[Kabar] Bansos Kenaikan Harga BBM, Iffatul Insani: Melindungi Rakyat?

Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 03/09/2022 lalu. Adapun BBM yang dinaikkan pada siang hari bolong secara mendadak itu adalah jenis Pertalite, solar, dan Pertamax dengan kenaikan rata-rata di atas 30%.

Pemerintah pun seperti biasa beralasan beban subsidi BBM terus membengkak karena kenaikan harga minyak mentah dunia yang kali ini akibat perang Rusia-Ukraina, serta nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika.

Selain itu, Pemerintah juga menganggap subsidi BBM yang besar tersebut tidak tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati oleh orang-orang kaya, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Untuk mengantisipasi efek kenaikan harga BBM terhadap rakyat miskin, Pemerintah memberikan bantalan sosial (bansos) Rp600 ribu untuk 4 bulan (Rp150 ribu/bulan) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp12,4 triliun.

Kepala BIN Budi Gunawan menegaskan, pengalihan subsidi akan memitigasi dampak geopolitik global terhadap tekanan energi nasional serta membuat desain APBN lebih tepat sasaran.

“Pemerintah memastikan rakyat di kelompok terbawah akan mendapat perlindungan maksimal dari kebijakan ini,” tegasnya pada Senin (05/09/2022), sebagaimana dilansir dari Antara.

Bansos Melindungi?

Hal ini direspons pemerhati kebijakan publik, Iffatul Insani. Ia mempertanyakan, apakah klaim yang disampaikan Pemerintah bahwa bansos dengan nominal Rp150 ribu bisa melindungi rakyat miskin secara maksimal dari efek domino yang tidak dapat dihindari akibat kenaikan harga BBM tersebut?

“Pasalnya, kaum miskin tersebut tidak hanya harus merogoh kocek lebih untuk membeli BBM yang harganya jauh lebih mahal, tetapi juga dari kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangsek naik,” jelasnya kepada MNews, Rabu (07/09/2022).

Terlebih, ia menyampaikan, menurut Badan Pusat Statistik, (BPS) penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran kurang dari Rp472.525/bulan atau kurang dari Rp16 ribu/hari.

“Dapat dibayangkan, dengan pengeluaran sebesar itu, kehidupan macam apa yang mereka jalani selama ini? Apalagi ditambah dengan kenaikan harga seperti di atas,” kritiknya.

Ia mengingatkan, bansos dari Pemerintah tersebut jelas tidak akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ke depannya, sebaliknya, dapat dipastikan kehidupan mereka makin terpuruk.

“Jumlah mereka sangat banyak, menurut BPS pada September 2021 jumlah orang miskin sebanyak 26,50 juta orang,” ungkapnya.

Selain itu, Iffatul mempertanyakan lagi tentang nasib mereka yang berpenghasilan di atas Rp500 ribu—Rp2 juta/bulan.

“Tentu jumlah mereka jauh lebih banyak. Bahkan, jumlah Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021, yaitu mereka yang memiliki kemampuan kerja, tetapi menganggur (tidak memiliki pendapatan), jumlahnya sebesar 6,26% atau sekitar 17 juta orang,” paparnya.

Ia menilai, jika mencermati jumlah yang mendapat bansos dari Pemerintah, maka kelompok ini termasuk yang tidak menerima bantuan tersebut, tetapi merasakan dampak buruk dari kenaikan harga BBM dan ikutannya.

“Dari fakta tersebut, tampak bahwa rakyat yang paling terdampak akibat kenaikan BBM dan efek dominonya adalah justru rakyat kelompok miskin dan hampir miskin yang katanya dilindungi pemerintah tersebut,” kritiknya.

Kemudian, ia menyatakan, jika demikian, maka pertanyaannya apakah masih relevan alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk melindungi kelompok ini?

“Jika tidak, lalu untuk kepentingan siapa pemerintah sebenarnya menaikkan harga BBM?” tanyanya lugas.

Kepentingan Kapitalis

Menurut Iffatul, patut diduga kebijakan tersebut demi kepentingan para kapitalis agar liberalisasi energi (BBM) dari hulu sampai hilir dapat berjalan sempurna.

“Pasalnya, ketika masih ada jenis BBM yang disubsidi Pemerintah, maka terjadi disparitas harga yang besar antara BBM yang dijual PT Pertamina dengan SPBU-SPBU milik swasta yang menyebabkan SPBU swasta tersebut sepi dari pembeli. Alasan tersebut terbukti, selang beberapa saat setelah diumumkan kenaikan harga BBM subsidi, SPBU milik swasta mulai diramaikan pembeli,” bebernya.

Ia menegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi yang membenani rakyat terutama rakyat miskin dan hampir miskin ini mencerminkan sikap pemerintah yang tidak memiliki empati serta abai kepada rakyatnya.

“Sikap ini lahir dari penguasa sistem kapitalisme, ketika mereka hanya berfungsi sebagai regulator untuk memastikan liberasi atau ekonomi pasar berjalan sempurna. Menurut sistem ini, ekonomi pasar dapat berjalan sempurna jika campur tangan penguasa berupa subsidi diamputasi dari layanan publik dan juga dianggap menjadi beban negara. Semua layanan publik tersebut harus diserahkan kepada swasta dengan kacamata bisnis tentunya,” paparnya.

Kontras dengan Ajaran Islam

Iffatul menggambarkan kondisi ini kontras dengan ajaran Islam, yakni rakyat bukanlah beban negara, melainkan merupakan amanah yang wajib ditunaikan.

“Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya,” sitirnya.

Ia menjelaskan, Islam menempatkan kedudukan penguasa di hadapan rakyat ibarat penggembala. “Ia harus mengurus hewan gembalaannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Nabi saw. menegur penguasa yang bersikap kasar dan zalim kepada rakyatnya sebagaimana hadis riwayat muslim, sungguh sejelek-jelek penggembala adalah yang kasar terhadap hewan gembalaannya,” katanya.

Selain itu, Iffatul menguraikan, penguasa dalam Islam wajib sekuat tenaga memenuhi kebutuhan rakyat dan haram menelantarkan mereka.

“Penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak mereka, telah diperingatkan oleh sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Tirmidzi, ‘Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya.’,” tegasnya.

Dengan demikian, ia menggarisbawahi, jika negara ini diatur dengan syariat Islam, sangat mungkin rakyat Indonesia menikmati harga BBM murah, bahkan gratis dengan kualitas baik di tengah karunia Allah Swt. berupa kelimpahan sumber daya alam, khususnya energi.

“Sudah seharusnya mayoritas penduduk muslim negeri ini menginginkan diatur dengan syariat Islam yang pasti membawa kebaikan untuk negeri, baik bagi muslim maupun nonmuslim. Terlebih, ini sebagai wujud ketaatannya kepada syariat Allah,” tutupnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: Liputan6