Politisasi Agama, Bagaimana Pandangan Islam?

Penulis: Wiwing Noeraini

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Menjelang Pemilu 2024, “politisasi agama” menjadi istilah yang makin banyak diperbincangkan. Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk menghindari aktivitas yang menjurus kepada politisasi agama dan hal ini dinilai perlu diikuti oleh para elite politik.[1][2]

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Yahya Cholil Staquf menuturkan, agama (beserta berbagai identitas lainnya yang melekat) jangan sampai dijadikan sebagai senjata politik. Menurutnya, jika hal itu sampai terjadi, harmonisasi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara bisa terganggu.[3]

Demikianlah, politisasi agama terus-menerus diopinikan sebagai aktivitas yang buruk dan harus dijauhi. Apa sebenarnya politisasi agama itu? Mengapa perlu dijauhi? Bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap hal ini? Tulisan berikut akan membahasnya.

Definisi dan Realitas Politisasi Agama

Menurut Masykuri Abdillah, seorang Guru Besar dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, politisasi agama adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan tujuan-tujuan politik atau untuk memobilisasi massa dalam memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik.[4]

Dalam realitasnya, politisasi agama banyak dilakukan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Politisasi agama bahkan terjadi di negara-negara sekuler Barat yang dalam banyak kasus terintegrasi dengan politik identitas dan populisme, bahkan islamofobia.

Di Amerika Serikat (AS), agama juga dijadikan sebagai alat legitimasi, bahkan politisasi dalam pemilu, terutama untuk menarik dukungan dari kelompok konservatif dan fundamentalis. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden AS 2016 lalu tidak terlepas dari politisasi agama dalam kampanyenya, terutama politik anti-Islam (islamofobia) dan anti-imigran.

Di Indonesia, politisasi agama juga terjadi, baik dilakukan oleh parpol Islam maupun parpol sekuler (nasionalis). Biasanya, politisasi agama marak terjadi menjelang pemilu atau pilkada.

Hal paling mudah yang bisa kita lihat adalah perilaku para calon kontestan yang mendadak menjadi “saleh dan islami” demi pencitraan. Selain itu, ada kunjungan safari ke pesantren-pesantren, termasuk ke masjid masjid dan majelis taklim ibu-ibu; sowan ke para ulama dan pimpinan ormas Islam; adu ayat Al-Qur’an dan hadis saat kampanye; ataupun biasa memakai kopiah sekalipun mereka nonmuslim.

Tidak segan segan, parpol sekuler bahkan merekrut para tokoh agamis (ulama, kiai, tokoh ormas Islam, dsb.) untuk menjadi pasangan calon kontestan. Padahal, belum tentu mereka punya kapasitas dan kapabilitas dalam jabatan politik, melainkan sekadar untuk kepentingan mobilisasi politik dan memenangkan kontestasi.

Bukankah itu semua termasuk penyesatan dengan menggunakan narasi agama sekaligus penipuan terhadap rakyat?

Berdasarkan definisi dan realitas tersebut, jelaslah bahwa “politisasi agama” sejatinya merupakan sebuah aktivitas politik yang buruk. Sudah seharusnya menjauhinya karena agama digunakan sebagai pencitraan belaka, serta menyesatkan dan menipu rakyat demi meraih kekuasaan.

Sah menurut Demokrasi

Sekalipun telah jelas betapa buruknya politisasi agama, tetapi dalam sistem politik demokrasi, hal tersebut menjadi sah-sah saja, siapa pun boleh melakukannya. Ini karena demokrasi menganut paham kebebasan, meliputi kebebasan beragama, kepemilikan, berpendapat, dan bertingkah laku. Kebebasan inilah yang menyebabkan penipuan, kebohongan, kecurangan, dan perbuatan tercela lainnya menjadi hal biasa.

Penganut demokrasi juga meyakini bahwa kebaikan dan kebahagiaan akan teraih dengan memberikan kebebasan kepada rakyat. Sementara itu, aturan agama dianggap mengekang kebebasan rakyat dan dianggap menimbulkan penderitaan sehingga agama harus dijauhkan dari pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama pun digunakan hanya ketika dibutuhkan, salah satunya saat mengambil hati rakyat menjelang pemilu maupun pilkada.

Umat Islam Selalu Dituduh, Ada Apa?

Politisasi agama dilakukan oleh banyak orang, baik muslim maupun nonmuslim; juga oleh banyak parpol, baik parpol Islam maupun parpol sekuler. Anehnya, di negeri ini, umat Islam dan parpol Islamlah yang terus dituduh melakukan politisasi agama.

Aksi 212 dan penolakan terhadap Ahok saat pemilihan Gubernur DKI lalu, misalnya, sekalipun peristiwanya telah berlalu, hingga kini isunya masih terus-menerus diangkat dan diopinikan sebagai hal yang buruk karena telah mendiskreditkan calon kontestan nonmuslim dengan menggunakan isu agama.

Demikian juga dengan Habib Rizieq (HRS), sering dituduh melakukan kegaduhan politik dengan berbagai pernyataannya yang kritis terhadap rezim dengan menggunakan narasi agama. Bahkan, masjid pun terus dinarasikan sebagai tempatnya politisasi agama sehingga harus disterilkan dari politik.[5]

Tentu semua ini mengundang tanya, ada apa? Jawabannya jelas, ada upaya menjauhkan umat dari Islam politik, yaitu Islam yang tidak hanya mengajarkan masalah spiritual dan ritual (salat, puasa, zakat, dan ibadah mahdhah lainnya), tetapi juga mengajarkan tentang politik (meliputi berbagai macam aturan kehidupan, seperti ideologi, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dll.).

Bukan Politisasi Agama, Melainkan Mengamalkan Ajaran Agama

Umat Islam yang melakukan Aksi 212 dan menolak Ahok menjadi gubernur, hakikatnya tidak sedang melakukan pencitraan atau penyesatan dengan menggunakan narasi agama. Mereka sesungguhnya sedang mengamalkan ajaran agamanya (Islam), yaitu larangan memilih pemimpin kafir.

Apa yang dilakukan HRS—yang dianggap telah memolitisasi agama—sejatinya juga bukanlah penyesatan dengan mengatasnamakan agama, melainkan beliau sedang melakukan amar makruf nahi mungkar agar penguasa mau menerapkan syariat Islam dalam mengatur urusan rakyatnya.

Demikian pula halnya dengan berbagai aktivitas oleh sebagian umat Islam saat ini, yakni yang berjuang menegakkan sistem Islam (Khilafah), serta senantiasa berdakwah dan menyampaikan opini ke tengah umat agar bukan sekadar memilih pemimpin Islam yang islami, melainkan juga harus mengganti sistem rusak dan kufur hari ini dengan sistem Islam. Semua ini tidak layak dituding sebagai politisasi agama sebab agama memang bukan alat untuk meraih kekuasaan. Justru sebaliknya, semua itu adalah upaya untuk meraih kekuasaan agar aturan agama bisa diterapkan seluruhnya.

Dengan kata lain, upaya meraih kekuasaan politik adalah demi menerapkan aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya,

فَاحۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الۡحَـقِّ‌ؕ

” … maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al-Maidah [5]: 48)

Keinginan umat Islam untuk mengamalkan Islam (termasuk dalam aktivitas politik) inilah yang rezim takutkan karena dapat mengancam dan mengguncang kekuasaan mereka. Akhirnya, mereka mendoktrin umat Islam agar memilih pemimpin tanpa menggunakan kriteria Islam. Dibuatlah narasi “boleh saja memilih pemimpin nonmuslim, yang penting adil”, atau “memilih pemimpin tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka, maka jangan bawa-bawa agama”, dan sebagainya.

Mereka juga mengarahkan umat Islam ketika memilih pemimpin untuk melihat dari sisi kriteria kepemimpinannya saja, tanpa melihat apa yang akan diterapkan oleh sang pemimpin.

Mereka mengopinikan bahwa pemimpin yang baik adalah yang adil, bertanggung jawab, mampu menjalankan amanah, dan seterusnya, tanpa memperhatikan apakah ia menerapkan hukum Allah dalam mengurus rakyatnya ataukah tidak.

Demikianlah, umat digiring untuk makin menjauh dari Islam politik dan makin mendekat kepada politik dengan kacamata Barat yang sekuler, yang akan menjauhkan agama dari politik.

Bagaimana Islam Memandang Politisasi Agama?

Kaum muslim perlu mewaspadai politisasi agama yang dilakukan oleh nonmuslim yang menjadikan simbol atau narasi Islam semata sebagai alat untuk meraih suara. Jangan sampai umat Islam terkecoh dengan tipu daya mereka. Bagaimanapun, haram hukumnya memilih pemimpin kafir sebagaimana firman Allah Taala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS Al-Maidah [5]: 51)

Demikian pula, politisasi agama yang dilakukan oleh calon kontestan muslim dengan memelintir ayat atau hadis demi meraih suara rakyat, sesungguhnya juga telah melakukan penyesatan. Haram pula hukumnya karena mereka telah menjual ayat-ayat Allah Taala.

Allah Swt. berfirman,

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

“Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al-Qur’an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 41)

Begitu pun yang dilakukan oleh para calon kontestan muslim yang mengubah penampilan sehingga mereka menjadi tampak “saleh dan islami” menjelang pemilu atau pilkada, ini juga termasuk penipuan yang jelas haram hukumnya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di Hari Akhir karena sebenarnya ia tidak layak menjadi pemimpin, tetapi ia meminta jabatan kepemimpinan dengan menipu rakyatnya.

Khatimah

Jelaslah, politisasi agama haram dilakukan oleh setiap muslim, oleh sebab itulah kita wajib menjauhinya. Kita pun harus mewaspadai siapa pun yang melakukan politisasi agama ini.

Akan tetapi, bukan berarti umat Islam menjauhkan diri dari aktivitas politik sebab berpolitik itu adalah wajib. Aktivitas politik yang wajib dilakukan rakyat (umat) adalah dengan melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa agar penguasa menerapkan semua hukum-Nya ketika mengatur dan mengurus rakyatnya.

Allah Swt. berfirman dalam QS Ali Imran: 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]