Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Penangkapan Irjen Teddy Minahasa Putra terkait narkoba tentu mengejutkan masyarakat. Belum selesai kasus Sambo, kini institusi Polri kembali mendapat sorotan publik.
Konsistensi institusi penegak hukum ini sedang diuji, yakni sebagai lembaga yang menegakkan keadilan hukum tanpa pandang bulu. Jika oknum-oknum aparat berbuat kriminal mulai merajalela, apakah masih bisa kita katakan ini masalah individunya semata?
Ironi “Bintang”
Bahu berbintang, prestasi cemerlang, dan jabatan gemilang rupanya belum cukup mampu menghalau godaan diri dari perilaku kriminal. Justru segenap “kecemerlangan” itu menjerumuskan dan buat lupa diri.
Judi dan narkoba merupakan dua tindak kriminal yang makin marak saja. Bukan hanya dilakukan masyarakat sipil, bahkan aparat penegak hukum pun terlibat dalam jaringannya. Bayangkan saja, aparat yang semestinya menjadi pihak pertama yang memberantas kejahatan ini justru terlibat sebagai pemakai, penjual, bahkan pengedarnya.
Sebagaimana kita ketahui, Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena kasus narkoba. Ia diduga menjual barang bukti sabu-sabu seberat lima kilogram. Kini, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba.
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mukti Juharsa menerangkan bahwa Teddy Minahasa mengendalikan penjualan barang bukti, di antaranya 3,3 kg barang bukti sabu-sabu sudah diamankan dan 1,7 kg dijual ke salah satu pengedar narkoba di Sumatra Barat. Ia dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2), juncto Pasal 132 Ayat (1), juncto Pasal 55 UU 35/2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman penjara minimal 20 tahun.
Sungguh ironis, jenderal berbintang kok terlibat narkoba. Lebih miris lagi kondisinya berkebalikan dengan apa yang pernah Teddy pidatokan di hadapan jajaran bawahannya. Kala itu, ia memerintahkan agar tidak ada yang bermain-main dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota polisi demi materi. “Berhati-hatilah Saudara dalam melakukan tugas. Jangan gegabah, jangan pamrih. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi,” katanya seperti dikutip dari rekaman video, Minggu (16/10/2022). (Liputan6, 16/10/2022).
Perlu Pembenahan
Berdasarkan catatan Polri, anggota kepolisian yang terlibat narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang.
Pada 2020, Polri telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat. Sepanjang 2021, menurut catatan IPW, sebanyak 352 anggota Polri dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Banyaknya keterlibatan anggota kepolisian yang terlibat kriminalitas berat, seperti judi dan narkoba, membuat masyarakat mendesak agar institusi Polri dibenahi secara totalitas. Bukan hanya itu, kasus Sambo dan Teddy jelas benar-benar menjadi tamparan dan alarm keras bagi martabat dan kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum.
Andaikan hanya oknum, tentu tidak sebanyak itu jumlah aparat yang kriminal. Itu artinya, kerusakan dan kriminalitas tersebut bukan lagi kesalahan individu, melainkan sistem yang diterapkan.
Bertepatan dengan kabar penangkapan Teddy, pada 14/10/2022, Presiden Jokowi memanggil seluruh pejabat dan perwira tinggi Polri ke Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan daftar persoalan yang harus dibenahi Polri, yaitu (1) gaya hidup; (2) tindakan sewenang-wenangan; (3) pelayanan masyarakat; (4) soliditas; (5) jangan gamang, apalagi cari selamat; (6) membersihkan judi daring; dan (7) komunikasi publik harus baik.
Hanya saja, arahan itu sepertinya tidak cukup untuk mereformasi lembaga penegak hukum agar bersih dari perilaku kriminal. Upaya pemberantasan tindak pidana judi dan narkoba makin jauh dari harapan manakala kita menyaksikan betapa banyak aparat yang terlibat di dalamnya.
Upaya Kapolri dalam melakukan bersih-bersih internal aparat yang kedapatan berbuat kriminal memang patut kita apresiasi. Hanya saja, upaya tersebut juga harus diimbangi dengan perubahan mendasar di lembaga penegak hukum. Meski sudah ada UU untuk penanganan tindak pidana, rupanya masih belum cukup ampuh membuat jera para pelaku dan orang-orang yang berpotensi melakukan pidana.
Perspektif Islam
Sudah jelas sikap dan pandangan Islam terhadap judi dan narkoba. Dari aspek hukum, judi dan narkoba hukumnya haram. Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah: 90)
Adapun narkoba, ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan karena mengiaskannya dengan keharaman khamar. Sebagian ulama lain berpandangan narkoba haram karena melemahkan akal dan jiwa. Pendapat ini berdasarkan hadis dengan sanad sahih dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan, “Rasulullah saw. melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah).”
Menurut Rawwas Qal’ahjie dalam Mu’jam Lughah al-Fuqaha’, hlm. 342, yang dimaksud mufattir adalah zat yang menimbulkan rasa tenang/rileks (istirkha’) dan malas (tatsaqul) pada tubuh manusia. (Muslimah News, 20/07/2020).
Jadi, dengan kejelasan haramnya judi dan narkoba, negara tidak akan berkompromi dengan segala hal yang diharamkan syariat, apa pun bentuk dan jenisnya karena narkoba dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat.
Kaidah usul fikih menyatakan, “Al-ashlu fi al-madhaar at-tahrim (hukum asal benda yang berbahaya [mudarat] adalah haram).” (Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, 3/457; Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyah, 1/24).
Dari aspek dampak, sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahaya judi dan narkoba adalah serupa meski tidak sama. Judi memunculkan kesenangan, kenikmatan, dan kekayaan sesaat.
Dampak judi bagi masyarakat di antaranya menyebabkan kemiskinan, menimbulkan pertikaian hingga berujung pembunuhan, membuat malas ibadah dan jauh dari Allah Swt., dan bisa merusak rumah tangga.
Adapun narkoba, salah satu dampak yang paling bisa kita lihat ialah menghancurkan akal dan jiwa manusia. Orang yang kecanduan narkoba bisa mengalami dehidrasi parah, halusinasi akut, menurunnya tingkat kesadaran, mengganggu aktivitas kehidupan (bekerja, keuangan bermasalah, dsb.), serta menyebabkan kematian.
Judi dan narkoba merupakan jalan cepat untuk merusak generasi. Jika generasi rusak, masa depan bangsa dan negeri ini terancam.
Dengan segudang bahaya tersebut, negara wajib menindak tegas para pelaku, mulai dari penjual, pengedar, pemakai, hingga pabrik-pabrik yang memproduksinya. Sanksi bagi pelaku judi dan narkoba berupa takzir yang dapat berbeda-beda sesuai kadar kesalahannya. Hukuman bagi pelaku baru tentu berbeda dengan pelaku kriminal yang lama. Sanksi takzir bisa berupa penjara, cambuk, hingga hukuman mati.
Dari aspek paradigma, Islam harus menjadi jalan hidup seorang muslim. Setiap perilaku muslim harus sesuai tuntunan syariat. Maraknya perjudian dan narkoba yang selalu bermunculan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari paradigma kapitalisme sekuler. Sistem kehidupan kapitalisme sekuler telah membuat kehidupan hari ini berorientasi materi.
Yang disebut Jokowi sebagai gaya hidup mewah, gagah-gagahan, dan sejenisnya, adalah akibat penerapan kapitalisme sekuler. Demi materi, seseorang rela menghalalkan segala cara untuk memenuhi tuntutan hidup dan gaya hidupnya. Ditambah, sistem sekuler kapitalisme tidak mengenal standar halal/haram, bahkan cenderung mengabaikan agama dalam mengatur kehidupan.
Dalam Islam, kehidupan hanyalah bekal untuk amal akhirat. Standar perbuatan seorang muslim terikat dengan aturan Allah Taala. Ketakwaan dibangun secara komunal, bukan sekadar individual, yaitu negara menerapkan aturan Islam kafah, baik dari aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan hankam. Negara tidak akan membiarkan bisnis-bisnis haram atau pelaku industri memproduksi barang haram.
Selain itu, negara juga akan merekrut aparat penegak hukum yang bertakwa. Dengan dukungan sistem sanksi yang tegas, tidak akan ada saling suap aparat dengan pelaku, aparat yang menjual barang sitaan, ataupun mafia judi dan narkoba seperti saat ini.
Khatimah
Pelaksanaan setiap aspek di atas hanya bisa diterapkan tatkala sistem tata kelola negara melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Umat ingin individu, masyarakat, penegak hukum, pejabat, dan penguasanya saleh, amanah, dan tepercaya. Oleh karenanya, umat harus hidup dalam sistem yang mewujudkan ketakwaan dan ketaatan komunal, bukan parsial atau personal, yakni dengan hidup di bawah pengaturan syariat Islam.
Dengan begitu, rahmat dan kemuliaan Islam akan bisa dirasakan semua kalangan, baik muslim maupun nonmuslim. [MNews/Gz]
