Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu (03/09/2022) pukul 14.30 WIB. Harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter. Lalu, harga BBM jenis solar dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter, dan BBM jenis Pertamax yang naik dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter.
Kenaikan BBM ini jelas akan berdampak besar bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Daya beli masyarakat bisa turun hingga memicu inflasi, sebagaimana pernah terjadi pada 1998 dan 2004.
Banyak ekonom memprediksi kenaikan BBM dapat mendorong inflasi hingga 7%. Akibat salah tata kelola, penguasa salah kaprah menetapkan kebijakan, kesejahteraan rakyat pun makin sulit dan langka terwujud.
Demi Ekonomi atau Kesejahteraan?
Pemerintah mengatakan terpaksa mengambil kebijakan menaikkan BBM karena APBN sudah terlalu berat menanggung biaya subsidi yang konon mencapai Rp502,4 triliun. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani berkelakar APBN akan terbebani subsidi BBM hingga Rp600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.
Menkeu menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa menjadi USD105/barel dengan kurs Rp14.700/dolar, volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kilo liter, dan solar bersubsidi 17,44 juta kiloliter.
Meski terjadi penurunan harga ICP, alokasi APBN dianggap masih belum bisa memenuhi nilai subsidi yang mencapai ratusan triliun tersebut jika diasumsikan harga ICP rata-rata USD97/barel. (Merdeka, 04/09/2022).
Senada dengan Menkeu, Menko Marves juga mengatakan hal serupa. Ia menjelaskan, meski saat ini harga minyak dunia mulai menurun, selisih harga jual dan nilai keekonomiannya masih besar. Tingginya harga minyak mentah dunia mendorong naiknya harga keekonomian dari BBM Pertalite dan Solar. Dengan alasan inilah, pemerintah seperti tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM di tingkat konsumen.
Subsidi Membebani APBN?
Ekonom senior, Rizal Ramli, mengungkapkan ada satu cara agar pemerintah tidak perlu menaikkan BBM, yaitu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Mantan Menteri Ekuin Kwik Kian Gie juga pernah mengatakan tidak paham dengan istilah “subsidi BBM” ini. Menurutnya, sebagai produsen minyak, Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan, ketika kita menjadi net importir, tetap saja kita punya porsi minyak hasil perut bumi pertiwi. (Warta Ekonomi, 06/09/2022).
Berbicara subsidi, jika kita kaitkan dengan subsidi dari pemerintah, tampak sangat berbeda perlakuan antara subsidi BBM dan anggaran lainnya. Pemerintah mengaku terbebani menyubsidi BBM untuk rakyat, tetapi tidak pernah merasa terbebani membiayai proyek IKN dan kereta cepat yang terus membengkak.
Pembangunan IKN sendiri ditargetkan memiliki anggaran sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun. Lalu, ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang juga didanai APBN sebesar Rp4,3 triliun. Selain itu, kenaikan anggaran Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang naik tiga kali lipat dari Rp344 miliar menjadi Rp1,2 triliun tentu menambah luka rakyat.
Barangkali, beberapa fakta tersebut yang dimaksud Rizal Ramli perihal pengeluaran yang tidak perlu. Mengapa subsidi untuk rakyat selalu dianggap beban, sedangkan anggaran yang tidak urgen dan mendesak justru menjadi prioritas pemerintah?
Hal ini jelas mengindikasikan bahwa tidak ada political will pemerintah dalam memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Apa gunanya BLT senilai Rp24,17 triliun apabila harga BBM tetap naik?
Efek domino akibat kenaikan BBM sebenarnya jauh lebih besar ketimbang bantuan sosial yang nilainya tidak seberapa dan tidak banyak berkontribusi meringankan beban hidup masyarakat.
BLT Rp150 ribu/bulan tidak akan sebanding dengan berbagai kenaikan harga barang akibat kenaikan BBM yang akan rakyat hadapi beberapa tahun mendatang. Inilah dampak jangka panjang yang membuat kesejahteraan rakyat makin jauh. Angka kemiskinan di depan mata, masyarakat pun resah.
Kesalahan Fatal
BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Dalam Islam, BBM termasuk dalam kepemilikan umum yang pengelolaannya ada di tangan negara. Ada tiga kesalahan mengapa BBM selalu menjadi problem yang tidak pernah tuntas.
Pertama, salah status kepemilikan. Sejak Indonesia mengadopsi ekonomi kapitalisme, barang tambang berupa migas ini sudah mengalami liberalisasi. Tidak heran jika rakyat—sebagai pemilik sah—kehilangan kedaulatannya atas SDA yang dimiliki.
Kedua, salah pengelolaan. Akibat kapitalisasi, negara perlahan melepas tanggung jawabnya sebagai pengelola migas. Migas menjadi barang publik yang dibisniskan mengikuti prinsip pasar bebas.
Ketiga, salah pendistribusian. Kesalahan kepemilikan dan pengelolaan tentu berpengaruh pada distribusinya. Semestinya, seluruh rakyat berhak menikmati subsidi. BBM adalah milik umum, siapa pun berhak memanfaatkannya dengan baik.
Inilah tiga kesalahan fatal akibat penerapan ideologi kapitalisme liberal.
Islam Menjamin Kesejahteraan
Kesejahteraan akan berjalan seiring penerapan paradigma perihal rakyat dan penguasa. Islam memandang rakyat adalah pihak yang wajib dilayani dan dipenuhi kebutuhannya. Sementara itu, penguasa bertindak sebagai pelayan, pengelola, dan penjamin kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Negara akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat dengan melakukan langkah berikut:
Pertama, mengembalikan status kepemilikan migas sebagai harta milik umum. Negara hanya bertindak sebagai pengelola migas yang diberi mandat rakyat agar dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Hasil pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan distribusi BBM merata dengan harga murah. Negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat dengan asas mencari keuntungan semata. Harga jual kepada rakyat sebatas harga produksi.
Kedua, negara menjamin kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan melalui dua mekanisme, yaitu langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung yang dimaksud ialah pelayanan jasa berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara wajib memberikan pelayanan tersebut secara gratis. Negara wajib menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan demi keberlangsungan tiga layanan tersebut secara optimal.
Adapun mekanisme tidak langsung ialah negara menjamin tiga kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan dengan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Semisal, membuka lapangan kerja, pemberian negara seperti tanah, memberi modal usaha, kemudahan akses seperti administrasi sederhana, harga rumah dan pangan murah, dan sebagainya.
Penerapan politik ekonomi Islam telah memberikan contoh nyata kesejahteraan sepanjang sejarah. Negara menerapkan politik ekonomi Islam melalui mekanisme dan kebijakan APBN untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam kitab Al-Amwâl karangan Abu Ubaid, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah, “Jika kamu memberi, cukupkanlah.” Lalu, beliau berkata lagi, “Berilah mereka itu sedekah berulang kali sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta.” Beliau juga menikahkan kaum muslim yang tidak mampu, membayar utang-utang mereka, dan membiayai para petani agar mereka menanami tanahnya.
Kebijakan seperti ini terus berlangsung hingga masa Daulah Umayyah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kala itu, rakyat sampai pada taraf hidup yang berkecukupan hingga tidak ditemukan seorang pun yang berhak menerima zakat.
Pada tahun kedua masa kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima kelebihan uang Baitulmal secara berlimpah dari Gubernur Irak. Beliau lalu mengirim surat kepada sang Gubernur, “Telitilah. Siapa saja yang berutang, tidak berlebih-lebihan, dan [tidak] berfoya-foya, bayarilah utangnya.”
Dalam kesempatan lain, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing.
“Wahai manusia! Adakah di antara kalian orang-orang yang miskin? Siapakah yang ingin menikah? Ke manakah anak-anak yatim?” Ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut.
Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini tidak hanya diberikan bagi kaum muslim, tetapi juga nonmuslim yang menjadi warga negara. Semua warga negara Khilafah memiliki hak yang sama, baik muslim atau bukan.
Sebagai contoh, dalam akad zimi, Khalid bin Walid menulis untuk penduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani yang isinya, “Saya tetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit; atau tadinya kaya, kemudian jatuh miskin sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskan mereka dari kewajiban membayar jizyah. Untuk selanjutnya, ia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya menjadi tanggungan Baitulmal kaum muslim.” (Alwaie[dot]id)
Demikianlah kesejahteraan yang diberikan Khilafah. Ini bukan sekadar romantika sejarah. Konsep Islam yang terperinci dalam kepemilikan harta, pengelolaan, serta distribusinya menjadikannya sebagai negara yang sukses menjamin pemenuhan kebutuhan pokok. Khilafah telah berhasil mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang tidak akan kita jumpai dalam sistem kapitalisme. [MNews/Gz]
