Kebijakan BBM Maju Mundur, Nasib Rakyat Bagai Ditarik-ulur

Kebijakan BBM Maju Mundur, Nasib Rakyat Bagai Ditarik-ulur

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Menkeu Sri Mulyani menyatakan negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun. Namun, menurutnya, hal tersebut masih belum tepat sasaran dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.

Sri Mulyani memerinci, sebagian konsumen solar adalah rumah tangga dan sebagiannya lagi dunia usaha. Sebanyak 89% dari 15—17 juta kilo liter solar dinikmati oleh dunia usaha dan 11% dinikmati oleh rumah tangga. Dari konsumsi rumah tangga tersebut, sebanyak 95% dinikmati oleh rumah tangga yang mampu dan hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu.

Untuk Pertalite, Sri Mulyani menyampaikan bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Total subsidi Pertalite yang besarnya Rp93,5 triliun, sebanyak 86% dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, sebanyak 80% adalah rumah tangga mampu dan hanya 20% yang merupakan rumah tangga miskin.

Salah Sasaran?

Pernyataan Sri Mulyani tersebut tidak ubahnya racun kecut lagi pahit yang menambah derita rakyat. Penikmat BBM (konon) adalah orang kaya atau rumah tangga mampu hanyalah alibi untuk dapat mencabut subsidi BBM. Kabarnya, harga Pertalite naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter, sedangkan solar naik dari Rp5.150/liter menjadi Rp7.200/liter.

Begitu pula sektor usaha yang katanya banyak dimiliki orang kaya. Nyatanya, harga produk yang terdampak kenaikan BBM akan tetap dibebankan pada konsumen. Bagaimanapun, rasio jumlah penduduk tidak dapat didustakan, penduduk miskin tetap jauh lebih banyak daripada penduduk kaya.

Naiknya Suku Bunga Acuan BI

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22—23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7 Day Reverse Repo Rate (DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3 dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,5%.

Alasan keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya, meski dengan masih tingginya ketakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang makin kuat.

Namun apa pun itu, pada intinya, kenaikan suku bunga acuan BI ini menjadi sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Yang pasti, kepastian harga BBM tinggal tunggu ketok palu dari kepala negara.

Maju Mundur Kebijakan BBM

Isu kenaikan harga BBM tampaknya masih maju mundur. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi memang sudah bergaung sejak pekan kedua Agustus 2022. Demikian halnya ketika sudah masuk awal September, kenaikan harga BBM ternyata masih belum terjadi.

Mengutip Kontan (29/08/2022), kenaikan harga BBM akan dilakukan pada Oktober 2022 mendatang. Katanya, ini karena pemerintah masih harus melakukan simulasi atas kenaikan harga BBM, terkhusus efeknya terhadap inflasi serta tambahan anggaran untuk masyarakat miskin.

Rakyat pun sudah waswas dan harap-harap cemas menantikan kenaikan harga BBM. Bukan karena senang, melainkan karena kenaikan harga BBM dipastikan menimbulkan efek domino di berbagai sektor. Terlebih lagi, inflasi bahan pangan (seperti telur dan sejumlah sayuran) masih belum mereda.

Harga BBM belum naik saja, sejumlah sektor ekonomi kelas bawah sudah bersiap menjerit. Contohnya, sekitar 20 ribuan pengusaha warteg yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (HiPWIn) menyatakan menolak rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan solar. Menurut mereka, kenaikan harga BBM akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, di samping risiko daya beli masyarakat yang akan berkurang serta kebutuhan belanja yang akan membengkak.

Waspada Penimbunan

Penimbunan adalah realitas ancaman yang telah terpola setiap kali muncul isu kenaikan harga, tidak terkecuali BBM. Modus operandi penimbunan BBM pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan mobil yang dimodifikasi, ada yang bolak-balik, ada yang ditaruh di sebuah titik, dsb.

Tercatat sampai pertengahan Agustus 2022 saja sudah ada 49 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sementara itu, berdasarkan hasil pantauan lini berita di dunia maya hingga awal September ini, kasus penimbunan BBM jenis Pertalite dan solar telah terjadi di sejumlah daerah.

Di Aceh, penimbun BBM bersubsidi sebanyak satu ton lebih, telah tertangkap. Penimbunan juga terjadi di Bogor (Jawa Barat), Nganjuk (Jawa Timur), dan Palangkaraya (Kalteng).

Bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi yang paling banyak selain penimbunan adalah pembelian BBM bersubsidi dengan jeriken tanpa izin untuk dijual kembali dan penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri. Lebih dari itu, yang tidak kalah merugikan rakyat adalah ketika terjadi penyelundupan BBM. Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah perbatasan laut dengan negara tetangga.

Antara Bansos, Inflasi, dan Korupsi

Efek domino kenaikan BBM tidak bisa diatasi dengan adanya bansos yang jumlahnya kecil dan cakupan penerimanya sangat terbatas. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa lonjakan inflasi adalah momok perekonomian dunia saat ini, termasuk Indonesia. Inflasi melejit seiring kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

Inflasi di negara-negara yang maju, seperti Amerika Serikat, biasanya hanya single digit, tetapi saat ini sudah menembus angka 10%. Meski inflasi di Indonesia tidak setinggi negara lain, inflasi sudah mulai menjadi sebuah ancaman bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui, inflasi Indonesia pada Juli 2022 saja sudah mencapai 4,94%. Salah satu penyebab utama melonjaknya inflasi tersebut adalah inflasi pangan yang telah mencapai 11,5%.

Pada titik ini, penguasa boleh saja berdalih mencari pembenaran dan berbagai celah untuk menaikkan harga BBM. Namun, sudahkah penguasa memastikan besaran dana yang masuk dari kantong rakyat hasil pembelian BBM itu aman dari korupsi?

Pasalnya, sebagaimana diberitakan Kompas TV (24/08/2022), PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Askim Koalindo Tuhup (anak usaha PT Pertamina (Persero)) diduga melakukan korupsi dalam perjanjian jual beli BBM nontunai yang merugikan negara sebesar Rp451,6 miliar.

Jadi, apakah ini sama saja dengan rakyat yang disuruh beli (BBM bersubsidi, bahkan subsidinya akan dicabut), lantas mereka siap melakukan korupsi?

Khatimah

Rasulullah saw. pernah berdoa, “Ya Allah, siapa saja yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia; dan siapa saja yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia.” (HR Muslim dan Ahmad)

Maju mundurnya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, bahkan sinyal pencabutan subsidinya, tidak semestinya terjadi. Lihatlah rakyat yang sudah harap-harap cemas dengan pasti dan tidaknya kenaikan harga BBM. Nasib mereka seperti ditarik-ulur. Padahal merekalah yang menjadi korban utama efek domino kenaikan harga BBM.

Sudah rahasia umum bahwa BBM sebagai sumber daya energi adalah sumber daya milik umum/rakyat yang tidak boleh dibisniskan, apalagi sampai diprivatisasi. Islam sebagai aturan yang sesuai fitrah telah mengatur hal tersebut secara jelas dan tegas. Masihkah kita patut bertahan dengan demokrasi kapitalisme? [MNews/Gz]

Foto sampul: Kompas

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *