasal 349 ayat (1), “Setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan.”

Kemudian, ayat (3) menyebut bahwa pidana dalam pasal tersebut dapat dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dihina. Dalam pasal 350, pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. (CNN Indonesia, 10/11/2022). Maksud dari “kekuasaan umum atau lembaga negara” dalam RKUHP adalah DPR, DPRD, Kejaksaan, hingga Polri.

Selain itu, mustahil menghasilkan keadilan dan kesamaan di depan hukum di sistem sekarang. Pasalnya, para legislator umumnya adalah kalangan elitis. Para pengusaha, pemilik modal, atau mereka yang tidak didukung oleh para pengusaha dan para pemilik modal. Akibatnya, UU yang dibuat lebih banyak berpihak kepada mereka ketimbang kepada rakyat kebanyakan.

Chandra Purna Irawan menganggap salah satu pasal di atas berpotensi otoritarian, yakni kepatuhan buta terhadap otoritas, lawan dari kebebasan berpikir dan bertindak individu. Ia juga mengungkapkan bahwa banyaknya pasal bermasalah dihidupkan kembali karena banyak orang ingin berkuasa, tetapi tidak siap dikritik.

Oleh karena itu, agar tidak dikritik, dikeluarkanlah pasal-pasal tersebut. Wajar jika publik menyebut RKUHP sebagai gejala otoriter, tepatnya otoriter konstitusional, menindak masyarakat atas nama UU. Bisa juga disebut “preman” berjubahkan pasal dan UU.

Ranjau Politik dan Hukum

Katanya, dalam demokrasi, negara harus mendorong rakyat berperan dalam roda kekuasaan dengan memberi masukan, kritikan, dan sejenisnya. Faktanya, bagi mereka yang mengkritik dan berbeda pendapat, siap-siap saja berurusan dengan ranah pidana. Jika memberikan alternatif solusi yang berbeda dari kehendak rezim, maka akan dicap radikal, tidak berkontribusi bagi bangsa, bahkan masuk jeruji besi.

Cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto mengatakan RKUHP ini juga bisa menjadi ranjau-ranjau politik dan hukum bagi para aktivis. Ketika disahkan menjadi UU, akan sangat mudah menjerat setiap kritik terhadap berbagai kebijakan dan langkah pemerintah. Padahal, kritik tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan untuk perbaikan bangsa dan negara, bukannya malah dibungkam. (Media Umat).

Pemerintah menganggap penting untuk segera mengesahkan RKUHP untuk membangun “barikade hukum” atas nama penghinaan terhadap lembaga negara dan kekuasaan umum Ancaman krisis negeri dan pangan, utang yang menumpuk, sempitnya ruang fiskal, dan sebagainya, memungkinkan kritik dari publik akan datang bertubi-tubi pada pemerintah.

Kritik dan Nasihat

Islam memosisikan kritik dan nasihat sebagai sesuatu yang penting dalam setiap kepemimpinan. Mutlak dilakukan, bahkan menjadi hak penguasa dan kewajiban rakyat. Keduanya sama-sama membutuhkannya.

Pemimpin menjalankan kekuasaan diiringi rasa khawatir tidak mampu menunaikan amanahnya apabila tidak dikritik. Rakyat pun mudah menyampaikan kritik dan nasihat kepada pemimpinnya. Mereka mengharapkan kemuliaan dengan menasihati penguasa layaknya status penghulu syuhada.

Dalam RKUHP, banyak pasal yang justru mengancam rakyat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya untuk mencampakkan legislasi produk demokrasi. Kembalilah pada legislasi syar’i, merujuk hanya pada Zat Yang Maha Adil.

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus.” (QS Al-Isra: 9)

Al-Qur’an adalah kitab paling agung dan paling luas cakupannya. Mengandung semua jenis ilmu, nasihat-nasihat, serta aturan-aturan yang menunjukkan jalan lurus dan benar dalam semua persoalan. Namun, kini Al-Qur’an dicampakkan diganti dengan UU buatan manusia yang mustahil menghasilkan keadilan dan kesamaan di depan hukum. Sungguh, kesempitan hidup dan kesengsaraanlah yang akan manusia dapatkan jika abai dari syariat-Nya. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *