Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — Peta jalan ekonomi biru atau road map blue economy adalah kerja sama multilateral dalam bidang “blue ocean-blue sky” guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.
Kerja sama ini dimulai di Indonesia pada masa SBY berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil yang dilaksanakan selama sembilan hari mulai 13—22 Juni 2012.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mempromosikan peta jalan ekonomi biru untuk mengembangkan potensi sumber daya laut Indonesia dalam side event G20 di Belitung.
Menurutnya, road map ini akan dipakai sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Rancangan peta jalan ekonomi biru ini akan diluncurkan pada awal 2023 ketika Indonesia menjadi chairman di ASEAN 2023. (Kontan, 07/09/2022).
Bentuk Keterjajahan
Makna kerja sama multilateral dalam proyek ini sebenarnya menunjukkan bahwa negeri kita hanya mampu mengikuti titah dunia. Kerja sama ini awal digagas dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC merupakan kerja sama ekonomi antarnegara di Asia Pasifik yang menggunakan pendekatan liberalisasi secara sukarela.
Oleh karena itu, dengan mengikuti proyek besar dunia, negeri ini makin menuju keterjajahan sempurna dalam segala bidang. Ekonomi biru akan memanfaatkan seluruh kekayaan laut yang akan dikembangkan dengan teknologi canggih. Bukan tidak mungkin untuk penggarapan bidang ini akan menggaet investor, terutama asing.
Apabila hal itu benar, berarti hampir seluruh potensi sumber daya alam negeri ini sudah diserahkan untuk siap digarap investor. Apalagi proyek ini telah ditawarkan dalam side event G20 yang terdiri dari kumpulan negara produsen dan industri besar di satu sisi dan negara konsumen/pasar di sisi lain.
Dampak Ekonomi Biru
Meskipun proyek besar ini nantinya akan dapat benar-benar menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetap saja, ada dampak negatif yang akan diperoleh bangsa ini tersebab proyek ini banyak berhubungan dengan investor asing.
Pertama, makin meluasnya penjajahan. Laut—kekayaan alam negeri ini—nantinya akan dinikmati oleh para investor.
Kedua, meskipun proyek ini digadang-gadang akan menyerap pengangguran, pada kenyataannya justru akan mempersempit gerak nelayan tradisional. Mereka yang bermodal kecil dengan perahu dan peralatan sederhana, serta hasil tidak seberapa, pasti akan tersingkir oleh kapal-kapal modern penangkap ikan berskala besar.
Ketiga, hasil laut selama ini yang menjadi kebutuhan pangan bergizi dan relatif mudah terjangkau. Namun, cerita akan berbeda jika peran nelayan tradisional tersingkir dan tergantikan dengan produk hasil industri pengolahan hasil laut berskala besar—yang tentu makin sulit dijangkau rakyat. Ini sama artinya menyerahkan kedaulatan pangan ke tangan asing.
Keempat, saat beberapa wilayah laut ditawarkan dan dikelola asing, ancaman kedaulatan negeri betul-betul mengerikan, apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kelima, dengan diresmikannya proyek ekonomi biru ini, perdagangan bebas akan resmi berlangsung. Produk-produk laut akan membanjiri negeri ini dengan harga murah karena perdagangan bebas menihilkan cukai untuk barang impor.
Dengan demikian, road map ini akan membawa Indonesia pada liberalisasi dalam bidang kelautan.
Kapitalisme Mencari Untung
Namanya juga kapitalisme, para kapitalisnya pasti bersikap kapitalistik. Mereka tidak akan mengambil kebijakan kecuali dianggap menguntungkan. Ketika mereka berhasil mengeruk kekayaan tambang, mereka akan terus mencari peluang lainnya, yaitu laut dan seluruh biota yang ada di dalamnya. Semua dilakukan demi keuntungan.
Meski teori yang diajukan adalah kembali pada alam dan menjaganya, tidak ada ceritanya akan membuat bumi ini menjadi lebih baik. Sudah sifat kapitalisme yang rakus dan cenderung merusak, sebagaimana ketika merampas tambang dari perut ibu pertiwi. Penyelesaian yang ditawarkan pun sebatas solusi tambal sulam. Asal ada keuntungan, semua akan dilakukan.
Pandangan Islam
Islam adalah ideologi yang memandang laut sebagai bagian sumber daya alam. Status kepemilikannya adalah punya rakyat. Pernyataan itu diambil dari sabda Rasulullah saw.,
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Dari hadis di atas, laut adalah bagian dari air. Islam menyatakan bahwa laut itu milik rakyat dan negara hanya berhak mengelolanya. Hasil dari pengelolaan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Negara tidak boleh memberi kesempatan kepada asing menguasai kekayaan hayati itu, apalagi mengizinkan mereka membuat pabrik dan menguasai kekayaan alam.
Islam juga akan memperhatikan keseimbangan alam dan tidak akan merusaknya karena menjaga kelestarian alam salah satu perintah Allah Swt.,
وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS Al-Araf: 85)
Kedaulatan Negara Kepulauan
Bagi Islam, kedaulatan adalah hal utama karena menyangkut kehormatan negara dan disegani oleh negara lainnya. Bagi negara kepulauan, tidak boleh seenaknya mengizinkan asing memasuki wilayahnya. Hal ini demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Negara perlu memiliki perlindungan yang mumpuni dengan alutsista yang canggih. Menempatkan setiap tentara di perbatasan-perbatasan. Jangan sampai ada negara asing menyerang atau masuk.
Jadi, mengikuti peta jalan ekonomi biru tidak akan membawa negeri ini menjadi negara maju, disegani, apalagi dihormati. Yang ada hanya sebagai pelumas kapitalisasi gaya baru. Hanya Islamlah yang dapat menjaga dan memanfaatkan keragaman kekayaan laut dengan benar. Sebagai orang beriman, di mana seharusnya kita berpijak? [MNews/Gz]
