[Kabar] Pemberdayaan Perempuan di Tengah Resesi Ekonomi, Nida Saadah: Ilusi Kesejahteraan

[Kabar] Pemberdayaan Perempuan di Tengah Resesi Ekonomi, Nida Saadah: Ilusi Kesejahteraan

Muslimah News, INTERNASIONAL — Dalam laporan terbarunya edisi Juni 2022 bertajuk Global Economic Prospects, World Bank menggambarkan rumitnya kondisi saat ini. Mereka memperingatkan resesi ekonomi muncul bersamaan dengan stagflasi akibat pandemi Covid-19 ditambah perang Rusia-Ukraina. Resesi global telah terjadi sejak awal tahun ini karena ekonomi global mengalami penurunan pertumbuhan yang diikuti dengan peningkatan inflasi atau stagflasi.

Solusi yang makin kencang digagas di tengah situasi ini adalah memberdayakan perempuan secara ekonomi. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai pembahasan utama dalam ajang G20.

Ketua Umum Panitia Nasional Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) G20 2022 mengatakan, pertemuan G20 mengangkat tema pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang merupakan titik awal dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak.

Ilusi Kesejahteraan

Akan tetapi, pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. menyatakan, hal itu hanyalah ilusi kesejahteraan perempuan dalam peradaban kapitalisme sekuler.

“Pemberdayaan perempuan secara ekonomi akan dikaitkan dengan ekonomi yang sulit di tengah masyarakat. Kemudian seringkali dikaitkan dengan aspek kesejahteraan dan kebutuhan keuangan dalam rumah tangga, apalagi periode pasca-pandemi dunia mengalami resesi ditambah adanya krisis energi. Namun, ini adalah ilusi kesejahteraan perempuan dalam peradaban kapitalisme sekuler,” tuturnya di kanal Muslimah Ulul Albab, Selasa (11/10/2022)

Menurutnya, beban berat yang ditanggung perempuan era kini adalah cermin fakta yang kesekian kalinya bahwa berbagai program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi telah gagal mewujudkan janji kesejahteraan perempuan. “Kondisi ini juga menjadi cermin fakta peradaban sekuler kapitalistik memberi ruang hidup yang buruk bagi perempuan,” ungkapnya.

Tidak Tulus

Ia mengingatkan, penting untuk memahami bahwa dorongan negara-negara untuk memberdayakan perempuan dalam ekonomi tidaklah tulus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para perempuan dan keluarga mereka.

“Tujuan sebenarnya yang berasal dari pemerintah kapitalis Barat adalah dalam rangka mengamankan keuntungan ekonomi bagi negara. Agenda ini bertujuan meningkatkan tingkat kerja kaum perempuan demi kepentingan keuangan,” jelasnya.

Salah satunya, ia melanjutkan, bisa kita perhatikan dari kalimat Hillary Clinton dalam sebuah konferensi di Peru yang mengatakan, “Pembatasan partisipasi ekonomi perempuan membuat kita kehilangan banyak sekali pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di setiap wilayah di dunia. Di Asia Pasifik, lebih dari $40 miliar dari PDB yang hilang setiap tahun.”

Faktanya, ujar Nida, sistem kapitalisme mengeksploitasi bahasa feminisme dan kesetaraan, mempromosikan narasi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi adalah demi keuntungan finansial murni. “Narasi ini tidak ada artinya selain kebohongan kapitalis dan feminis yang telah menipu kaum perempuan,” cetusnya.

Potret Perempuan dalam Khilafah

Nida kemudian menunjukkan ada regulasi lain, selain kapitalisme, yakni regulasi Islam yang memiliki pengaturan yang lengkap dan sudah pernah dipraktikkan dalam sebuah negara berupa Khilafah Islamiah.

“Terdapat beberapa potret kemuliaan perempuan dalam Khilafah Islam, seperti digambarkan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, yang berkata, ‘Aku tahu tidak ada perbuatan lain yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah daripada perlakuan baik dan hormat tehadap ibunya.’,” katanya.

Ia menjelaskan, tampak bahwa Islam tidak memandang perempuan sebagai sebuah aset yang harus dioptimasi dalam dunia ekonomi, tetapi perlakuan hormat dan baik kepada perempuan berasal dari perintah Allah.

“Sejarawan Inggris Julia Pardoe juga menulis tentang status ibu di era Khilafah Utsmani pada 1836. Julia mengatakan fitur yang sama-sama indah dalam karakter orang Turki adalah penghargaan dan penghormatan mereka terhadap ibu, ia tempat berkonsultasi dan mengungkapkan isi hati, yang didengarkan dengan penghormatan dan penghargaan, dimuliakan hingga akhir hayatnya, diingat dengan penuh kasih sayang, dan penyesalan setelah pemakamannya,” terangnya..

Nida menyatakan, inilah potret kehidupan yang sama sekali tidak ada di dalamnya regulasi yang memerintahkan perempuan untuk bekerja, tetapi merupakan pilihan.

“Tidak ada situasi yang membuat perempuan mau tidak mau harus bekerja karena regulasi penafkahan dalam peradaban Islam diwajibkan hanya kepada laki-laki. Perempuan sendiri memiliki hak finansial sejak lahir hingga meninggal,” ungkapnya.

Nida juga mengutip Dohsson, perempuan Armenia yang bekerja di Kedutaan Besar Swedia di Turki selama abad ke-18 menyatakan tentang Khilafah Utsmani. “Siapa pun yang berperilaku buruk terhadap seorang perempuan, tidak peduli posisi atau agamanya, tidak akan bisa lolos dari hukuman karena agama memerintahkan secara umum bahwa perempuan harus dihormati. Untuk alasan ini, baik polisi maupun hakim menangani dengan sangat serius siapa pun yang telah memperlakukan perempuan dengan buruk,” kutipnya.

Kemudian, imbuhnya, pada 1970-an profesor sejarah Amerika R. C. Jennings melakukan penelitian pada lebih dari 10 ribu catatan pengadilan Utsmani dari abad ke-17 yang mengungkapkan bahwa perempuan menggunakan pengadilan secara teratur untuk mempertahankan hak-hak pribadi dan hak milik mereka. Mereka memiliki hak ekonomi yang sama dengan laki-laki.

“Dalam Islam, pengadilan ini tidak berbayar dan perempuan dapat menggunakan pengadilan untuk menuntut hak nafkahnya jika kurang untuk memenuhi kebutuhannya,” urainya.

Jadi, Nida menegaskan, dari potret-potret tersebut terlihat indikator kemuliaan dan kesejahteraan itu tidak garis lurus dengan kontribusi ekonomi. “Perempuan dihormati bukan karena menghasilkan uang atau income bagi keluarga, tetapi karena ada perintah langsung dari Allah dan Rasulullah,” paparnya.

Sistem Baitulmal

Selain itu, Nida menerangkan, pada sistem kapitalisme, salah satu alasan perempuan juga diberdayakan secara ekonomi karena keuangan negaranya tidak mampu.

“Berbeda dengan Islam yang memiliki sistem keuangan Baitulmal. Jika seorang perempuan tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah wafat, dan tidak memiliki suami, misalnya, karena bercerai, juga tidak memiliki anak laki-laki yang balig dan tidak memiliki kerabat laki-laki atau memiliki dengan kondisi tidak mampu, maka perempuan tersebut akan dinafkahi negara,” kupasnya.

Ia mencontohkan, Aisyah ra. mendapatkan sekitar 7 juta per pekan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, termasuk perempuan lain yang setelah ditelusuri tidak ada garis nasab laki-laki yang mampu menafkahinya. “Nafkah ini diambil dari kas Baitulmal, dan tidak pernah Baitulmal jebol karena menafkahi perempuan,” tegasnya.

Mekanisme Islam

Nida mengulas, berbagai mekanisme yang dijalankan sistem Islam untuk mengatasi situasi krisis global adalah menyelesaikan problem dari muaranya. “Bukan memberi solusi hanya bertahan hidup ala kadarnya dengan berbagai pengorbanan perempuan dan anak-anaknya,” ucapnya.

Ia pun menjabarkan mekanisme tersebut. “Pertama, Khilafah akan mengakhiri pembayaran utang berbasis bunga atau riba dari IMF dan semua pinjaman lain karena Khilafah adalah negara mandiri tidak bergantung pada bantuan asing,” sebutnya.

Kedua, imbuhnya, Khilafah akan menghapus perekonomian rakyat berbasis riba. “Menutup bank-bank ribawi dan mengalihkannya pada akad-akad sesuai syariat,” ujarnya.

Ketiga, ucapnya, Khilafah akan melarang semua bentuk penimbunan kekayaan. “Keempat, Khilafah akan menstabilkan pasokan uang dan harga dengan memastikan mata uang kertas sepenuhnya didukung emas dan perak yang mencegah inflasi,” urainya.

Kelima, tuturnya, Khilafah akan menghilangkan segala bentuk pajak. “Khilafah akan menerapkan skema pungutan berdasarkan ketentuaan syariat Islam,” jelasnya.

Keenam, lanjutnya, Khilafah akan mengelola semua sumber daya milik umum dan menggunakannya untuk kepentingan umum sehingga semua merasakan manfaat dari aset-aset penting.

“Ketujuh, Khilafah akan meninjau kembali lahan-lahan pertanian sehingga para pemilik lahan yang mengabaikan tanahnya akan diberi peringatan untuk segera mengolahnya. Jadi tidak boleh menumpuk lahan, sedangkan yang ingin bekerja tidak punya lahan,” terangnya.

Jadi, Nida memaparkan, kalau dibandingkan dengan regulasi kapitalisme, ketika regulasi Islam yang telah diajarkan itu diterapkan oleh negara, maka tidak perlu ada program yang memaksa perempuan untuk bekerja. “Dalam Islam itu pilihan, tidak boleh dipaksa. Jika ia bisa mengatur waktunya dengan baik dan tugas utamanya bisa dijalankan dengan baik, itu boleh dilakukan. Kemudian negara pun memiliki regulasi dalam menjaga kehormatan perempuan,” jelasnya.

Nida mengingatkan, inilah yang seharusnya kita lakukan, tidak menunggu nanti. “Sebagai muslim, aturan Islam itulah yang seharusnya dilaksanakan. Tegaknya peradaban Islam itu bukan nanti, tetapi harusnya sudah kita jalani hari ini sehingga butuh lisan kita terlibat dalam dakwah dengan terus mempromosikan peradaban Islam yang hari ini dikriminalisasi. Mereka tahu kalau peradaban Islam tegak, maka hilanglah hegemoni peradaban sekuler,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: iStock

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *