Knowledge-Based Economy, Narasi Pengukuhan Kapitalisasi Pendidikan Tinggi

Knowledge-Based Economy, Narasi Pengukuhan Kapitalisasi Pendidikan Tinggi

Penulis: Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.

Muslimah News, FOKUS — Knowledge-based economy (KBE) secara sederhana bermakna ekonomi yang didasarkan pada pengetahuan. Dua kata yang disandingkan ini memiliki pemaknaan yang penting. Jelas ini berkaitan dengan pengetahuan, yaitu bidang pendidikan dan ekonomi.

KBE adalah salah satu kunci untuk bertahannya suatu negara saat menghadapi revolusi industri 4.0 seperti saat ini, termasuk Indonesia. Secara umum, industri 4.0 mencakup tren yang merujuk pada automasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur.

Beberapa contoh tren yang dimaksud adalah artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), sistem fisik siber (CPS), industrial internet of things (IIoT), dan sistem komputasi awan. Hal tersebut mendorong Indonesia untuk bergegas membangun KBE. Secara singkat, KBE mengacu pada ekonomi yang digerakkan dengan pengetahuan dengan menggunakan tren teknologi mutakhir.

Agar lebih mudah memahami konsep KBE, seorang ekonom bernama Haryono terlebih dahulu menjelaskan tiga kategori negara yang dibagi oleh World Economic Forums, yaitu negara dengan factor driven, investment driven, dan tertinggi adalah innovation driven.

Negara dengan factor driven adalah negara yang ekonominya berbasis sumber daya alam sebagai sumber devisa dengan mengekspor sejumlah bahan baku, misalnya negara-negara di benua Afrika ataupun Indonesia pada 30 tahun lalu.

Sementara itu, negara dengan investment driven sudah berfokus pada produk, distribusi, dan pemasaran. Aktivitas yang dilakukan cenderung berpusat pada pengolahan, tentunya dengan adanya nilai tambahan (added value).

Namun, negara dengan investment driven umumnya belum memiliki pendidikan yang maju. Hal ini berbeda dari kategori innovation driven yang justru menjadi kelas tertinggi pengetahuan.

“Kelas tertinggi pengetahuan itu innovation driven country. Nah, negara yang masuk dalam kelas ini adalah negara yang disebut dengan knowledge-based economy, menggunakan teknologi maju, bisnis digital, dan new human capital,” papar Haryono.

Untuk mengetahui suatu negara telah berhasil menerapkan KBE, Haryono menjelaskan bahwasanya perlu dilakukan pengukuran indeks daya saing (competitiveness index) yang melibatkan 12 kriteria, yaitu infrastruktur, institusi, adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, stabilitas ekonomi makro, pasar tenaga kerja, pasar produk, ukuran pasar, sistem finansial, kapabilitas inovasi, dan dinamisme bisnis.

Setiap tahunnya, negara-negara di dunia menjalani proses penilaian indeks daya saing menggunakan 12 kriteria tersebut. Hasilnya kerap berubah dari tahun ke tahun. Beberapa negara yang kerap berada di peringkat atas adalah AS, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, Indonesia ada di peringkat ke-45 dari total 150-an negara. (Situs Binus, 19/10/2021).

Selain 12 kriteria di atas, sebetulnya masih ada aspek lain yang dampaknya tidak kalah penting terhadap KBE, salah satunya adalah edukasi (pendidikan). Menurut Haryono, pendidikan merupakan masa depan yang menentukan suatu negara untuk dapat membangun KBE. Oleh karenanya, pelaku ekonomi mau tidak mau perlu mengubah cara dalam melakukan sistem yang berjalan, termasuk yang terpenting adalah mempertimbangkan kemampuan SDM-nya.

Berdasarkan analisis data Indonesia sebagai pelaksana KBE yang rendah, hal ini menjadi poin bagi Menteri Nadiem untuk membenahi kementeriannya (Kemendikbudristek). Ditambah autokritik oleh Menteri Nadiem sendiri bahwa kualitas SDM Indonesia masih memprihatinkan, yakni Indonesia konsisten dengan tingkat PISA terendah dan stagnan selama 10—15 tahun terakhir.

Empat tahun terakhir ini, posisi Indonesia menurun di semua bidang, yakni membaca, matematika, dan sains. Penentuan asesmen yang mengacu pada standar Internasional PISA yang digagas oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada kenyataannya menunjukkan kesenjangan hasil pendidikan kita yang makin lebar atau jauh dari standar. Kondisi ini tentu tidak baik untuk menuju SDM sesuai kriteria KBE dalam dunia industri 4.0.

Selanjutnya, dilahirkanlah berbagai kebijakan pendidikan (tingkat dasar hingga pendidikan tinggi) yang berorientasi pada pasar ataupun agar lulusan bisa terpakai dalam dunia kerja dan berdaya saing sebagaimana sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita, yakni membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama industri, dan talenta global.

Berbagai program yang sudah dijalankan, seperti program sekolah penggerak, merdeka belajar, kampus merdeka, dan lainnya, semuanya mempunyai link dan supermatch kepada dunia usaha dan industri, juga perubahan sosial budaya serta kemajuan iptek yang super cepat (knowledge-based society/high-tech society).

Kapitalisasi Pendidikan

Berdasarkan uraian di atas, link and match antara dunia pendidikan dan ekonomi dalam sistem saat ini pada hakikatnya merupakan bentuk nyata kapitalisasi pendidikan. Sederhananya, pendidikan dianggap sebagai komoditas ekonomi yang layak dikomersialkan dan diinvestasikan. Adam Smith, seorang ekonom kapitalis, menyatakan, “Pengetahuan dapat memunculkan kembali investasi yang dapat berkontribusi kembali untuk akumulasi pengetahuan.”

KBE sebagai paradigma kebijakan adalah hasil rumusan WTO-GATS 1995 yang menetapkan 12 sektor layanan dalam GATS, salah satunya adalah bidang pendidikan. GATS sendiri dipandang sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan negara.

Pada perguruan tinggi, dilakukan otonomi kampus untuk bisa meningkatkan daya saingnya. Realisasi otonomi kampus adalah mengurangi bahkan lepas tangannya negara mengurusi pendidikan. Peran negara yang besar dianggap hanya akan mengurangi atmosfer berkompetisi atau berdaya saing.

Demi berdaya saing, apalagi secara global, perguruan tinggi didorong memiliki banyak kerja sama dengan perusahaan/industri dalam semua bidang tridarma perguruan tinggi yang mengarah pada industrialisasi perguruan tinggi.

Di sinilah kapitalisasi perguruan tinggi dengan program KBE-nya—berupa triple helix menuju penta helix—telah menjadi pemulus pemanfaatan potensi intelektual dan masuknya investasi di dunia kampus, serta sebagai proyek pilot oleh asing dan aseng.

Maksud model triple helix (academic-business-government) adalah “universitas” berperan sebagai katalisator, “industri” sebagai rumah produksi, dan “pemerintah” sebagai regulator dan fasilitator.

Ekosistem pendidikan seperti inilah yang sesuai dengan KBE yang diharapkan, sebagaimana disampaikan Kemendikbudristek bahwa “kampus merdeka” adalah sebuah ekosistem pendidikan yang memberi ruang bagi lahirnya kebebasan melakukan inovasi pendidikan dan membolehkan perusahaan-perusahaan multinasional, startup, BUMN, hingga organisasi dunia sekelas PBB, untuk ikut andil dalam penyusunan kurikulum jika program studi baru dicanangkan oleh kampus-kampus negeri maupun swasta di Indonesia. (Radar, 08/02/2020).

Perkawinan pendidikan dengan dunia industri ini sejatinya mendeskripsikan sebuah keinginan politik (political will) pemerintah yang nihil. Negara tidak mampu berdikari dan membangun pendidikan secara integral karena masih memiliki ketergantungan kuat terhadap dunia industri. Perkawinan ini pun hanya memosisikan produk di etalase karyawan atau pekerja di bawah kendali kapitalis, bukan sebagai pelopor peradaban dan intelektual.

Pendidikan Islam

Sekarang mari tengok model pendidikan yang disodorkan Islam. Pendidikan dalam Islam diatur sedemikian rupa hingga melahirkan produk pemikiran di bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, dan teknologi.

Dalam Islam, industri dikelola mandiri oleh negara yang meliputi kemampuan untuk menguasai, mengendalikan, dan menjamin keamanan pasokan aspek-aspek penting industri, seperti bahan baku, teknologi, rancang bangun, finansial, kemampuan untuk membangun mata rantai industri yang lengkap, kebijakan, serta SDM.

SDM ini dihasilkan dari sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam dan ilmu pengetahuan. Visi pendidikan Islam tidak berorientasi pada man power belaka, tetapi lebih kepada asas fundamental yang merujuk pada wahyu Allah.

Oleh karenanya, kurikulum pendidikan Islam tidak akan berubah-ubah meskipun berganti menteri. Hal ini karena model pendidikan Islam ini sudah terintegrasikan secara menyeluruh (integrated model).

Tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan generasi yang berkepribadian Islam dengan pola pikir dan pola sikap Islam. Selain itu juga faqih fiddin (penguasaan terhadap ilmu agama), faqih finnas (terdepan dalam sains dan teknologi serta kreatif dan inovatif dalam konstruksi teknologi), dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Walhasil, output pendidikan Islam menghasilkan generasi yang jauh dari persaingan duniawi dan individualisme. Orientasi mereka adalah kemaslahatan umat manusia dan memberikan kebaikan bagi dunia sebagai perwujudan rahmatan lil ‘a’alamin.

Semangat kolaborasi dan persatuan adalah atas dasar persaudaraan Islam. Ukhuwah islamiah senantiasa mengiasi karya-karya mereka sebagai investasi dan jariah terbaik bagi kehidupan akhirat nantinya.

Khatimah

Inilah sistem pendidikan Islam yang terbukti menghasilkan generasi ulung yang karyanya abadi sepanjang masa. Ada Al-Zahrawi (ahli bedah), Al-Jazari (ahli mekanika), Ibnu Khaldun (ahli historiografi, sosiologi, dan ekonomi), Ibnu Haitham (ahli optik), Imam Syafi’Ii (mujahid sekaligus mujtahid mazhab), dan masih banyak lagi.

Semua ini bisa diraih dan dirasakan keberkahannya jika Islam dijadikan sebagai aturan sistem kehidupan, bukan semata agama spiritual. Sistem inilah yang secara syar’i kita kenal sebagai Khilafah Islamiah. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *